BONTANG – Pemkot Bontang peringati Hari Otonomi Daerah ke-XXI di Halaman Kantor Wali Kota Lama, Selasa (25/4) kemarin. Upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase ini mengangkat tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government”.
Turut hadir pada upacara tahunan tersebut Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), pimpinan dan anggota DPRD, Unsur Muspida, Kodim 0908/Btg, Denarhanud 002, Polres Bontang, Satpol PP, perwakilan siswa SMP dan SMA se-Kota Bontang.
Dalam sambutannya, Basri Rase membacakan mandat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo terkait peringatan Hari Otonomi Daerah ke-21. Ini merupakan momentum untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. Tiap daerah harusnya senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai.
Pemerintah Daerah harus senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan pengingkatan daya saing perekonomian daerah. Tema Hari Otonomi Daerah tahun ini, memiliki empat makna pokok diantaranya, pelaksanaan Otonomi Daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Kedua, upaya peningkatan kinerja pelayanan publik harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau electronic-government. Fungsinya agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat, dan tepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah.
Ketiga, ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis electronic-government. Hal ini membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur pemerintah daerah.
Dan yang keempat, upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis electronic-government untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik (good local government) dan aparatur pemerintah daerah yang bersih (clean local government).
Penggunaan teknologi nformasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Isinya menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga dapat sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Program smart city atau kota pintar, digagas guna mendorong pengembangan teknologi elektronic government melalui program city branding atau pencitraan kota untuk memprioritaskan program pembangunan sesuai dengan karakteristij daerah dan kebutuhan masyarakatnya.
Diketahui, hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di tahun 2015, menunjukkan adanya sejumlah Pemerintah Daerah memiliki kinerja yang sangat tinggi. Namun, ada pula yang masih rendah dari total 542 daerah otonom, yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.
Kebijakan fiskal yang diterapkan Pemerintah Pusat untuk membangun daerah dan desa diantaranya mengalokasikan Dana Transfer umum dan khusus untuk setiap Daerah Otonom agar dapat dikelola secara transparan. Tujuannya agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, mengalami peningkatan dalam bentuk kesejahteraan rakyat.
“Setiap pemerintah daerah hendaknya memberi kemudahan berusaha bagi kalangan dunia usaha untuk memberikan manfaat ekonomis pada pada infrastruktur yang telah dibangun guna meningkatkan kesejahteraan rakyat,” imbaunya. (ra)
