BONTANGPOST.ID, Bontang – Momen inspeksi mendadak Komisi A DPRD Bontang, Selasa (25/1102025) dimanfaatkan pekerja lokal untuk curhat.
Ketua Komisi A menyebut ada beberapa keluhan dari pekerja, di antaranya dugaan tidak adanya jaminan BPJS Kesehatan dari subkontraktor.
Selain itu, pekerja menilai upah yang diberikan terlalu rendah, yakni Rp130 ribu per hari. Sabtu dan Minggu tetap dihitung sebagai upah harian, sementara lembur malam hanya dibayar Rp25 ribu per jam.
“Katanya mereka bawa makanan dari rumah. Jika disediakan, akan dipotong dari upah. Ini yang kami dapat saat berbicara dengan pekerja. Adapun BPJS Kesehatan tidak mereka dapat,” ungkap Heri.
Komisi A juga menyoroti tidak lengkapnya data tenaga kerja di proyek tersebut. Heri menyebut banyak pekerja borongan asal Jawa yang tidak dapat dijelaskan secara detail oleh perusahaan.
“Kami juga mempertanyakan data pekerja. Banyak pekerja borongan asal Jawa, tapi datanya tidak bisa disampaikan,” ujarnya.
Sidak tersebut katanya turut didampingi oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang. Heri menyebut Disnaker masih melakukan pendalaman dan menghimpun data lengkap dari perusahaan.
Setelah data rampung, Komisi A akan memanggil seluruh perusahaan terkait, termasuk Disnaker, untuk membahas persoalan ini dalam rapat lanjutan.
“Pihak Disnaker masih mempelajari dan menghimpun data. Setelah itu, kami panggil semua perusahaan dan Disnaker untuk rapat lanjutan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi A DPRD Bontang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek pembangunan pabrik soda ash di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE), Selasa (25/11/2025).
Sidak ini menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan keberadaan pekerja asing (TKA) asal Cina yang disebut bekerja sebagai buruh kasar.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengatakan aduan masyarakat terus masuk, terutama dari warga yang tinggal di sekitar buffer zone proyek tersebut. Banyak yang mengkhawatirkan adanya pelibatan tenaga kerja asing pada pekerjaan level rendah.
“Kami menindaklanjuti laporan masyarakat, makanya kami lakukan sidak,” ujarnya saat ditemui Selasa, (25/11/2025). (*)
