Pemkot Siap Beri Suntikan Dana 

SAMARINDA – Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU) Samarinda berpeluang kembali mendapatkan suntikan pendanaan dari pemerintah. Sebab dalam waktu dekat, Pemkot Samarinda akan meneken kerja sama perdagangan dengan beberapa daerah di Sulawesi Selatan (Sulses). PDPAU salah satu perusahaan daerah (peruda) yang akan dilibatkan dalan kerja sama tersebut.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota (Setkot) Samarinda, Endang Liansyah mengatakan, jalinan kerja sama lintas pulau itu untuk memudahkan pedagang mendapatkan bahan pokok yang lebih murah. Di sisi lain, langkah itu juga untuk mendongkrak usaha PDPAU ke depannya.

“PDPAU sekarang memang masih membuka usaha jual beli daging ayam beku. Tapi Senin depan, kami akan ke Sulsel untuk menjalin kerja sama pengadaan bahan pokok,” kata dia, Jumat (7/12) kemarin.

Rencananya akan ada tiga daerah di Sulsel yang telah bersedia menjalin kerja sama dengan Pemkot Samarinda. Tiga daerah itu yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang, Pemkab Bantaeng dan Pemkot Makassar.

Dari tiga daerah, pemerintah melalui PDPAU dan beberapa pedagang besar di Samarinda akan menekan kerja pengadaan sejumlah bahan pokok. Seperti ikan, sayuran, tomat, beras hingga buah-buahan.

“Selama ini kami menerima barang dari luar. Tapi sekarang kami akan langsung membelinya sendiri. Nanti akan dilanjutkan dengan kerja sama antar daerah,” tuturnya.

Menurut dia, untuk mendongkrak usaha PDPAU ke depan, seperti halnya Bank Indonesia (BI) Kaltim telah siap memberikan dukungan pendanaan. Bahkan dari Pemkot Samarinda sendiri juga siap memberikan suntikan anggaran jika dirasa perlu. “Dari BI bisa bantu. Dari pemkot juga bisa. PDPAU itu mau kami maksimalkan,” ujarnya.

Endang menuturkan salah satu alasan mengapa Pemkot Samarinda mengambil terobosan kerja sama itu. Karena selama ini pemerintah merasa banyak harga bahan pokok di Kota Tepian yang sengaja dimainkan oleh para tengkulak atau para pedagang besar.

Ke depan, melalui kerja sama itu, pemerintah ingin menghilangkan ketergantungan pada para tengkulak. Khususnya melalui peran-peran strategis yang akan dilakukan PDPAU, pemerintah ingin memastikan harga setiap bahan pokok terkontrol.

“Nanti Pak Wali Kota sendiri yang akan langsung ke Sulsel. Beliau yang pimpin kerja sama itu. Nanti ada Pak Sekda dan kepala OPD terkait juga yang akan dilibatkan,” kata dia.

Walau begitu, Endang sendiri belum dapat menyebutkan berapa alokasi anggaran yang akan disuntikan ke PDPAU. Menurutnya ia bersama OPD terkait perlu melakukan kajian terlebih dahulu. Termasuk dengan PDPAU.

“Nanti dilihat kebutuhan. Nanti dianalisis dahulu kebutuhannya. Kami juga tidak boleh mengambil semua (yang dikelola pedagang, Red.). Kan kasihan pedagang yang ada,” ucapnya.

Namun bila diperkirakan, Endang menyebut, kemungkinan pendanaan yang akan disuntikan ke PDPAU. Untuk memuluskan program kerja sama di bidang pangan tersebut berkisar antara Rp 3-5 miliar. “Ya, sekitar itu lah. Kami analisis lagi berapa kebutuhannya. Berapa yang sudah tersedia di Samarinda dan apa yang belum. Supaya kami bantu adakan,” katanya.

Dalam memorandum of understanding (MoU) bersama pemerintah Sulsel nantinya, khusus untuk impor ayam belum akan dilakukan. Kata dia, sementara ini jalinan kerja sama baru untuk pengadaan ikan, sayur, cabai, bawang, beras dan beberapa bahan pokok lainnya. “Selama ini kan itu yang sering bermasalah. Nanti kami coba libatkan perusda untuk mengelola itu,” sebutnya.

Walau begitu, pengembangan usaha yang dilakukan PDPAU masih perlu dilakukan bertahap. Misalnya, di tahap awal, PDPAU akan fokus pada pengembangan penjualan daging ayam beku. Jika saat ini ayam beku itu masih di dijual terbatas di ritel-ritel, maka ke depan akan dijual ke pangsa pasar yang lebih besar lagi.

“Kan orang baru belajar enggak bisa sekaligus. Mereka belajar berdagang ayam dululah,” ujar Endang.

Dalam perdagangan ayam sendiri, diakuinya, terdapat banyak oknum yang bermain. Dari mafia, jaringan tikus hingga sindikat terkait itu terbilang cukup banyak. Mulai dari pemasok pakan dan sistem perjanjian antar pemesan ayam.

“Ini yang mau kami terabas. Bagaimana caranya supaya kami bisa mengambil (mengelolanya sendiri, Red.) sebagian dari kebutuhan bahan pokok itu,” imbuhnya. (drh)