BONTANG – Persoalan penyertaan modal untuk Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) semakin tercium. Diduga dana sebesar Rp 16,8 miliar tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan perusahaan pelat merah itu.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang pun telah melakukan penyelidikan sejak Februari lalu. Beberapa saksi telah diperiksa untuk menggali informasi lebih dalam. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bontang M Budi Setyadi menyebut, saat ini pihaknya tinggal menunggu pemeriksaan saksi kunci.
Disebut mantan Koordinator Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kaltim itu, pihaknya sudah dua kali melakukan pemanggilan. Namun surat yang dikirim selalu kembali, karena tidak ada yang menerima. “Informasi yang kami peroleh, saksi tersebut sudah tidak berada di Bontang lagi,” ungkapnya.
Saksi lainnya, Iw, juga demikian. Korps Adhyaksa telah mengirim surat pemanggilan ke kediamannya di wilayah Jabodetabek. Namun selalu kembali. “Meski begitu kami tidak menyerah. Pemeriksaan mereka diperlukan untuk kasus ini,” tegasnya.
Sejak berdiri pada 2001, perusda sudah disuntik Rp 85,8 miliar. Terakhir, perusahaan pelat merah itu mendapat bantuan 2014 lalu sebesar Rp 16,8 miliar. Pada April 2016, borok perusda sempat terbuka ketika manajemen tidak menggaji karyawan selama empat bulan. Selain itu, terkuak pula bahwa perusda tidak menjalankan kajian dari Universitas Airlangga (Unair). Padahal, kajian itu salah satu syarat disahkannya penyertaan modal pada 2014.
Plt Direktur Utama Perusda AUJ Sony Suwito beberapa waktu lalu mengatakan, sejumlah pihak melakukan penagihan utang kepada perusda. Padahal, untuk menutupi gaji karyawan saja, manajemen sudah kepayahan.
Sebelum melakukan pembayaran, pihaknya lebih dulu melakukan verifikasi. Pasalnya, semenjak menggantikan posisi Dandi Anggono, perusda dijalankan dari minus. “Yang nagih sih, katanya utang perusahaan. Namun, hitam di atas putihnya tidak bisa dibuktikan. Ya, kami anggap itu utang pribadi dan menolak melakukan pembayaran,” sebut Sony. (edw)
