BONTANGPOST.ID, Bontang – Pekerja kebersihan dan pertamanan di Kota Bontang yang kini berstatus outsourcing mengalami keterlambatan pembayaran gaji untuk bulan Januari 2026. Gaji yang seharusnya diterima di akhir Januari, baru dijanjikan cair pada 10 Februari 2026.
Diketahui, pada 2025 lalu sebanyak 235 pekerja kebersihan dan pertamanan telah berakhir masa kontraknya. Pemerintah Kota Bontang sempat mengupayakan pengangkatan mereka melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Namun, usulan tersebut masih dalam pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Akibat belum adanya kepastian, pemerintah akhirnya menggandeng perusahaan pihak ketiga untuk memberdayakan kembali para pekerja kebersihan tersebut dengan sistem outsourcing.
Salah satu pekerja kebersihan taman mengaku bersyukur karena pekerjaan mereka tidak langsung dihentikan. Namun di sisi lain, ia menyayangkan keterlambatan pembayaran gaji yang berdampak langsung pada kebutuhan hidup sehari-hari.
“Katanya tanggal 10 Februari gaji bulan Januari baru dibayarkan,” ungkapnya, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya gaji dibayarkan setiap tanggal 30 oleh pemerintah. Namun setelah berstatus outsourcing, pembayaran menjadi tanggung jawab perusahaan rekanan. Kondisi ini membuat sejumlah kebutuhan seperti pembayaran air, listrik, hingga kontrakan terpaksa tertunda.
“Alasannya karena pemilik perusahaan sedang umrah katanya. Saya bayar kontrakan tanggal 1 Februari kemarin sudah telat, pemilik rumah sudah menagih,” keluhnya.
Meski gaji belum diterima, para pekerja tetap diminta menjalankan tugas membersihkan taman kota dan ruas jalan hingga saat ini. Ia berharap pembayaran gaji segera direalisasikan mengingat beban ekonomi yang terus berjalan.
Terpisah, Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang, Syakhruddin, mengatakan pihaknya tidak dapat memberikan banyak keterangan karena persoalan tersebut menjadi kewenangan kepala dinas.
“Kalau soal pekerja kebersihan yang dipihak-ketigakan, saya tidak berani bicara. Itu ranah Pak Kadis,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bontang, Heru Triatmojo, namun belum mendapat tanggapan. (*)
