SAMARINDA – Meski telah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih, Isran Noor dan Hadi Mulyadi sepertinya belum ingin terburu-buru menentukan arah kebijakan. Salah satunya tentang keberadaan tim transisi yang akan mengawali keduanya memasuki ruang lingkup kerja di gedung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Hal itu ditegaskan Isran usai mendengarkan langsung proses penetapan dirinya dan Hadi Mulyadi sebagai pemenang Pilgub Kaltim yang dilaksanakan KPU Kaltim di Hotel Senyiur Samarinda, Selasa (24/7) kemarin.
Menurut Isran, dirinya bersama Hadi Mulyadi beserta tim sukses tidak ingin sibuk menyusun tim transisi. Sebab jika sudah terpilih, pihaknya akan langsung menempatkan orang-orang yang kompeten di pemerintahan.
“Sebelum pelantikan ini saya mau santai-santai saja. Enggak usah pusing-pusing. Jadi enggak ada tim transisi,” tuturnya.
Terlebih, Isran menyebut, tim yang bekerja di pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Awang Faroek Ishak sudah memahami program yang disusun tim Isran-Hadi. Sehingga tidak diperlukan tim transisi yang mengawali pelaksanaan program daerah.
“Untuk itu, Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Red.) provinsi akan kerja sama dengan pihak-pihak seperti Tim Anggaran Provinsi, DPRD, dan masyarakat,” ucapnya.
Begitu juga dengan program kerja yang ingin dijalankan selama 100 hari pertama kepemimpinannya, Isran belum ingin menyampaikannya pada publik Benua Etam. Namun setelah dilantik menjadi gubernur, dirinya akan langsung merealisasikannya.
“Kan saya belum jadi gubernur. Rencana sudah ada. Tinggal kami evaluasi proses, mana yang menjadi prioritas. Jadi santai saja,” sebut Isran.
Begitu juga dengan seleksi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim yang tengah berjalan. Isran menyerahkan sepenuhnya pada tim yang ditunjuk untuk menyeleksi sekprov. Terlebih, sudah ada aturan yang menjadi pedoman bagi penunjukan penanggung jawab administrasi pemerintah daerah tersebut.
“Kan memang ada aturanya. Karena itu jabatan yang sudah dilakukan assessment. Maka pejabat atau user itu tidak bisa ikut campur. Enggak boleh. Pokoknya percayakan saja pada tim seleksi. Saya tidak ada masalah, jalan saja,” katanya.
Karena itu, Isran akan menerima siapa yang terpilih dan ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjadi Sekprov Kaltim. “Siapapun yang terpilih, semuanya baik kok,” terang dia.
Terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019, Isran ingin susunan anggaran tersebut dapat mendukung perbaikan kondisi masyarakat miskin dan infrastruktur pedesaan.
“Saya harapkan anggaran itu disusun, dapat diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan dan mendorong konektivitas antarwilayah,” ucapnya.
Disinggung adanya dorongan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Kaltim, Isran mengaku tidak ingin lagi mengurus partai. Bahkan dirinya baru mendapat informasi adanya keinginan pihak tertentu yang mendorongnya memimpin partai berlambang beringin tersebut.
“Saya baru dengar. Bagaimana saya mau bilang benar atau tidak? Baru dengar sekarang. Enggak ada itu. Enggak pengin mencalonkan diri. Saya enggak mau ngurusin partai lagi dah,” sebut Isran.
Mantan Bupati Kutai Timur itu hanya akan fokus menjalankan tugas sebagai gubernur. Dia mengaku, memimpin partai sudah tidak lagi tepat. Pasalnya, Isran hanya akan konsentrasi mengelola pemerintah dengan potensi yang tersedia.
“Namanya tugas harus dijalankan dengan baik. Tidak boleh tidak disenangi. Kalau tidak senang, berarti tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, berarti tidak ada pahalanya,” jelas dia. (*/um)
