Layanan Kir Ditutup, Pemkot Diminta Berbenah

bontangpost.id – Layanan uji kendaraan bermotor atau kir resmi ditutup Dishub Bontang. Aturan ini aktif per Januari 2021. Musababnya, sarana dan prasarana uji kir Bontang rupanya belum tersertifikasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Penutupan layanan ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua II DPRD Bontang, Agus Haris.

Menurutnya ini menjadi momen bagi Pemkot untuk berbenah. Ada layanan ditutup artinya terdapat hal yang kurang dalam sistem layanan publik di Bontang. Sudah waktunya bagi pemerintah melakukan pembenahan dari berbagai sektor. Bila dalam pengurusan kir saja harus ke Samarinda, terang saja ini merepotkan bagi warga Bontang. Terkhusus pelaku bisnis angkutan. Dan ada potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang lepas.

”Jelas pemerintah harus berbenah kalau sudah seperti ini,” kata Agus Haris ketika kepada bontangpost.id belum lama ini.

Dia mendorong dalam skema penganggaran 2022 mendatang, pemerintah memasukkan pos khusus untuk pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas kir. Yang sesuai dengan sertifikasi Kemenhub. Menurutnya ini penting dan mendesak karena menjadi kebutuhan publik. Bahkan terbilang vital bagi pelaku bisnis angkutan.

”Karena ini jadi kebutuhan, pemerintah harus mengalokasikan untuk itu,” tegasnya.

Terkait keluhan sopir atau pelaku bisnis angkutan, Agus Haris mahfum benar soal itu. Menurutnya itu tak berlebihan. Pasalnya, mengurus kir ke luar kota sangat tak efisien. Pun boros biaya. Terlebih belakangan ini kondisi jalan trans Bontang-Samarinda banyak rusak.

”Coba perhatikan itu jalan banyak yang rusak. Sampai sebabkan macet. Bayangkan saja betapa tidak efektifnya kalau urus kir di Samarinda,” sesalnya.

Politikus Gerindra ini menyarankan, Dishub Bontang intens lakukan koordinasi bersama Dishub Kaltim. Agar kerjasama atau nota kesepahaman (Mou) untuk memudahkan kepengurusan kir dapat terbangun. Sembari Pemkot Bontang melakukan pembenahan. Bentuk konkret kerjasama bebernya, membangun UPT di Bontang yang khusus melayani pengurusan kir. Bila itu memungkinkan, kata Agus Haris.

”Kalau rekomendasi sama saja, sopir harus ke Samarinda. Kalau memungkinkan di sini dibangun UPT kan lebih bagus,” sarannya. (*)