SANGATTA – Penyelenggaraan Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 di Kutim bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat melalui BKN Regional 8 Banjarmasin wajib mengajukan sejumlah persyaratan. Mulai dari kesiapan fasilitas hingga perangkat pendukung. Pemenuhan kebutuhan tentu membutuhkan dana yang tak sedikit.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) Kutim Zainuddin Aspan menjelaskan, pihaknya telah menerima surat dari BKN terkait penyelenggaraan tes CPNS 2018. Selain meminta jumlah formasi kebutuhan pegawai di Kutim, di dalam surat itu juga tertuang berbagai syarat pelaksanaan.
“Sekarang belum ada anggaran. Jadi sementara kita masih menghitung dulu, yang jelas itu butuh dana cukup besar,” kata Zainuddin usia memimpin apel pagi di lingkungan BKPP Kutim, belum lama ini.
Di sisi lain, persiapan penyelenggaraan tes tersebut membuat Pemkab berada dalam posisi dilema. Pasalnya, sampai saat ini pemerintah pusat belum mencabut keputusan moratorium penghentian penerimaan PNS.
“Tetapi jika ada keputusan dari presiden seperti tes CPNS di tubuh lembag-lembaga dan setingkat kementerian di pusat itu mungkin bisa. Bisa jadi ini tes di lingkungan kementerian yang diadakan seperti 2017 lalu. Kita hanya melaporkan kebutuhan PNS di Kutim,” terangnya.
Ketika ditanya tentang deadline yang diberian BKN Pusat untuk pelaporan kesiapan Kutim dalam penyelenggaran test CPNS 2018, mantan Kepala BPBD Kutim ini mengungkapkan akan secepatnya dilaporkan berdasarkan koordinasi dengan para pimpinan.
“Kita terus komunikasi dengan Sekda terkait hal ini. Secepatnya kita laporkan. Saat ini kami mempersiapkan laporan kebutuhan pegawai secara online ke BKN. Untuk anggaran jika memang sudah ada kepastian januari, ya januari ini kita laporkan,” terangnya.
Sekadar informasi, perekrutan CPNS untuk menggantikan pegawai yang pensiun hingga kebutuhan dalam mengisi formasi tenaga teknis. Namun di sisi lain pemberdayaan para tenaga honorer dengan jumlah terkini mencapai 1,1 juta di seluruh indonesia yang merupakan tenaga siap pakai juga belum ada kejelasan untuk diangkat jadi PNS.
Kepala Bidang Mutasi BKPP Kutim Misliansyah menambahkan, berdasarkan surat terbaru yang diterima dari BKN atau pemerintah pusat, sistem perekrutan CPNS tak banyak berubah. Seluruh peserta masih diwajibkan untuk mengikuti tes, tidak terkecuali untuk pegawai Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D).
“Di tes, tidak ada jalur khusus untuk honorer (pengangkatan langsung). Belum ada informasi dan masih menunggu kebijakan pusat kalau memang ada K2, K3, dan sejenisnya,” tuturnya.
Formasi CPNS yang paling dibutuhkan di Kutim adalah tenaga fungsional, seperti guru dan tenaga kesehatan, sama dengan nawa cita yang dicanangkan presiden Joko Widodo.
“Dilihat dari analisis beban kerja di Kutim. Formasi masih banyak dibutuhkan tenaga fungsional,” katanya. (hd)
