Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly tak menggubris soal adanya isu desakan mundur dari barisan menteri kabinet kerja. Desakan itu muncul karena ulah terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto, yang pelesiran ke sebuah toko bangunan di Kabupaten Bandung Barat.
“Boleh saja, siapa saja boleh melakukan itu (deskaan mundur). Itu kan memang beliau (Setnov) mencoba mencari celah, padahal protap sudah ada. Memang ada kelalaian di petugas saya, mengapa diizinkan dia tanpa pengawasan sampai ke bayar bil,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).
Yasonna menuturkan, ulah yang dilakukan Novanto menyusahkan banyak orang. Seharusnya, lanjut Yasonna, Novanto tidak lagi melanggar aturan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
“Dia korbankan orang lain lagi, dulu dokter korban juga kan. Jadi maunya jangan begitulah, kita sebagai orang yang sudah punya pendidikan, jangan sampai kita mengorbankan orang lain,” tegas Yasonna.
Yasonna menyebut, apa yang diperbuat Novanto diduga sudah terencana. Saat hendak melakukan pembayaran administrasi di Rumah Sakit Santoso Bandung. Saat itu Novanto ditemani oleh istrinya Deisty Astriana, ternyata mobil sudah disiapkan untuk Novanto.
“Rupanya kita tahu belakangan sudah ada mobil menunggu, memang sudah direncanakan tampaknya juga,” jelas Yasonna.
Setelah kejadian tersebut, Novanto tidak lagi menetap di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mantan Ketua Umum Golkar itu akhirnya dipindahkan ke rumah tahanan (Rutan) Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.
Sebelumnya, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mendesak Menkum HAM Yasonna Laoly untuk mundur dari jabatannya. Menurut Arif, Yasonna perlu memberikan tanggapan terkait hal ini. Karena hal ini bukan kali pertama Setya Novanto ketahuan pelesiran.
“Yang jelas ini kacau lah. Harus betul-betul dievaluasi,” kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana di Kantor LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro No.74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/6). (jpc)
