“Saya sesalkan PT BME tidak menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal bidang usahanya bertambah, tetapi uangnya tidak melonjak,” Nursalam, Ketua DPRD Bontang
BONTANG – DPRD Bontang bersikap keras menanggapi nihilnya dividen yang diberikan oleh PT Bontang Migas Energi (BME) kepada Pemkot Bontang. Ketua DPRD Bontang Nursalam mempertanyakan pengelolaan manajerial di perusahaan tersebut. Ia mengaku heran, padahal cakupan usaha bertambah sementara pendapatan keuangan tidak melonjak drastis.
“Saya sesalkan PT BME tidak menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal bidang usahanya bertambah, tetapi uangnya tidak melonjak,” kata Salam –sapaan akrabnya- saat ditemui Bontang Post di ruang kerjanya, Rabu (15/8) kemarin.
Salam pun menyorot kinerja manajemen di perusahaan berpelat merah tersebut. Oleh karena itu, DPRD meminta Pemkot Bontang segera melakukan evaluasi. “Pemerintah selaku pemegang saham dapat melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa. Karena ini suatu bentuk kegagalan dalam pengelolaan perusahaan tersebut,” tuturnya.
Politisi Partai Golkar ini pun menduga terdapat penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Jika tidak segera berbenah, penyertaan modal sejumlah Rp 7 miliar terancam tidak disetujui. Sebagai informasi, total penyertaan modal kepada PT BME ialah Rp 10 miliar. Sebesar Rp 3 miliar telah dikucurkan sebelumnya.
“Kami tahan dulu penyertaan modalnya. Karena perusahaan itu dibentuk untuk menyumbang pemasukan daerah,” ucapnya.
Bukan itu saja, mitra kerja PT BME juga terancam mundur satu-persatu. Pasalnya pasokan gas dari PT BME sudah tidak lancar. “Kerjasama dengan PLN sudah lepas sejak maret lalu,” paparnya.
Direktur PT BME Kasmiran Rais membenarkan jikalau tahun ini tidak memberikan dividen kepada Pemkot Bontang. Hal ini disebabkan pendapatan hanya cukup untuk membiayai operasional perusahaan. “Saat ini kami sedang melakukan efisiensi,” kata Kasmiran.
Dikatakannya, salah satu faktor tingginya biaya operasional disebabkan pembelian gas menggunakan dolar. Per bulannya, PT BME harus mengeluarkan kocek sebesar Rp 200-230 juta. Di samping itu, sejumlah 17,5 persen harus dibagi keuntungan dengan Pertagas Niaga. Hal ini sesuai perjanjian kerja sama yang disepakti sejak Januari 2018.
Ikatan kerja sama itu dilandasi peraturan Menteri ESDM yang mengharuskan pengelolaan jargas dilakukan oleh BUMN. Dalam hal ini Pertamina yang kemudian menunjuk Pertagas Niaga. “Mereka kemudian menunjuk kami sebagai pengelola,” ucapnya.
Kasmiran menyebut rasa optimistis memberikan pemasukan kepada pemerintah daerah tahun depan. Jikalau 8 ribu sambungan yang didapat pada 2017 dan 5 ribu sambungan pada tahun ini sudah dikelola PT BME. “Tahun depan saya optimistis bisa memberikan dividen,” pungkasnya. (ak/edw)
