bontangpost.id – Wali Kota Bontang Basri Rase, angkat suara perihal keterlambatan program motor gratis. Awalnya, program ini direncanakan dibagikan kepada 499 Ketua RT di Kota Bontang pada Juni ini.
Saat dijumpai, politikus dari PKB itu menjelaskan bahwa alasan keterlambatan pendistribusian motor karena adanya perubahan dalam nomenklatur. Sebelumnya, pos anggaran untuk program ini terpusat di Bapenda Bontang, namun sekarang telah dialihkan ke setiap kecamatan.
Menurutnya, jika pos anggaran tetap terpusat di Bapenda, tidak semua Ketua RT akan menerima manfaat dari program motor gratis ini. Selain itu, di Bapenda pelayanan hanya terfokus pada pajak saja.
Namun, Basri menginginkan agar tugas Ketua RT tidak hanya terbatas menjadi agen pajak. Ia berharap Ketua RT turut dalam memaksimalkan pelayanan dengan membantu kepengurusan administrasi warga, seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, surat izin, dan sebagainya.
“Kemarin terjadi kekeliruan dalam penempatan pos anggaran, dan perubahan ini kami lakukan sesuai saran dari BPKP,” ucapnya kepada redaksi bontangpost.id.
Meskipun terdapat perubahan, Basri memastikan bahwa pos anggaran tidak akan kurang dari yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 11,9 miliar. Mengenai warna pelat motor, apakah akan menggunakan pelat merah atau hitam, Basri mengaku akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan instansi terkait.
“Kemarin belum sampai pada pembahasan itu. Nanti kami akan membahasnya,” ujarnya. (*)
