KPK Tetapkan Kontraktor Bontang Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, Refly Ruddy Tangkere sebagai tersangka. KPK menduga, Refly terlibat dalam kasus dugaan suap proyek jalan.

Selain Refly, KPK juga menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan, Andi Tejo Sukmono dan Direktur PT Harlis Tata Tahta, Hartoyo.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga orang tersangka,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (16/10/2019). Turut hadir pula dalam konferensi pers itu tiga Wakil Ketua KPK yakni Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, dan Saut Situmorang.

KPK menduga, Refly menerima suap sekitar Rp 3 miliar dari Hartoyo. Suap itu diduga diperoleh Refly terkait pengurusan proyek jalan rekonstruksi Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta dengan anggaran tahun jamak 2018-2019 senilai Rp 155,5 miliar.

Dalam proses pengadaan proyek, Hartoyo diduga memiliki kesepakatan untuk memberikan commitment fee kepada Refly selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan dan Andi Tejo selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kaltim.

“Adapun commitment fee yang diduga disepakati adalah sebesar total 6,5 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak,” terang Agus.

Agus membeberkan, pihaknya menduga Refly menerima uang tunai dari Hartoyo sebanyak delapan kali dengan besaran masing-masing pemberian uang sekitar Rp 200-300 juta. Jadi total penerimaan suap sekitar Rp 2,1 miliar.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap Refly dan Andi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara selaku pemberi suap Hartoyo dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jpc)