BOGOR – Pemerintah berupaya memperbaiki kebijakan bahan bakar minyak satu harga di wilayah Indonesia timur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan meminta masyarakat bersabar menunggu langkah pemerintah.
“Kalau ada kekurangan kami perbaiki pelan-pelan. Kalau langsung baik ke surga saja,” ucap Menteri Luhut di Istana Bogor, Rabu, 4 Januari 2017. Ia memahami bila persoalan penetapan BBM satu harga ialah distribusi.
Meski demikian, ia mencontohkan ikhtiar pemerintah yang ingin menekan harga pangan di daerah-daerah mulai menunjukkan perubahan. Walau penurunan harga tak terlalu besar, tapi realisasinya sudah terlihat.
Pada Okober 2016, Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat. Di dua daerah itu harga BBM sudah menyamai wilayah Pulau Jawa. Tujuan diterapkannya kebijakan itu ialah agar semua masyarakat di Indonesia timur yang sebelumnya membeli dengan harga mahal bisa merasakan harga yang lebih murah.
PT Pertamina (Persero) tengah mendata daerah baru sebagai sasaran kebijakan harga bahan bakar minyak satu harga pada tahun depan. Kawasan itu adalah Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Namun kebijakan itu rupanya belum didukung penuh dengan ketersedian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. (net)
