Lubang Tambang Ancam Jalan Tol, Pemprov Minta Direklamasi

BALIKPAPAN-Lubang bekas galian tambang di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, tak hanya mengancam bangunan SMP 33 Samarinda. Namun juga berdampak pada proyek Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).

“Di sana sebagian jalan tol sudah di-redesign,” ucap Direktur Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) STH Saragi, kemarin (12/2). Desain ulang tersebut berupa pile slab. Ditangani dengan timbunan dan treatment dengan mini pile, geotekstil, dan penggantian material tanah. Semua sudah ditangani oleh konsultan desain. “Secara teknis tidak mengganggu,” tegas Saragi.

Saat ini yang masih dianggap menghambat adalah persoalan pembebasan tanah. Namun, prosesnya pejabat pembuat komitmen (PPK) disebut secara kontinu menangani ganti rugi. Di mana sebagian sudah dititipkan ke pengadilan. “Konsinyasi,” lanjutnya.

Soal kondisi tol saat ini sedang dilakukan pembersihan. Ruas-ruas yang sudah rampung ditutup. Lalu-lalang kendaraan dan alat difokuskan ke satu arah. Sebagian sudah diberi marka dan aksesori jalan. “Kami fokuskan di Seksi III (Muara Jawa-Palaran) yang sudah hampir 100 persen. Siang ini (kemarin) kami juga akan merapatkan mengenai peralatan tol,” ucapnya.

Dikatakan, total progres keseluruhan jalan bebas hambatan sepanjang 99,35 kilometer itu mencapai 85,73 persen. Ini merupakan data per 1 Februari 2019. “Semua seksi tol masih on the track. Bulan empat (April) kami usahakan sudah fungsional. Khususnya dari Seksi II ke Seksi IV,” ujarnya. (lihat grafis)

Selain progres jalan, fasilitas umum penunjang tol tengah dikerjakan. Seperti rest area yang akan dioperasikan PT Jasamarga Properti. Pembangunan rumah ibadah dan toilet, termasuk kawasan perdagangan yang diisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga ditarget rampung ketika dibuka pertama kali. “Kami sedang mengerjakan masjid. Fondasi sudah naik. Nanti akan selesai dengan tempat wudu. Juga kawasan retail. Sisanya kemudian akan dibangun Jasamarga Properti,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memandang progres yang dicapai, disebutnya, telah memenuhi target pembangunan jalan tol dalam lima tahun (2015–2019) sepanjang 1.852 kilometer di seluruh Indonesia. Di mana dalam empat tahun (2015–2018), jalan tol yang sudah rampung sepanjang 782 kilometer.

Diketahui, kehadiran Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dapat memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju Samarinda hingga dua jam. Yang sebelumnya melalui Jalan Soekarno-Hatta menghabiskan waktu hingga tiga jam, maka melalui tol menjadi sejam.

Menurutnya, jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik. Mampu mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri yang bergerak di sektor kelapa sawit, batu bara, migas, dan pertanian.

Sebagai informasi, pembangunan proyek ini memiliki nilai investasi Rp 9,9 triliun. Dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) adalah PT JBS yang mengerjakan Seksi II, III, dan IV dengan total sepanjang 66,43 kilometer.

Tanda tangan perjanjian pengusahaan jalan tol pada 9 Juni 2016 dengan masa konsesi 40 tahun. Memiliki kecepatan rencana 80 kilometer/jam. Untuk meningkatkan kelayakan finansial, pemerintah memberikan dukungan konstruksi melalui dana APBN dan APBD pada Seksi I dan Seksi V.

TUTUP TAMBANG

Lubang yang diduga bekas tambang di dekat SMP 33 Samarinda sudah diketahui Pemprov Kaltim. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengaku, pihaknya sudah memanggil perusahaan yang menambang di sana. Pemilik izin usaha pertambangan (IUP) itu turut diminta mereklamasi atau menutup bekas lubang tambang.

“Bagi warga yang keberatan juga dipersilakan membuat laporan tertulis. Nanti akan kami tindak lanjuti. Adanya laporan warga, bisa membuat kami segera melakukan investigasi. Jangan sampai sudah ada masalah baru melapor. Tolong kami dibantu,” harapnya.

Menurutnya, tak hanya lubang bekas tambang di dekat SMP 33 yang dimonitor. Pihaknya juga meningkatkan pengawasan kegiatan pertambangan di Kaltim. Di samping, memaksimalkan fungsi 38 inspektur tambang. “Inspektur tambang harus dimanfaatkan dan diberdayakan,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya saat ini terkendala terkendala anggaran yang terbatas. Tahun ini, Dinas ESDM Kaltim hanya mengalokasikan Rp 650 juta untuk inspektur tambang. “Saat berkoordinasi dengan Pak Wagub (Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi). Ternyata anggaran itu tidak memadai. Pak Wagub ingin pengawasan dalam setahun dilakukan empat kali. Nah, ini yang akan kami bicarakan dengan Kementerian ESDM,” kata dia.

