Lanjutan Kasus KJKS Halal, Kasasi Terpidana dan JPU Ditolak

bontangpost.id – Mahkamah Agung telah memutuskan permohonan kasasi atas perkara tindak pidana korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Bergulir LPDB KUMKM. Dengan terpidana Mantan Kepala Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Halal Bontang Suratman. Hasilnya permohonan keduanya ditolak. Amar putusan ini bernomor 344 K/Pid.Sus/2022.

“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi l/Terpidana Suratman dan Pemohon Kasasi ll/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tersebut,” kata Desnayeti selaku majelis hakim kasasi.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda. Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Terpidana melanggar Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18 UU RI 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Bersangkutan juga melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Lebih dari subsidairnya terpidana telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa. Sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Vonis banding kala itu ialah pidana penjara selama 10 tahun. Terpidana juga dikenakan denda sebesar Rp 500 juta. Bila tidak membayar denda maka diganti 3 bulan kurungan. Ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 3.429.074.088,7. Paling lama sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bila tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Kasi Pidsus Kejari Bontang Ali Mustofa mengaku sampai saat ini belum menerima salinan putusan kasasi. Dengan keluarnya amar putusan kasasi maka vonis mengacu ke banding. “Kami akan tunggu surat resminya terlebih dahulu. Ini artinya sudah inkrah,” ucapnya.

Sebagai informasi, KJKS Halal mengajukan pinjaman itu pada 2010. Kemudian terjadi pencairan sebanyak tiga kali. Rinciannya, 2010 mendapat Rp 10 miliar. Setahun berselang ada dua kali pencairan masing-masing 19 dan 6 miliar rupiah. Artinya total mencapai Rp 35 miliar. Mengacu audit BPKP Provinsi Kalimantan Timur, kerugian keuangan yang ditimbulkan mencapai lebih dari 10 Miliar. Diduga terdakwa mempergunakan bantuan untuk pembiayaan PT Halal Square dan kepentingan pribadi. Meliputi pembelian beberapa aset bergerak dan tidak bergerak yang saat ini sudah dialihkan kepemilikannnya. (*/ak)