BONTANGPOST.ID, Bontang – Musibah banjir yang terjadi pada Minggu (6/4/2025) menjadi pekerjaan rumah Pemkot Bontang. Namun demikian penanangan nantinya dilakukan secara bertahap. Menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan penanganan harus dilakukan secara komprehensif. Mulai dari area hulu hingga hilir.
“Selama lima tahun ini nantinya kami akan tuntaskan penanganan banjir. Kami akan fokus terhadap itu (penanganan banjir),” kata AH.
Khusus di area hulu pengoptimalan Waduk Kanaan diperlukan. Tujuannya untuk mengontrol laju debit air yang masuk ke daerah perkotaan. Menurutnya luasan Waduk Kanaan mencapai 12 hektare.
Berdasarkan informasi air yang meluncur dari hulu maksimal 1,8 juta kubik. Kalau Waduk Kanaan dimaksimalkan maka mengurangi hingga 700 juta kubik. Sedangkan luasan kolam ada 8 hektar yang saat ini memiliki daya tampung senilai 300 ribu meter kubik.
“Kalau Waduk Kanaan ini memang harus tetap dimaksimalkan,” ucapnya.
Khusus di bagian DAS Bontang harus dilakukan penurapan secara menyeluruh. Tujuannya membendung air untuk tidak meluap ke permukiman warga. Saat ini penurapan mencapai 50,45 persen. Berdasarkan progres pengerjaan yang terjadi hingga akhir 2024.
Hingga saat ini 10,587 kilometer sungai telah diturap. Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), persentase kapasitas tampungan yakni 75,11 persen. Peningkatan bangunan perkuatan tebing telah mencapai 0,31 kilometer. Kemudian pembangunan bangunan perkuatan tebing sepanjang 3,48 kilometer dan normalisasi sungai telah mencapai 15 kilometer.
Selain itu, di Area Gunung Elai atau Api-Api harus terdapat sodetan sungai. Fungsinya memecah debit air agar bisa menampung lebih banyak. Sebelum menuju ke laut. Hal ini juga berkaitan dengan upaya ketika air laut mengalami situasi pasang.
Pembuatan polder juga diperlukan menurut AH. Infrastruktur ini selain untuk penanganan banjir bisa digunakan untuk sumber air permukaan. Khusus tahun ini pembebasan lahan akan terjadi di Polder Tanjung Laut. Sementara untuk Polder Telihan masih belum selesai terkait status lahan.
“Sembari menunggu upaya Pemprov untuk mengatasi laju air di wilayah perbatasan Bontang. Kemudian tiap tiga bulan rutin dilakukan normalisasi,” terangnya. (*)
