BONTANGPOST.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian hukum terhadap kelanjutan pembangunan infrastruktur nasional. Sebanyak 50 ruas jalan tol resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Aturan ini merupakan revisi kedelapan yang ditandatangani Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025.
Dalam regulasi terbaru, pemerintah menegaskan setiap proyek strategis wajib diselesaikan sesuai target perencanaan awal. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 2A ayat (2), yang mengatur mekanisme pengawasan terhadap keterlambatan proyek.
Apabila proyek tidak dapat rampung tepat waktu, penanggung jawab diwajibkan menyampaikan laporan berkala serta mengajukan revisi rencana kerja kepada Menko Perekonomian untuk dilakukan evaluasi.
Berikut daftar ruas jalan tol yang menjadi prioritas pembangunan nasional:
Wilayah Jawa dan Bali
Jawa Barat: Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan, Ciawi–Sukabumi–Padalarang, Cimanggis–Cibitung, Depok–Antasari, Bogor Ring Road, akses Pelabuhan Patimban, hingga Tol Dalam Kota Bandung.
DKI Jakarta dan Sekitarnya: Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta–Cikampek II Sisi Selatan, akses New Priok (NPEA), serta enam ruas tol dalam kota Jakarta.
Jawa Tengah dan DIY: Tol Semarang–Demak, Yogyakarta–Bawen, serta Solo–Yogyakarta–Kulon Progo.
Jawa Timur: Tol Pandaan–Malang, Pasuruan–Probolinggo, Probolinggo–Banyuwangi, Krian–Legundi–Bunder–Manyar, serta akses Terminal Teluk Lamong.
Bali: Tol Gilimanuk–Mengwi.
Sumatra (Trans Sumatra)
Ruas prioritas meliputi Medan–Binjai, Sigli–Banda Aceh, Binjai–Langsa, Pekanbaru–Dumai, Rengat–Pekanbaru, Bukittinggi–Padang, Betung–Jambi, Simpang Indralaya–Muara Enim, serta Lubuk Linggau–Bengkulu.
Kalimantan dan Sulawesi
Kalimantan Timur: Tol Balikpapan–Samarinda.
Sulawesi Utara: Tol Manado–Bitung.
Banten
Tol Serang–Panimbang dan Tol Serpong–Balaraja. (KP)
