Bangun Sinergi, Harapkan Partisipasi Publik
BONTANG – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bontang menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh perwakilan ibu bapak guru SMA di Bontang serta mahasiswa dan beberapa anggota KPU Bontang.
Ketua Panwaslu Bontang Agus Susanto mengatakan, kegiatan FGD ini sebagai ajang membangun sinergi dengan semua elemen masyarakat dalam mengawasi Pilgub Kaltim 2018 dan Pemilu 2019, untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. “Kami berharap bisa mendapat banyak masukan bahkan saran sebagai solusi dalam kerja pengawasan guna menghasilkan Pilgub Kaltim 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019 yang lebih baik,” buka Agus dalam sambutannya di Hotel Bintang Sintuk, Minggu (10/12) kemarin.
Dikatakan Agus, pihaknya mengharapkan kegiatan FGD bisa memperkaya kerja pengawasan pemilu. Pasalnya, salah satu tujuan hadirnya Panwaslu ialah bagaimana menghasilkan pemilu yang berintegritas. Sehingga untuk mencapai itu, Panwaslu tak bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat. “Penyelenggara, peserta, dan pemilih harus bersepakat untuk menjaga integritas agar menghasilkan output Pemilu yang berkualitas,” ungkapnya.
Agus menyatakan pihaknya tentu akan sekuat tenaga melakukan pencegahan, penindakan serta peningkatan partisipasi warga masyarakat dalam pengawasan pemilu. “Oleh karena itu kami membuka pintu kantor kami bagi masyarakat yang ingin berdiskusi soal pengawasan pemilu. Kantor kami terbilang mudah karena berada di Jalan Bhayangkara tepatnya di depan Kantor Polres Bontang,” ujar dia.
Karena menurutnya, diskusi terkait Pilkada dan Pemilu tidaklah harus dalam suasana formal seperti ini. Biasanya justru informasi penting muncul dari situasi yang tidak formal. “Kami sangat mengharapkan partisipasi publik untuk bersama-sama bagaimana mewujudkan demokrasi ini lebih bagus dan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” bebernya.
FGD tersebut diisi oleh pemateri dari Panwaslu Kota Bontang yakni Ketua Panwaslu Bontang Agus Susanto, Komisioner Panwaslu Bontang Nasrullah, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bontang Soni Suwito. Dalam FGD para peserta yang hadir terlihat aktif memberikan masukan dan saran serta menyampaikan pengalamannya ketika mengawasi pemilu. Mulai dari perwakilan mahasiswa yang meminta ada aksi dijalan untuk mencegah money politics dan black campaign. Ada juga perwakilan dari guru yang meminta mantan anak muridnya bisa memilih walaupun sedang di luar kota, serta permintaan penertiban baliho yang mulai mengganggu dan ditempatkan tidak sesuai dengan aturan.
Dari masukan dan saran tersebut, Panwaslu Bontang Nasrullah menjelaskan bahwa aksi dijalan untuk menyuarakan agar pemilu jujur dan adil terlaksana sangat didukungnya. Pasalnya, dirinya juga pernah mendiskusikan hal itu dengan KNPI Bontang. Hanya saja jika ingin aksi tak ada anggaran dari Panwaslu Bontang. Sementara bagi pemilih yang di luar daerah sebenarnya bisa pulang ke tempat asalnya karena saat pemilu semua aktivitas diliburkan. “Tetapi ini bagi yang dekat, jika sudah diluar pulau memang agak sulit. Dan ketika ada dosen yang meminta mahasiswanya untuk masuk di hari pemilu sebenarnya itu sudah termasuk menghalangi untuk memilih dan dianggap melanggar aturan.” Paparnya.
Sementara itu, Soni mengatakan bahwa baliho itu bukan kewenangan pihaknya dan memang sudah ada perintah untuk ditertibkan. Karena memang sudah mengganggu estetika dan keindahan Kota Bontang. Sedangkan bagi para mahasiswa yang berada di luar daerah, Soni mengatakan akan berdiskusi dengan KPU Bontang apa bisa nama-namanya dicoret karena jumlahnya cukup banyak dan jika tidak hadir memilih maka menambah poin bagi golongan putih (golput). Kecuali untuk Pilgub jika masih di Kaltim dan Pilpres bisa dilakukan di manapun. “Yang terpenting adalah kedewasaan berpolitik agar bisa maju, meskipun kedewasaan ini perlu proses. Maka silakan mahasiswa berbuat untuk kedewasaan politik dan politikus harus profesional, masyarakat pun harus cerdas, serta penyelenggara yang harus amanah,” ungkapnya.
Aldy Artrian menutup FGD dengan mengharapkan proses pemilu yang berjalan dengan baik dan benar. “Tetapi produk dari hasil pemilu pun harus baik karena dampaknya akan panjang,” pungkasnya. (mga)
