BONTANGPOST.ID – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menolak tegas wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden RI Soeharto, yang disebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998.
Masuknya nama Soeharto dalam daftar 40 calon pahlawan nasional yang diusulkan Kementerian Sosial (Kemensos) dinilai mencederai nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru.
KIKA menilai, rezim Soeharto meninggalkan warisan kelam berupa pelanggaran HAM, praktik KKN, dan pembungkaman kebebasan pers. Sejumlah tragedi yang terjadi di bawah kekuasaannya antara lain peristiwa 1965–1966, Tragedi Tanjung Priok, Talangsari, operasi militer di Aceh, hingga penghilangan paksa aktivis 1997–1998 dan Tragedi Trisakti.
Selain itu, laporan Transparency International (2004) menempatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia dengan dugaan penggelapan dana publik sebesar US$15–35 miliar.
KIKA juga menilai usulan ini kontradiktif karena di sisi lain Marsinah, buruh perempuan yang menjadi korban kekerasan negara pada masa Orde Baru, turut diusulkan menjadi pahlawan nasional.
“Menjadikan Soeharto pahlawan sementara Marsinah adalah korban dari sistem represifnya, merupakan ironi sejarah dan penghinaan terhadap perjuangan kemanusiaan,” tegas pernyataan resmi KIKA.
KIKA menegaskan bahwa Soeharto bukan figur kepahlawanan, melainkan simbol kekerasan negara yang bertentangan dengan cita-cita reformasi.
“Jika wacana ini diteruskan, maka hal itu menjadi pengkhianatan terbesar terhadap mandat rakyat 1998 dan kematian simbolik cita-cita reformasi,” tegas KIKA. (*)
