Pastikan Tidak Ada Aktivitas, Pemkot Bontang Tinjau Lokasi Pabrik CPO

BONTANG – Aktivitas pembangunan pabrik crude palm oil (CPO) di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, sementara ini disetop. Pasalnya, beberapa perizinan belum dimiliki. Untuk memastikan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang meninjau langsung lokasi proyek.

“Sudah tidak ada aktivitas hari ini,” jelas Puguh Harjanto, Kepala DPM-PTSP kepada awak media, Jumat (14/6/2019).

Puguh menegaskan kepada perusahaan PT Energi Unggul Persada (EUP) agar tak melakukan aktivitas sebelum merampungkan perizinan. Baik yang diproses di provinsi maupun di Bontang. Hal itu sesuai hasil kesepakatan bersama dewan dalam rapat beberapa waktu lalu.

“Jangan dulu ada kegiatan. Baik itu pemancangan, penimbunan, pengerukan dan lainnya. Sebelum lengkap perizinannya,” ucapnya.

Puguh menyebut, perizinan yang belum dimiliki perusahaan ini, di antaranya izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), analisis dampak lalu lintas, dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Dari pantauan media ini di lapangan, belasan truk pengangkut tanah timbunan serta beberapa unit alat berat excavator hanya terparkir. Tak satu pun aktivitas dilakukan di pusat pembangunan pabrik CPO yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari jalur tambang itu.

Sementara itu, saat diskusi dilakukan antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan PT EUP, sejumlah masukan bahkan keluhan disampaikan ke perusahaan. Salah satunya, keluhan warga terhadap dampak aktivitas pengangkutan tanah timbunan yang merusak jalan.

Meski begitu, perusahaan ini tetap meminta agar ada aktivitas. Yakni perbaikan jalan yang rusak tersebut. Sebab, jalan sebelum jalur tambang itu setiap harinya dilintasi warga, maupun pengendara lainnya.

“Kalau bisa kami meminta agar pekerjaan itu tetap kami laksanakan,” ujar Silalahi selaku Engineering PT EUP.

Permintaan ini pun disetujui oleh OPD terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (PUPR). Di luar pekerjaan itu, PT EUP tidak diperbolehkan melakukan aktivitas lain sebelum seluruh perizinan diselesaikan. (Arsyad Mustar)