Adapun Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, pemprov telah menutup dua perusahaan tambang di Kutai Kartanegara (Kukar). Lantaran bersinggungan dengan fasilitas umum dan membuat sungai hilang. Ini sebagai salah satu upaya menjaga sumber daya alam (SDA) di Kaltim. “Kalau dibiarkan bisa banjir. Aliran sungai tidak lancar. Yang jelas, tidak boleh ada lagi korban di lubang tambang,” tegasnya.

Terkait dua perusahaan itu, Wahyu Widhi menyebut, salah satu perusahaan berada di Sangasanga, Kutai Kartanegara (Kukar) yakni PT SSP. “Izin tidak kami perpanjang,” sebut dia. Adapun IUP satunya lagi di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar. Mereka melakukan penambangan secara ilegal. “Sekarang sudah berproses di kepolisian,” terang dia.

Dia memastikan akan memantau secara intens 149 IUP produksi. Sementara itu, inspektur tambang harus tahu klausul masing-masing IUP tersebut. “Jadi, mereka (inspektur tambang) langsung yang mengawasi. Kami tekankan, bagi perusahaan yang beroperasi dekat fasilitas umum atau fasilitas sosial, segera menutup lubang tambangnya. Itu wajib. Apalagi jaraknya di bawah 500 meter. Kalau perlu mengikuti RTRW (rencana tata ruang wilayah), 1 kilometer,” tuturnya.

Sejauh ini, ada 500 lubang tambang yang sudah dipantau Dinas ESDM Kaltim. “Kami prioritaskan IUP yang dekat dengan kawasan permukiman maupun fasilitas umum,” tegas dia.

TRANSFORMASI EKONOMI

Kaltim memang masih susah lepas dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA). Namun, bukan berarti tidak bisa mengandalkan industri lain. Hal itu yang tengah dipersiapkan Pemprov Kaltim.

Hadi Mulyadi menyebut, transformasi ekonomi baru dilakukan. Dari SDA tidak terbarukan menjadi SDA terbarukan. “Industri dan hilirisasi program wajib dilaksanakan agar meningkatkan nilai tambah bagi daerah,” ucapnya.

Sekarang pihaknya berusaha mengurangi pemanfaatan SDA secara bertahap. Sehingga, menjadi tabungan. Serta mempersiapkan pembangunan berkelanjutan dengan tidak menggunakan SDA yang tidak lestari. “Yang jelas, semuanya diperbaiki. Makanya diperlukan pemerataan untuk seluruh sektor pembangunan. Jadi, pembangunan berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi,” beber dia.

Diwartakan sebelumnya, pernah disorot karena digempur tambang, nasib SMP 33 Samarinda di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, tak berubah. Bahkan kondisinya kian memprihatinkan. Kiri, kanan, depan, dan belakang bangunan nyaris terdapat lubang yang diduga bekas tambang.

Dari pantauan Kaltim Post di sekolah itu, hingga Senin (11/2), lubang tersebut belum juga direklamasi. Dari penuturan salah seorang guru di SMP 33 Samarinda, lubang di belakang sekolah sempat akan ditambang. Namun, belakangan tak jadi. “Tapi saya juga belum tahu persis. Apakah batu baranya sempat diambil atau belum. Yang pasti, sudah ada lubang sedalam sekitar 2–4 meteran,” bebernya.

Beberapa lubang lainnya diduga sudah dikeruk dan diambil batu baranya. Adapun jarak antara lubang dengan sekolah hanya sekitar 100 meter. Bila lubang itu tak segera ditutup, dikhawatirkan berdampak ke bangunan sekolah. Salah satunya ancaman longsor. Tak hanya sekolah, proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang tengah dibangun di kawasan sekitar turut terancam.

Padahal dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batu Bara disebutkan penambangan batu bara harus berjarak minimal 500 meter dari fasilitas umum (fasum).

Camat Palaran Suwarso mengaku sudah mengetahui ada lubang bekas tambang di sekitar sekolah. “Tidak apa-apa. Lubang bekas tambang itu sudah ada sejak tahun lalu,” ujarnya.

Dia mengakui, pihaknya intens memantau lokasi. Apalagi, ada pegawai Kantor Camat Palaran yang merupakan warga Bantuas. Jadi, memudahkan pihaknya untuk memantau. “Pegawai kami intens berkomunikasi dengan pihak sekolah. Saya pastikan aktivitas pertambangan itu tidak ada lagi,” beber dia. (*/rdh/*/dq/rom/k16/kpg)