bontangpost.id – Koalisi gemuk bukan jaminan bisa unggul telak di pesta demokrasi. Pemandangan itu sementara terjadi di dua daerah di Kaltim yang menggelar Pilkada Serentak 2020, 9 Desember lalu. Yakni Kutai Timur (Kutim) dan Bontang. Di Pilkada Kutim, pasangan Mahyunadi-Lulu Kinsu yang diusung Golkar, PKB, NasDem, PAN, PDIP dan Gerindra, dengan total 23 kursi parlemen, untuk sementara perolehan suaranya tertinggal.
Dikutip dari laman pilkada2020.kpu.go.id (11/12) sekira pukul 19.57 Wita, pasangan tersebut berada di posisi kedua dengan persentase perolehan suara sementara 36,4 persen. Di posisi teratas, milik pasangan Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang. Calon bupati dan wakil bupati Kutim itu diusung PKS, Demokrat, dan Berkarya dengan jumlah delapan kursi di parlemen. Hingga kemarin, persentase perolehan suara Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang mencapai 47,1 persen.
Di Bontang, koalisi gemuk untuk sementara juga tumbang. Pasangan nomor urut 02, Neni Moerniaeni-Joni yang diusung delapan parpol parlemen, untuk sementara perolehan suaranya tertinggal. Padahal, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini diusung Golkar, NasDem, Gerindra, PKS, Hanura, PAN, Berkarya, dan PPP dengan total 20 kursi. Ditambah lima parpol non-parlemen. Yakni Demokrat, PSI, Perindo, PKPI, dan Garuda.
Sementara itu, lawannya, Basri Rase-Najirah hanya diusung oleh dua parpol. Yaitu PDI Perjuangan dan PKB dengan jumlah lima kursi. Meskipun sedikit, tetapi itu sudah memenuhi ketentuan dari KPU. Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Lutfi Wahyudi mengatakan, fenomena ini bersifat insidental. Sebab, tidak dapat diambil kesimpulan bahwa gerbong besar akan kalah di Pilkada Bontang 2020.
“Saya kurang yakin dengan faktor demikian yang terjadi,” kata Lutfi.
Menurutnya, besar-tidaknya atau banyak-kecilnya parpol memang tidak menjamin akan memenangkan pertempuran di pesta demokrasi. Karena dukungan parpol ialah tiket untuk memenuhi persyaratan saat pencalonan. “Kesuksesan selanjutnya berkenaan dengan individu dari paslon itu sendiri,” ucapnya.
Pun dipastikan, hasil pemilihan legislatif (pileg) tidak dapat menjadi acuan dengan pilkada. Tetapi sering terjadi di pelbagai daerah bahwa pilihan partai politik untuk mendukung paslon tertentu tidak linier dengan pilihan masyarakat terhadap calon kepala daerahnya.
Dijelaskan Lutfi, situasi itu akan selaras jika partai itu ialah partai kader dan militan. Di Indonesia, yang masuk klasifikasi itu hanya PDI Perjuangan dan PKS. PKS mempunyai basis militan dan loyal. Sementara PDI Perjuangan simpatisannya memiliki rasa loyal, tetapi tidak terlalu kuat militansinya. Akan tetapi, PKS ini memiliki karakteristik berbeda. Jika yang diusung bukan kader sendiri, tidak ada kewajiban mengikuti arahan partai.
Arahan partai bersifat strategi politik. Berbeda dengan PDI Perjuangan apa yang diinstruksikan oleh DPP maka akan diikuti oleh simpatisannya. “Walaupun tidak 100 persen. Tapi, paling tidak punya persentase yang lebih tinggi dengan partai lain,” tutur dia.
Disebutkan Lutfi, pada Pilkada Bontang 2020, kemungkinan partai pengusung Neni-Joni tetap jalan. Akan tetapi tidak sepenuh hati. Sehingga jumlah suara yang didapatkan tidak bisa memenangkan pilwali kali ini.
“Ibarat orang jalan itu gerbongnya ikut tetapi orang di dalamnya pikirannya beda-beda,” urainya.
Berdasarkan perhitungan sementara tim pemenangan Basri Rase-Najirah kemarin, paslon nomor urut 01 meraup 45.094 suara. Sementara lawannya memperoleh 40.503 suara dari tiga kecamatan di Bontang. “Ada selisih sebesar 4.591 suara,” kata Maming, ketua Tim Pemenangan Basri Rase-Najirah dikonfirmasi Kaltim Post kemarin.
Ia meyakini hasil penghitungan cepat ini tidak selisih jauh dengan yang nanti ditetapkan oleh KPU. Sebab, tim mengacu kepada hasil formulir C1 di seluruh TPS yang ada.
“Penghitungan ini sudah selesai dalam 1×24 jam pasca-penghitungan suara di TPS,” ucapnya.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Lintas Partai Neni-Joni, Agus Haris meminta agar agar seluruh elemen untuk tetap tenang menanti penetapan dari pihak penyelenggara. “Berdasarkan quick count kan sudah ada hasil. Itulah kehendak dan keputusan rakyat terhadap mereka (pasangan calon),” terangnya.
Politikus Partai Gerindra ini meyakini, hasil yang didapat adalah untuk kemajuan dan pelayanan ke masyarakat yang lebih baik. Seluruh pihak harus menerima secara lapang dada berkenaan hasil ini. “Tidak usah mencari alasan terhadap hasil yang dicapai, karena proses sudah dijalani. Kembali normal seperti biasa. Tidak ada pertentangan,” pungkasnya. (*/ak/riz/k15)
