bontangpost.id – Belum berhenti upaya negara untuk memberangus kebebasan berekspresi rakyatnya. Setelah ada upaya membatalkan agenda lewat pembatalan beberapa venue, dan intimidasi/teror kepada beberapa panitia oleh aparat negara.
Kemudian negara turut membiarkan tindakan melawan hukum oleh ormas yang merampas properti agenda, dan melakukan kekerasan dalam pelaksnaan PWF 2024, sore tadi.
Terbaru, sekitar pukul 21.40 dan pukul 22.30, negara kembali melakukan tindakan pelanggaran HAM atas peristiwa peretasan handphone yang dialami oleh Direktur LBH Bali dan Koordinator Prodem Bali.
Perlu diketahui kedua aktivis tersebut merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan People Water Forum (PWF) di Bali. Sebuah agenda untuk merespons dan memberi kritik terhadap pelaksanaan World Water Forum (WWF)
Pada 20 Mei 2024, Kepanitiaan PWF 2024 mengeluarkan beberapa siaran pers, di mana kedua orang tersebut merupakan kontak person yang tercantum dalam rilis yang disebar. Siaran pers tersebut kurang lebih berisi mengenai kritik terhadap pelaksanaan WWF, dan kritik terhadap intimidasi, kekerasan, serta upaya pembubaran oleh Ormas. Namun, tidak lama berselang handphone kedua orang tersebut mendapatkan tindakan peretasan.
Peristiwa tersebut sekali lagi menegaskan bahwa negara tidak segan melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya, demi melancarkan agenda kepentingan pemodal, dan mengamankan investasi.
Melalui rilis ini, kami menyampaikan sikap:
1. Mengecam tindakan yang dilakukan negara dalam tindakan pelanggaran HAM rakyatnya, yang dilakukan secara langsung maupun pembiaran yang dilakukan;
2. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersolidaritas dan turut mendukung agenda People Water Forum (PWF) Bali yang membicarakan hak rakyat atas keadilan air. (*)
