Pemindahan ibu kota negara ke Kaltim berdampak domino. Salah satunya ke internal rate of return Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).
BALIKPAPAN-Meski biayanya membengkak, Jalan Tol Balsam tetap dianggap menguntungkan. Baik dari sisi investasi maupun ekonomi bagi Kaltim. Terutama setelah Benua Etam dipilih sebagai ibu kota negara (IKN).
Pengamat konstruksi Kaltim Slamet Suhariadi menyebut, pembengkakan biaya itu memang dipengaruhi rentang waktu pekerjaan. Tol Balsam diketahui beberapa kali molor dari jadwal lantaran diadang sejumlah persoalan terutama penyediaan lahan. “Semakin panjang waktu pekerjaan, maka semakin besar peluang membengkaknya. Biaya semakin besar,” kata Slamet, kemarin (10/9/2019).
Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kaltim itu menyebut situasi ini membuat kondisi perencanaan kerap berubah. Mengubah pula proses pelaksanaannya. “Hal seperti itu di dunia investasi sektor konstruksi sudah biasa,” ucapnya.
Terkait pengaruh tarif tol, dikembalikan kepada pengelola. Apakah toleran pula terhadap pergeseran waktu mendapatkan break-even point (BEP). Toh, kata dia, sebelum adanya wacana ibu kota negara di Kaltim, investasi jalan bebas hambatan di Bumi Mulawarman tak menarik investor. “Karena dari sisi investasi tak masuk (tak menguntungkan),” ucapnya.
Studi kelayakan bisnis pun sejak awal juga tak menguntungkan. Karena lalu lintas harian yang melintasi Jalan Soekarno-Hatta, akses Balikpapan – Samarinda dianggap masih lancar. “Paling macet saat tertentu saja,” ujarnya.
Namun ada pertimbangan dari sisi politis. Tol Balsam dianggap sebagai pemecah kebuntuan, mandeknya pembangunan infrastruktur di Kaltim. Karena itu, dia mengapresiasi ide mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang ngotot membangun tol pertama di Kalimantan itu.
“Kita harus apresiasi ide Pak Awang. Saya yakin jika tak dibangun tol dan bandara di Samarinda (APT Pranoto) menggunakan APBD, tak mungkin Kaltim dipilih jadi ibu kota,” bebernya.
Di sisi lain, dengan Kaltim menjadi ibu kota negara, maka Tol Balsam yang sebelumnya dianggap tak efisien secara pengembalian modal investasi atau internal rate of return (IRR) akan menjadi infrastruktur paling mendapat perhatian. Bisa jadi IRR Tol Balsam sebelumnya sekitar 12 persen, nantinya bisa lebih tinggi. “Ini juga akan merangsang semangat investor untuk masuk ke proyek Tol Samarinda–Bontang. Pasti ini,” sebutnya.
Terkait pengembalian investasi, Slamet yakin jika dengan adanya ibu kota baru, maka waktunya akan dipangkas. Terjadi perubahan jumlah lalu lintas karena hiruk-pikuk yang berkaitan pembangunan ibu kota. “Ini akan dirasakan begitu tol dibuka. Karena tahun ini sudah dimulai lelang-lelang untuk perencanaan dan penataan wilayah dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional),” sebutnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Kaltim Aji Sofyan Effendi ingin Pemprov Kaltim hati-hati terhadap pembengkakan biaya investasi Tol Balsam. Meski pada akhirnya ada porsi pemprov yang diambil alih Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), namun tetap ada uang APBD Kaltim di dalamnya.
Kata dia, dana APBD Kaltim sebesar Rp 3 triliun yang sudah digelontorkan ke Tol Balsam harus jadi perhatian. Mengingat dalam aspek perencanaan bisnis, angka itu menjadi bagian dalam menentukan tarif. “Kenaikan biaya yang ada ini menurut versi siapa? Apakah sudah ada audit? BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus terlibat melakukan verifikasi,” kata Aji.
Menurut dia, BPJT tak bisa melakukan klaim sepihak. Seenaknya mencetuskan adanya kenaikan biaya begitu saja. Karena apapun alasannya, seharusnya sudah masuk dalam perencanaan awal. Baik terkait penyediaan lahan maupun pekerjaan proyeknya. “Kan ada metode top to lower forecasting. Artinya dengan IRR yang memadai, masyarakat tidak akan terbebani dengan tarif yang bakal diberlakukan,” ujarnya.
