KLB Sudah Ditetapkan Kementerian Kesehatan, Pasien Korona Tidak Dijamin BPJS

SAMARINDA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum dapat menjamin pembiayaan pasien Covid-19. Sebab, terbentur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 52 Ayat (1) Poin (o) terkait manfaat yang tidak dijamin disebutkan salah satunya pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa (KLB), atau wabah.

“Saat ini BPJS belum menjamin, karena Covid-19 termasuk KLB yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan,” ucap Humas BPJS Samarinda, Edi Junet.

Namun, kata dia, jika ada kebijakan khusus ke depan, pihaknya harus siap melaksanakannya. Segala pembiayaan pasien Covid-19 akan dibebankan kepada Kementerian Kesehatan RI atau pemerintah daerah.

BPJS akan menanggung pembiayaan pengobatan jika hasil pemeriksaan orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP) negatif Covid-19.

“Nanti dari rumah sakit yang ajukan ke BPJS, tapi bagi peserta aktif dan dipastikan bukan terkena Covid-19,” terangnya.

Edi juga mengatakan, meski virus asal Wuhan, Tiongkok itu sedang mewabah, tak membuat pelayanan BPJS ditutup. Namun, ada beberapa pelayanan yang dialihkan melalui Mobile JKN atau melalui call center 1500400.

“Pelayanan seperti peserta pendaftar perorangan, ubah data, ubah faskes, bisa melalui call center saja,” jelasnya.

Pelayanan yang berjalan hanya untuk penanganan cepat. Di antaranya, pengaduan dan update data peserta penerima bantuan iuran (PBI).

“Kalau nama peserta ada yang kurang dan kelebihan, bisa kami layani dengan cepat karena urgent,” tutur Edi.

Lebih lanjut dikatakan Edi, sosial distancing juga diberlakukan untuk mengantisipasi pandemi virus. Pemohon yang hendak mengurus BPJS juga dicek suhu badannya terlebih dahulu. Hand sanitizer juga disediakan di lorong pelayanan.

“Sudah kami lakukan sesuai prosedur. Bahkan kami sudah semprot ruangan dengan cairan disinfektan,” pungkasnya. (*/dad/kri/k16/kpg)