BONTANG – Panwaslu Bontang bersih-bersih Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di setiap titik. Penertiban APK itu dilakukan sejak Minggu (24/6) dini hari tepat setelah pukul 24.00 Wita. Mengingat pada 24 Juni sudah memasuki tahapan masa tenang, sehingga segala macam kampanye dalam bentuk apapun dilarang.
Ketua Panwaslu Bontang, Agus Susanto yang didampingi Komisioner Panwaslu Bontang, Nasrullah dan Aldy Altrian mengatakan, masa kampanye sudah dilewati selama kurang lebih 4 bulan. Sehingga, pada 24 Juni ini merupakan awal masa tenang. “Kemarin malam (Minggu dini hari, Red) kami telah melakukan penertiban algaka di beberapa titik dan dilanjut hari ini (kemarin, red), karena penertiban ini sifatnya bertahap,” jelas Agus saat melakukan konferensi pers terkait progres pengawasan selama tahapan Pilgub Kaltim tahun 2018 di Kantor Panwaslu Bontang, Minggu (24/6) kemarin.
Kata dia, ada beberapa strategi yang akan menjadi perhatian khusus di tingkat pengawasan. Salah satunya tidak boleh ada lagi APK bertebaran, termasuk di posko masing-masing. “Kalau mereka tidak menurunkan sendiri, nanti kami yang bantu turunkan,” ujar Agus.
Minggu dini hari, Panwaslu Bontang menurunkan APK yang bisa diturunkan tanpa menggunakan alat, seperti spanduk dan umbul-umbul. Sementara baliho diturunkan menggunakan alat dan baru dilaksanakan pada Minggu siangnya.
Ditambahkan Komisioner Panwaslu, Nasrullah mengatakan masa tenang diawali dengan penertiban APK yang dilaksanakan bersama Satpol PP Bontang dan semua elemen pengawas demi menjaga kondusifitas Kota Bontang. Hal tersebut, Kata Nasrullah sesuai dengan Undang-Undang, PKPU, serta surat edaran. “Jadi semua iklan terkait para pasangan calon Pilgub ini baik di media cetak, media elektronik, ataupun media sosial sudah dilarang saat masa tenang,” ungkapnya.
“Selain itu, kami juga harus merilis beberapa titik rawan di TPS yang juga merupakan rangkaian dari tahapan pengawasan pada masa tenang ini,” sambungnya.
Beberapa hal, lanjut Nasrullah yang sudah terdeteksi oleh Panwaslu ialah bentuk kerawanan terhadap masyarakat yang mempunyai hak pilih, masuk dalam DPT, tetapi dia tidak hadir. Tak hanya itu, kerawanan lainnya yakni masyarakat yang tidak masuk dalam DPT. “Nah, itu merupakan tugas dari penyelenggara pemilu secara teknis sesuai dengan Surat Edaran 574,” terang dia.
Mengenai jenis-jenis kerawanan di masa tenang ini, Nasrullah mengaku pihaknya melakukan upaya pencegahan agar potensi pelanggaran tersebut tidak terjadi.
Panwaslu mengimbau agar masyakarat jangan pernah takut untuk melaporkan segala macam bentuk dugaan atau potensi pelanggaran di lingkungan sekitar. Baik itu terkait C6, politik uang, kampanye hitam, maupun kampanye di masa tenang. “Kami mohon partisipasi masyarakat juga untuk ikut mengawasi setiap potensi pelanggaran, karena demi mewujudkan Pilkada yang jujur, damai, dan berkualitas perlu pasrtisipasi semua elemen masyarakat,” pungkasnya.(mga)
