Non PNS Jadi Saksi Partai

“Dari hasil investigasi dan klarifikasi juga, kami menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan MT belum memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan. Tetapi MT diduga melanggar kode etik sebagai pegawai Non PNS,”

Agus Susanto, Ketua Panwaslu Bontang

BONTANG – Pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali terjadi jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Salah satu tenaga non PNS di lingkup Pemkot Bontang, MT terlibat dalam kepengurusan partai. Diduga, ia juga menjadi saksi salah satu pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur pada uji publik daftar pemilih sementara (DPS).

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Bontang, Agus Susanto mengatakan, pada 31 Maret 2018 pihaknya mendapat temuan dari Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Bontang Selatan perihal dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh MT sebagai pegawai Non PNS di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Bontang. “Temuan ini teregistrasi dengan nomor 008/TM/PG/Kota/23.03/III/2018 pada tanggal 4 April lalu,” jelas Agus, Minggu (15/4) kemarin.

Atas temuan tersebut, Panwaslu pun melakukan investigasi, klarifikasi dan memeriksa dua orang saksi. Alat bukti yang diserahkan ke Panwaslu, dikatakan Agus yakni fotokopi surat tugas dari paslon dengan dokumentasi dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari salah satu OPD. Tak hanya itu, alat bukti juga dilengkapi dengan kartu tanda anggota (KTA) salah satu partai di Bontang. “Hasil klarifikasi, yang bersangkutan mengaku sudah selama sepuluh tahun bergabung di partai sebelum menjadi honorer,” ujarnya.

Karena MT merupakan tenaga honorer atau Non PNS di lingkup Pemkot Bontang dan dibayar dari sumber dana APBD Kota Bontang melalui surat perjanjian kerja, maka Agus menyatakan bahwa MT diduga melanggar Pasal 70 ayat (1) Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016. Ancaman hukumannya tertuang dalam pasal 189 UU nomor 10 tahun 2016 dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama 6 bulan, serta denda paling sedikit Rp 600 ribu.

“Dari hasil investigasi dan klarifikasi juga, kami menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan MT belum memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan. Tetapi MT diduga melanggar kode etik sebagai pegawai Non PNS,” ungkapnya.

Bukan hanya melanggar UU nomor 10 tahun 2016, MT juga diduga melanggar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. “Dalam surat edaran Menpan-RB itu jelas tidak boleh ada indikasi ketidaknetralan yang dilakukan oleh para ASN, yakni PNS atau pegawai Non PNS, dan MT diduga telah melakukan pelanggaran berat karena melanggar SPK untuk pegawai Non PNS pasal 6,” bebernya.

Panwaslu pun meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang untuk melakukan pemeriksaan etik dan memberi sanksi terhadap MT yang tidak memperhatikan asas netralitas pada Pilgub 2018 ini. “Sanksinya nanti tergantung dari sekda, kami hanya melanjutkan laporan saja,” tukas Agus. (mga)