bontangpost.id – Sejumlah legislator di Bontang Lestari mengkritik rencana pemerintah pusat menjadikan pendidikan dan sembako sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada yang mengatakan rencana ini sangat konyol, dan mestinya tidak perlu dibahas lagi.
Seperti diungkapkan Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam. Dia bilang, sangat tidak etis bagi pemerintah menetapkan objek ini sebagai sasaran pajak. Terlebih bagi dunia pendidikan, yang memang adalah hak mendasar setiap warga negara. Bukannya ditarik pajak, mestinya pemerintah menyediakan pendidikan yang berkualitas, dan gratis kepada seluruh warga negara.
Konsekuensi logis dari penerapan PPN untuk pendidikan, lanjutnya, akan meningkatkan biaya pendidikan. Tentu ini sangat memberatkan. Terlebih kondisi finansial sebagian besar warga masih belum sepenuhnya stabil akibat pandemi Covid-19 yang terus berkepanjangan. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi membuat angka putus sekolah di Indonesia ikut tergerek.
“Ini memang masih draf. Tapi sangat konyol. Kondisi rakyat masih susah begini masa mau dibebankan dengan pajak lagi,” tegas Andi Faizal ketika ditemui bontangpost.id di kantornya, Jalan Moh Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Senin (14/6/2021) siang.
Tak hanya pendidikan, pemerintah juga berencana menetapkan sembako sebagai objek PPN. Ada 11 yang rencana diberi pajak. Di antaranya; beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.
Ini pun tak lepas dari kritik Andi Faizal. Dia bilang, ini juga tak masuk akal. Pemerintah tahu bahwa sehari-harinya ini adalah kebutuhan masyarakat Indonesia. Di masa berat ini, bukannya menambah beban, mestinya pemerintah memberikan relaksasi. Seperti keringanan pajak, bantuan yang langsung menyasar rakyat.
“Sembako ini kebutuhan seluruh rakyat. Kok dipajakin, mikirnya di mana. Saya enggak ngerti. Bagaimana nasibnya nanti rakyat hidupnya lagi susah,” tegasnya.
Politikus Golkar ini dengan tegas menolak rencana pemerintah menetapkan PPN untuk ketiga objek itu. Sebabnya dia berharap agar pembahasan tidak perlu dilanjutkan lagi. Lebih baik disetop. Agar warga bisa tenang, dan tidak lagi dihantui bayang-bayang hidup yang semakin berat akibat pajak yang harus dibayar.
“Tidak perlu lagi dilanjutkan ini,” tegasnya.
Terpisah diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris. Dia bilang, mengemukanya rencana ini hanya menunjukkan kebingungan negara mencari sumber uang segar. Entah karena defisit anggaran, atau tanggungan hutang negara yang kian membengkak. Namun disayangkan, kesalahan tata kelola negara justru menjadikan warga sebagai korbannya.
“Ada yang salah dalam cara bernegara kalau begini. Mestinya negara memikirkan rakyatnya, ini malah sebaliknya,” kata dia.
Dia menegaskan, untuk alasan apapun, pendidikan dan sembako tidak layak diterapkan PPN. Masih banyak dari negara ini yang bisa dijadikan sumber pendapatan. Indonesia kaya sumber daya alam. Itu masih jadi daya jual utama. Bukannya membebankan semua ke rakyat.
“Nalar saya tidak bisa terima. Rencana ini sangat konyol. Sudah di luar nalar,” tegasnya. (*)
