BONTANG – Momen pemilu 2018 dan 2019 mendatang akan menjadi pesta demokrasi serentak yang dilaksanakan di beberapa provinsi termasuk Kaltim dan tentunya Kota Bontang. Panwaslu Bontang pun mengajak semua elemen masyarakat untuk dewasa dalam berdemokrasi. Sehingga jangan sampai pemilu menjadi ajang pesta caci maki antar tim sukses. Panwaslu pun mengajak organisasi masyarakat di Bontang menjadi pengawas partisipan.
Ketua Panwaslu Kota Bontang Agus Susanto dalam sambutannya mengatakan, penyederhanaan jadwal tahapan pemilu menjadi tantangan baru bagi panwas dalam momen pilkada dan pemilu serentak nanti. Bukan karena pemilu digelar serentak, tetapi juga akan mendatangkan persoalan karena banyaknya objek yang diawasi, sementara jumlah pengawas tidak banyak.
Tantangan lainnya ialah soal akses negatif dari diselenggarakannya pemilu serentak. Meski sudah beberapa kali pemilu dilakukan, berulangkali berganti penyelenggara dan sudah beberapa kali menghasilkan kepala daerah regional dan nasional ternyata perilaku masyarakat masih belum dewasa dalam berdemokrasi. Terbukti dari beberapa kali pilkada dan pemilu yang masih menyisakan bara konflik yang siap membakar. Masyarakat yang terkotak-kotak dan perbedaan pihak politik dan lainnya. “Inilah tantangan selanjutnya bagi kerja pengawasan. Jangan sampai pesta demokrasi menjadi pesta caci maki dan ingin menang sendiri,” jelas Agus di Hotel Bintang Sintuk, Senin (11/12) kemarin.
Apalagi, lanjut dia, di era pengajuan teknologi dan kemudahan informasi ini ternyata banyak digunakan oleh pihak yang berkompetisi untuk memenangkan pilihannya dengan cara-cara yang salah tanpa mempedulikan bahwa perilaku tersebut mengancam persatuan masyarakat. “Kita bisa melihat banyaknya berita hoax yang berseliweran di momen pilkada dan pemilu di sejumlah daerah. Ini terjadi sejak sebelum tahapan hingga terjadinya proses pilkada mendatang,” ujarnya.
Berkaca pada kondisi ini, dikatakan Agus, lembaga pengawas pemilu juga harus cepat mengambil tindakan. Semakin mudahnya orang mengakses informasi di media sosial perlu pengawasan yang ketat dengan pengawasan aplikatif dengan catatan harus melibatkan semua kalangan.
Tugas bawaslu harus disepakati sejak dimulai dan berakhirnya pilkada. Misalnya membangun kesadaran dengan masing-masing peserta pemilu, penyelenggara dan masyarakat untuk mengikuti aturan. Hal itu untuk meminimalisir proses pemilu yang tidak fair karena adanya intimidasi, maupun bujuk rayu berupa uang, barang, dan jabatan. “Setelah penguatan bawaslu secara kelembagaan maka berikutnya adalah penguatan pengawasan dengan partisipasi masyarakat seperti kegiatan FGD (Focus Group Discussion) ini. Bahwa masyarakatlah aktor inti pengawasan dalam setiap pemilu,” ungkapnya.
Menurutnya, menjadi pengawas partisipan merupakan tugas maha penting yang harus diingat dan diupayakan tanpa henti dan tanpa pamrih. Ikhtiar berupa gerakan sejuta relawan pemilu secara nasional yang dibuat pada pemilu 2014 harus menjadi agenda rutin bagi bawaslu. “Dia (pengawas partisipan, Red) bisa menjadi pengawas agar masyarakat menjadi sadar pemilu, sadar hak dan tanggung jawab. Pengawasan dari masyarakat dilakukan secara sadar dan kontinyu agar hasil pemilu dan pilkada kita semakin baik,” ujarnya.
FGD dengan tema Pengawasan Partisipatif dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari berbagai ormas di Bontang. Hadir juga para Panwascam serta dari berbagai media. Narasumber FGD tersebut diisi oleh Komisioner Panwaslu Bontang Nasrullah, Ketua Panwaslu Bontang Agus Susanto dan Kasat Intel Polres Bontang AKP Ibnu.
Dalam kesempatan itu, Kasat Intel Polres Bontang memberikan materi terkait pembekalan pemilu serentak yang didalamnya terdapat pemaparan terkait potensi konflik dan kerawanannya. “Intinya, semua harus saling sinergi dalam penanganan pemilu serentak nanti, baik itu penyelenggara, pengawas, peserta dan pemilih,” tukasnya. (mga)
