BALIKPAPAN–Di-groundbreaking Desember 2014. Diresmikan Desember 2019. Setelah 5 tahun mengalami pasang surut pembangunan, jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) siap dinikmati masyarakat akhir tahun ini. Momen itu ditandai dengan diresmikannya tiga dari lima seksi jalan bebas hambatan pertama di Kalimantan ini oleh Presiden Joko Widodo, hari ini (17/12/2019).
Total panjang tiga seksi jalan tol itu yakni 66,235 kilometer. Perinciannya, Seksi II terdiri dari ruas Samboja-Muara Jawa (Kukar) sepanjang 30,975 kilometer. Lalu, Seksi III ruas Muara Jawa (Kukar)-Palaran (Samarinda) sepanjang 17,3 kilometer. Selanjutnya, Seksi IV yang membentang dari Palaran-Jembatan Mahkota II (Samarinda) sepanjang 17,55 kilometer.
Tiga segmen itu merupakan porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Sementara itu, Seksi I dan V yang menjadi porsi pemerintah dengan total panjang 33,115 kilometer, masih terus dikebut pengerjaannya. Kendala di Seksi I yakni kontur jalan yang belum keras. Dikarenakan lokasi trase sebelumnya adalah tanah rawa.
Sementara di Seksi V, pada beberapa titik masih rawan longsor, sehingga perlu penanganan khusus. Seksi I yang merupakan ruas Kilometer 13 (Balikpapan)-Samboja (Kukar) memiliki panjang 22,025 kilometer. Dibangun menggunakan APBD Kaltim sekitar Rp 1,3 triliun. Adapun Seksi V ruas Sepinggan-Kilometer 13 (Balikpapan) panjangnya 11,5 kilometer. Dibiayai menggunakan APBN dan pinjaman dari Pemerintah Tiongkok sebesar Rp 848,5 miliar.
Sejumlah kalangan menilai, keberadaan Tol Balsam bakal membawa dampak positif bagi perekonomian Kaltim. Di sisi lain, juga perlu antisipasi dampak negatif dari pengoperasian sebagian tol Balsam ini. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo menilai, pengoperasian tiga seksi tol Balsam, diprediksi bakal menimbulkan titik kemacetan baru di Samarinda.
Mengingat Seksi II–IV yang akan dioperasikan lebih dulu menghubungkan Kecamatan Samboja, Kukar, hingga Kecamatan Palaran, Samarinda, dengan muara di Jembatan Mahkota II. Menurut dia, dampak lalu lintas ruas Palaran-Selili akan penuh sesak.
“Karena jalan penghubungnya belum sebaik tol. Dan berpotensi kemacetan. Makanya perlu diprioritaskan. Untuk bisa mengimbangi kelancaran tolnya,” ungkap dia kepada Kaltim Post (induk Bontangpost.id), Senin (16/12).
Di luar itu, pengoperasian sebagian Tol Balsam akan banyak memberikan dampak positif bagi dunia usaha. Di antaranya, memperlancar dan memangkas waktu tempuh distribusi logistik yang melintasi jalan trans Kaltim. Menurut dia, hal itu menguntungkan. Namun untuk kendaraan pribadi yang digunakan untuk melayani jasa travel, biaya masuk tol Balsam dinilai agak memberatkan.
Dengan tarif tol yang direncanakan Rp 1.000 per kilometer, biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan jalan bebas hambatan sepanjang 99,7 kilometer ini sebesar Rp 99.700.
“Kalau misalnya pergi-pulang Balikpapan-Samarinda butuh biaya sekitar Rp 200 ribu. Itu untuk kendaraan pribadi. Sementara untuk bahan bakar pergi-pulang bisa Rp 200 ribu sekali isi,” kata pria berkacamata itu.
Menurut Slamet, kondisi berbeda justru bagi kendaraan umum. Baik bus maupun truk. Keberadaan Tol Balsam dinilai sangat menguntungkan. Salah satu indikatornya adalah daya tempuh yang relatif cepat. Jika melewati rute saat ini (Jalan Soekarno-Hatta), membutuhkan waktu sekira dua hingga tiga jam.
Sementara melalui tol, bisa dipangkas sekira satu jam. Bahan bakar yang digunakan pun jauh lebih efisien. “Risiko kecelakaan saat di jalan raya, bisa berkurang daripada melewati jalan biasa,” ujar dia.
Akan tetapi, dia berpendapat keberadaan tol Balsam juga perlu diimbangi dengan keberadaan bahan bakar, khususnya solar. Karena selama ini, masih banyak pengusaha jasa angkutan yang harus mengantre cukup lama, untuk mendapatkan solar.
Bahkan sampai mengantre seharian di SPBU. Sehingga membuang waktu yang cukup banyak. “Ini perlu dipertimbangkan. Bukan hanya membangun jalan saja, tapi ketersediaan BBM juga perlu diimbangi,” pesan Slamet. Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Adam menerangkan, pembangunan tol Balsam telah menelan APBD Kaltim sebesar Rp 3,3 triliun. Pembangunan tol yang dimulai pada 12 Januari 2011 terbagi dalam beberapa tahapan.
Pada tahap pertama, yakni pematangan lahan telah menelan biaya sekitar Rp 2 triliun. Bersumber dari APBD Kaltim 2011–2013. Lalu tahap selanjutnya adalah pengerjaan konstruksi. Untuk Seksi I meliputi ruas Kilometer 13 (Balikpapan) menuju Samboja (Kukar) sepanjang 22,025 kilometer memakan biaya sekitar Rp 1,3 triliun dari APBD Kaltim 2015–2018.
Selanjutnya, Seksi V dari Kilometer 13 menuju Batakan dengan panjang 11,5 kilometer dibiayai menggunakan APBN dan pinjaman dari Pemerintah Tiongkok tahun 2015–2017 sebesar Rp 848,5 miliar.
“Ini harus dicatat. Karena berkaitan juga dengan tarif tol, nantinya,” pesan dia. Politikus Hanura itu menyebut, berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat Kaltim bisa menikmati tol Balsam tanpa perlu membayar selama dua minggu. Setelah diresmikan Presiden Joko Widodo.
Tujuannya, masyarakat dapat beradaptasi menggunakan tol berbayar pertama di Kalimantan ini. Akan tetapi, lanjut dia, setelah itu perlu diperhatikan mengenai tarifnya. Adam menyarankan, tarifnya disesuaikan dengan investasi yang digunakan membangun tol tersebut. Dia mencontohkan, jika nilai investasi yang digelontorkan mencapai 60 persen, besaran tarif yang dikenakan untuk masyarakat sebesar nilai investasi tersebut.
“Harapannya begitu. Karena ada APBD dan APBN. Jangan sampai memudahkan dan memperlancar, (tapi) memberatkan masyarakat. Karena saya ingatkan, ada APBD (Kaltim) sebesar Rp 3,3 triliun di luar APBN untuk pembangunan tol itu,” ungkapnya. (kip/riz/k8/prokal)
