bontangpost.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan pemerintah akan membuka penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2023. Tidak hanya untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tapi juga calon pegawai negeri sipil (CPNS).
“Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK pada 2023,” katanya di Jakarta (26/12).
Pada pengadaan 2023, lanjut dia, ada empat arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia (SDM). Pertama, pelayanan dasar yang meliputi guru dan tenaga kesehatan. “Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal,” jelasnya.
Kedua, kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan datascientist secara terukur. Ketiga, merekrut CPNS secara sangat selektif. Pada rekrutmen CPNS kali ini, pemerintah memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya. Termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PAN-RB No 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Terakhir, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak transformasi digital. Pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak perkembangan digital itu. “Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat beradaptasi agar tidak tergerus zaman,” ungkap mantan bupati Banyuwangi tersebut.
Sementara itu, untuk PPPK, fokusnya masih sama. Yakni, pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.
Lebih lanjut, Anas menyampaikan bahwa rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu. Misalnya, indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis, dan kemampuan anggaran. “Selain itu, pemerintah telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat serta DOB Papua,” sambungnya.
Atas keputusan rekrutmen itu, Anas pun meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN 2023-nya. Data tersebut kemudian dikoordinasikan dengan menteri keuangan dan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). (mia/JPG/rom/k16)