Terlepas dari skema ibu kota negara, Tol Balsam merupakan proyek murni antara pemerintah dan investor. Karena bagaimana pun ini momentum psikologis. Sehingga pemprov harus jeli memastikan kenaikan biaya itu berada di pos yang mana. “Walaupun nantinya ini bukan dari uang APBD, namun pasti berpengaruh pada tarif tol. Yang nanti akan dibayar publik,” sebutnya.
Bagi dia, dengan pembengkakan biaya ini tentu memengaruhi IRR Tol Balsam yang sebelumnya disebut-sebut sebesar 12,87 persen. Jika IRR ini pada nantinya turun, maka potensi kenaikan tarif tol sangat mungkin terjadi. Sehingga pada akhirnya memberatkan publik. “Lewat tol ini sekarang kan urusannya hanya untuk menghemat waktu,” ucapnya.
Dengan tarif tol Rp 1.000 per kilometer untuk golongan 1 yang akan diberlakukan, dianggap normal bagi kantong masyarakat di Kaltim. Namun akan berbeda jika tarif dinaikkan dua kali lipat. Tentu akan menjadi pertimbangan dengan membandingkan melewati jalan konvensional. “Asumsi ini sebelumnya yang menjadi perhatian sebelum adanya IKN,” katanya.
Pembengkakan biaya tol ini juga disebut dia, akibat dibangunnya Bandara APT Pranoto di Samarinda. Memperkecil potensi lalu lintas kendaraan dari utara menuju Balikpapan. Namun dengan adanya ibu kota negara, maka terjadi perubahan. “Dan itu akan langsung dirasakan begitu tol dibuka. Terjadi pemangkasan BEP dengan bertambahnya kendaraan,” ujarnya.
Terpisah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim yang diketuai Donna Faroek menyebut seberapa pun penambahan biaya khususnya dari APBN, Tol Balsam tetap akan dirampungkan demi kepentingan pembangunan ibu kota negara. “Pastinya akan dikebut penyelesaiannya,” ungkap Donna.
Potensi pengembangan jalan tol juga pasti dilakukan. Seperti program gubernur sebelumnya, jalan tol akan tembus Balikpapan–Samarinda, Samarinda–Bontang, Bontang–Kutim. “Kutim tembus ke Maloy,” sebutnya.
Daerah selatan juga, program yang dicanangkan gubernur sebelumnya, yaitu jembatan tol dari Balikpapan ke Penajam Paser Utara (PPU) di Teluk Balikpapan. Belum lagi rencana pembangunan rel kereta Borneo yang sudah di-groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo empat tahun lalu. “Semua itu memang penunjang infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian Kaltim tentunya,” ungkap dia.
Untuk Tol Balsam, kata dia, dengan tarif yang dibuat saat ini masing-masing menguntungkan. Namun memang perlu ditinjau untuk kemudian hari. Terutama untuk pemeliharaan tol. “Pengembalian modal investasi menurut saya sementara worth it-lah,” ucapnya.
Dia menambahkan, yang saat ini perlu diantisipasi adalah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang ibu kota baru. Khususnya pemanfaatan Bandara APT Pranoto sebagai pintu gerbang Kaltim. “Pemerintah setidaknya segera menindaklanjuti kerja sama dengan Angkasa Pura yang sempat ter-pending untuk berinvestasi di APT Pranoto,” katanya.
Donna ingin Samarinda sebagai ibu kota Kaltim patut diperjuangkan sebagai ikon. Jadi selayaknya pemerintah lebih serius untuk membangun Samarinda dan menyelesaikan permasalahan yang ada seperti banjir.
“Karena saya sedih. Setiap investor yang mau investasi selalu maunya yang ramai seperti Balikpapan. Jadi saya harap wali kota Samarinda nanti lebih serius mengembangkan Samarinda,” ujarnya.
Diwartakan sebelumnya Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit mengatakan, biaya proyek Tol Balsam bakal membengkak.
Dia menyebut, bila sebelumnya jalan tol memerlukan biaya sekitar Rp 9,4 triliun, kini bakal menjadi Rp 10 triliun. “Meski nilai investasinya bertambah, kami berharap tidak membuat tarif awal berubah. Kan awalnya tarif tol Rp 1.000 per kilometer,” ungkapnya.
Adapun, panjang jalan tol sekitar 99 kilometer, maka biaya sekali jalan dari Balikpapan ke Samarinda sebesar Rp 99 ribu untuk kendaraan golongan I. Meski tarif belum mengalami perubahan, besar kemungkinan tarif akan naik tiap dua tahun sekali. (rdh/rom/k15/prokal)
