BONTANG – Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) mengaku siap mengawal dan menindaklanjuti pernyataan Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase yang menyebut setiap perusahaan saat melakukan rekrutmen tenaga kerja, wajib mencantumkan surat bebas narkoba. Hal ini disampaikan Usman HM, Kabid Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja DPMTK-PTSP saat dikonfirmasi Bontang Post belum lama ini.
“Memang sejauh ini belum ada instruksi atau juknis (petunjuk teknis, Red.) langsung. Namun kami siap menjalankan jika itu merupakan instruksi dari Bu Wali dan Pak Wakil,” ujarnya.
Mantan Lurah Berebas Tengah tersebut menjelaskan, saat ini rata-rata setiap perusahaan yang membuka lowongan melalui DPMTK-PTSP hanya mensyaratkan adanya surat keterangan sehat. Meskipun tak sedikit pula perusahaan yang mewajibkan untuk mencantumkan surat keterangan bebas narkoba. Untuk itu ke depan, pihaknya akan mendorong perusahaan-perusahaan khususnya yang akan membuka lowongan pekerjaan, untuk dapat mencantumkan surat keterangan bebas narkoba sebagai salah satu syarat di lowongan kerja yang akan dipublikasikan.
“Setiap perusahaan berbeda-beda. Biasanya yang hanya meminta surat keterangan sehat, nanti ketika sudah lolos perekrutan, akan dites kesehatan dan bebas narkobanya. Terkadang beberapa perusahaan tak ingin membebankan hal yang terlalu menimbulkan cost mahal saat perekrutan awal,” ucapnya.
Usman berharap, jika keuangan APBD Bontang mencukupi, maka bisa saja ke depan biaya tes bebas narkoba ditanggung oleh Pemkot Bontang. “Terkadang kasihan juga jika baru melamar, namun sudah menghabiskan biaya banyak. Belum tentu lamarannya juga diterima. Sehingga hal inilah yang juga dicarikan solusinya,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Wawali Basri Rase mewacanakan di setiap perekrutan tenaga kerja baru, maka pelamar wajib mencantumkan surat keterangan bebas narkoba. Pemerintah pun telah menyurati seluruh perusahaan di Bontang agar membantu pemerintah memerangi peredaran narkotika. Pihaknya telah meminta pihak perusahaan untuk selektif dalam perekrutan tenaga kerja mereka. (bbg)
