bontangpost.id – Kebijakan pembelian mobil dinas dalam jumlah banyak mendapat tanggapan publik. Pengamat Politik dan Ilmu Sosial Universitas Mulawarman Sri Murlianti menilai kebijakan ini terkesan mengada-ada. Sebab secara masif dilakukan pada APBD Perubahan. Dengan durasi penyerapan anggaran yang relatif lebih singkat.
“Waktu mepet seharusnya tidak boleh menjadi alasan. Apalagi pejabat publik itu difasilitasi SDM luar biasa,” kata Sri.
Sehingga bisa menggali dari segala pihak. Supaya keputusan yang diambil ialah bijak dan cerdas. Menurutnya alokasi anggaran harus menyasar pada urusan yang vital dan berdampak pada kepentingan masyarakat banyak. Selain itu harus memperhatikan koridor hukum yang berlaku.
Akademisi yang juga merupakan warga Bontang ini menilai ada beberapa kegiatan yang lebih mendesak. Salah satunya untuk menekan angka pengangguran di Kota Taman. Sehingga dengan pembekalan dan jaringan dengan perusahaan bisa menyerap tenaga kerja Bontang.
“Mungkin anggaran jauh lebih baik untuk meningkatkan link and match pendidikan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan para pencari pekerjaan. Alias pengangguran terdidik agar lebih kompetibel di pasaran kerja Bontang,” ucapnya.
Selain itu penanganan banjir juga tak kalah penting. Diperlukan pembangunan infrastruktur dalam mengatasi masalah tersebut. Mengingat wilayah atas kawasan resapan air kota Bontang telah gundul. Sehingga ancaman banjir semakin nyata dari hari ke hari.
“Sementara infrastruktur pencegahan banjir di Bontang sepertinya masih belum berubah signifikan,” tutur dia.
Tak hanya itu revitalisasi kawasan mangrove juga tak kalah penting untuk dipikirkan. Pasalnya permukaan air laut sudah semakin tinggi. Banjir rob atau pasang air laut juga sering terjadi. “Ada banyak hal lain lagi bisa dipikirkan untuk menggunakan anggaran yang lebih bermanfaat ketimbang membeli mobdin masif,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) telah menganggarkan untuk nomenklatur tersebut. Yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapi) serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskop-UKMP).
Berdasarkan data yang tertuang dalam sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) masing-masing diplot anggaran sejumlah Rp 450 juta. Spesifikasinya kapasitas mesin/silinder 1998 cc, kapasitas tangki bahan bakar 55 L, jenis bahan bakar Gasoline, serta transmisi automatic. Informasi ini diunggah pada akhir Oktober dan November.
Sementara Kepala Disdukcapil Budiman membenarkan adanya pengadaan ini. Menurutnya mobdin lama telah berumur tua. Sebab dibeli pada 2015 silam. Kondisinya masih bisa dipakai. Tetapi hanya bisa dengan kecepatan 40 kilometer per jam.
“Mobdin lama itu diadakan pada zaman sebelum kepala dinasnya almarhum Yulianti Nur,” kata Budiman.
Ia menerangkan semakin tua kendaraan maka ada nilai penyusutan. Sehingga pengadaan ini dipandang sesuai kebutuhan. Jenis mobil yang akan dibeli ialah Innova matic. Sesuai dengan ketentuan kendaraan untuk pejabat esselon dua. Adapun Kaltim Post (induk bontangpost.id) berupaya menghubungi Kepala Diskop-UKMP. Tetapi yang bersangkutan sedang mengikuti kegiatan sehingga komunikasi tidak tersambung.
Bahkan Diskop-UKMP ada dua nomenklatur berbeda. Satunya merupakan mobil operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp 329 juta. Spesifikasinya ialah kapasitas mesin/silinder 1.498 cc, kapasitas tangki bahan bakar 42 Liter 4 silinder, serta bahan bakar Gasoline.
Sebelumnya dua OPD lain mengambil kebijakan serupa. Meliputi Bapelitbang dan Dinas Kesehatan. Kendaraan untuk Kepala Bapelitbang mencapai Rp 476 juta. Spesifikasinya kapasitas mesin/silinder 1998 cc, kapasitas tangki bahan bakar 55 liter, jenis bahan bakar Gasoline, serta kapasitas penumpang 7 orang. Adapun Diskes pagu anggarannya serupa dengan Bapelitbang. (ak)
