bontangpost.id – DPRD Bontang meminta pembangunan drainase ditunda hingga master plan penanganan banjir rampung. Mengingat selama ini pembangunan drainase tidak dikoneksikan dengan sungai.
“Jadi muaranya bukan di sungai. Drainase tidak maksimal mengalirkan air. Kalau hujan tanpa banjir kiriman, di beberapa tempat tetap tergenang,” kata Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, seusai rapat penanganan banjir bersama Pemkot Bontang, Senin (20/12/2021).
Dalam rapat yang diikuti lintas komisi di DPRD Bontang dan OPD terkait, terdapat enam poin yang disepakati legislator untuk dilaksanakan pemkot.
Selain penundaan pembuatan drainase, juga pemanfaatan Waduk Kanaan. Agus Haris yakin jika waduk itu dimaksimalkan maka bisa menampung debit air hingga satu juta meter kubik.
Pemkot juga diminta menjalankan rekomendasi pansus banjir, lalu membentuk Pokja penanganan banjir.
Pemkot Bontang juga berkoordinasi lebih intens dengan Pemprov Kaltim terkait Bendungan Pengendali Suka Rahmat.
“Apabila semua ini bisa terealisasi pada 2022, maka pada 2023 tidak ada lagi banjir di Bontang. Saya yakin sekali,” sebutnya.
Ia menuturkan, apabila kesimpulan dalam rapat hari ini tidak dijalankan oleh pemerintah, DPRD Bontang baka membentuk panitia khusus pansus banjir lagi.
“Kami bakal bentuk pansus lagi berdasarkan perderitaan rakyat. Berarti pemerintah tidak serius menanggani banjir kalau itu tidak dilaksanakan,” paparnya.
Dinilainya, selama ini pemerintah hanya sebatas perencanaan dan tidak ada aksi yang serius untuk menangani banjir di Kota Taman. Di sini pemerintah harus bergerak dengan cepat, mengingat intensitas ketinggian air ketika terjadi banjir terus mengalami peningkatan setiap tahun nya.
“Banjir di Bontang ini kan ada tiga, banjir kiriman, banjir karena hujan, dan banjir rob. Apalagi banjir kiriman dan banjir rob sering terjadi secara bersamaan. Untuk banjir kiriman solusinya waduk Kanaan tadi untuk bisa mengendalikan banjir yang masuk ke Bontang,” tutunya.
Apabila pemerintah mengajukan anggaran untuk pembenahan Waduk Kanaan, DPRD Bontang siap mendukung sepenuhnya. “Paling Rp 60-70 miliar itu. Kami siap menyetujuinya, karena untuk rakyat,” terangnya.
Ia juga meminta pemerintah menyiapkan dapur umum di kelurahan yang rawan banjir. Sehingga ketika terjadi banjir dapur itu bisa langsung digunakan.
Sekretaris Kota Bontang Aji Erlynawati menyebut, hasil rapat tersebut bakal dikoordinasikan dijajaran pemerintah sehingga mencapai sebuah kesepakatan.
“Ya nanti jadi kesepakatan kami setelah dilakukan pembahasan,” ujarnya.
Dijelaskan, untuk mengatasi banjir di Bontang tentu harus menunggu master plan banjir rampung lebih dulu. Karena untuk mengetahui di mana saja titik yang menjadi penyebab banjir.
“Apa yang mau dilakukan kalau tidak punya acuannya. Sehingga penanganan banjir tidak dilakukan secara parsial saja,” paparnya.
Perempuan yang akrab disapa Iin itu mengatakan akan meminta kepada lurah agar di pada 2022 tidak melakukan pembangunan drainase dulu. Agar, pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia.
“Biar mereka juga paham. Bisa jadi di wilayah mereka selesai masalah banjir tapi di tempat lain belum tentu karena paritnya tidak terkoneksi dengan baik dengan sungai yang ada,” tutupnya. (*)
