BONTANG – Bagai ke hulu menongkah surut, ke hilir menongkah pasang. Begitulah peribahasa yang tepat bagi kelompok tani yang terkena dampak banjir di November tahun lalu. Bermaksud mendulang untung dengan bercocok tanam, justru tanaman mereka hanyut sehingga tidak bisa panen. Keresahan inilah yang dilontarkan kepada Komisi III DPRD selaku wakil rakyat.
Perwakilan Kelompok Tani Putri Satu, Seger Priyanto mengatakan ladang seluas 6 hektar menjadi korban banjir. Luas ladang tersebut terbagi atas dua tempat yakni di RT 19 dan 41 Kelurahan Api-Api. Adapun jenis hortikultura yang ditanam ialah tomat dan cabai.
“Kerugian yang kami (kelompok tani, Red.) alami mencapai Rp 30 juta,” kata Seger Priyanto saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD, Selasa (6/3) lalu.
Akibatnya kini mereka membutuhkan uluran tangan. Terutama menyangkut kebutuhan pupuk dan bibit untuk menggarap ladang yang merupakan milik orang lain.
Lain lagi dengan Suyanto yang merupakan perwakilan Kelompok Tani Bangkit Mandiri. Ia mengaku kelompok taninya telah tekor sejumlah Rp 35 juta. Berkenaan dengan 5,5 hektar ladang milik mereka yang ikut terendam banjir.
“Kami minta uluran tangan dari DPRD maupun pemerintah karena kami (kelompok tani, red.) sebagian besar merupakan petani muda,” kata Suyanto.
Beberapa jenis tanaman meliputi terong, cabai, kol, timun, gambas menjadi sektor yang mereka geluti. Sama halnya dengan kelompok tani Putri Satu, ladang garapan kelompok tani Bangkit Mandiri juga bukan milik mereka. Kendati demikian, mereka telah memperoleh izin dari pemilik lahan untuk menggunakan lahan kosong tersebut. “Kami sudah meminta izin yang mempunyai lahan dan ada perjanjiannya,” tambahnya.
Ketua III DPRD Rustam HS berharap adanya uluran tangan dari Pemkot Bontang melalui Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) bagi kelompok tani ini. Baik berupa pupuk, bibit, maupun pestisida.
Bahkan, Politikus Golkar ini bersedia mengawal anggaran di saat pembahasan APBD Perubahan nanti. Syaratnya, nomenklaturnya dari OPD tersebut sudah ada.
“Kalau nomenklaturnya ada saya kawal, saya tidak berjanji tapi saya berusaha,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Suhut Harianto menilai perlu dukungan dari beberapa perusahaan di Kota Bontang. Pria yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera (ADPS) ini menyarankan kepada DKP3 untuk duduk bersama mengundang dua unsur tersebut.
“Duduk bersama dengan kelompok tani dan forum CSR. Saya yakin sekelas PT Pupuk Kaltim pasti mau memberi bantuan pupuknya,” tukas Suhut. (*/ak)
