Posisi Rita Mulai Goyah 

 “Kami khawatir tidak mungkin ibu Rita bisa jadi calon Gubernur Kaltim. Oleh karena itu harus ada cadangan.” Sofyan Hasdam. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan DPP Golkar

DPP Golkar Turunkan Lembaga Survei, Akan Kaji Ulang Bakal Cagub

SAMARINDA – Penetapan status tersangka Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak besar bagi dinamika politik di internal Golkar Kaltim. Tidak hanya itu, rekomendasi bakal calon gubernur (Cagub) Kaltim yang dipegang Rita terancam berpindahtangan ke kader partai beringin yang lain.

Langkah itu menyusul diperpanjangnya masa penahanan Rita Widyasari oleh lembaga antirasuah tersebut selama 40 hari ke depan, pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi gratifikasi perizinan di lingkup Pemkab Kukar.

Seakan tak ingin kehilangan peluang menjadi partai nomor satu di Kaltim, terlebih saat ini posisi beringin mempunyai 14 kursi di DPRD Kaltim. Kursi tersebut telah cukup membawa Golkar untuk berlayar di Pilgub Kaltim 2018. Dengan raihan kursi itu membuat Golkar bisa mengusung bakal cagub sendiri tanpa harus membangun koalisi partai.

Tak ayal, berlandaskan peluang dan hitung-hitungan tersebut menjadi alasan Dewan Pengurus Pusat (DPP) DPP Golkar diam-diam telah menurunkan tim survei independen untuk melihat ulang peluang sejumlah kader partai yang bisa menggantikan Rita.

Rencana partai pimpinan Setya Novanto itu diungkapkan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan DPP Golkar, Sofyan Hasdam saat ditemui media ini disela menghadiri acara Jalan Sehat Gerakan Sadar Pemilu oleh KPU Kaltim, Minggu (29/10) kemarin. Menurut mantan Wali Kota Bontang ini, langkah itu diambil mengantisipasi bila Rita gagal maju di Pilgub Kaltim nanti.

“Penetapan ibu Rita sebagai bakal calon gubernur belum ada perubahan. Tetapi melihat perkembangan, misalnya dengan adanya perpanjangan penahanan ibu Rita selama 40 hari oleh KPK, maka Golkar siap-siap. Hanya siap-siap. Jangan sampai ibu Rita tidak bisa maju dan Golkar juga tidak siap,” tuturnya.

Sambungnya, hasil survei yang sedang dilakukan DPP Golkar tujuannya untuk melihat kembali elektabilitas kader partai. Termasuk nama kesepuluh kandidat yang sebelumnya telah mengikuti seleksi sebagai bakal calon wakil gubernur (cawagub) yang direncanakan akan mendampingi Rita sebagai cagub.

“Kami lagi survei ulang untuk melihat kecenderungan suara. Tim survei diturunkan oleh DPP Golkar untuk melihat kecenderungan suara sejak ada masalah dengan ibu Rita. Tetapi sekali lagi saya katakan belum ada perubahan calon. Baik dari DPD hingga DPP belum ada merubah ibu Rita sebagai bakal kandidat Gubernur Kaltim. Ibu Rita masih tetap (bakal cagub, Red.) sampai sekarang,” tegasnya.

Namun demikian, bila bercermin pada proses hukum yang sedang dijalani Ketua DPD Golkar Kaltim Rita Widyasari, maka kemungkinan besar akan ada kader lain dari Golkar yang diusung di pilgub. Pasalnya, perpanjangan penahanan Rita oleh lembaga antirasuah akan berlangsung hingga Desember mendatang.

Sementara tahapan pilgub dan persiapan proses pendaftaran bakal cagub dan cawagub sudah dimulai di akhir tahun. Dengan demikian, peluang Rita untuk melangkah di Pilgub Kaltim terbilang cukup tipis. Sehingga harus ada opsi lain untuk mengantisipasi hal itu.

“Secara khusus DPP tidak memberikan arahan apapun kepada pengurus Golkar Kaltim. Jadi DPP tetap memegang asas praduga tak bersalah. Tetapi untuk calon gubernur kami sudah berhitung bahwa dengan perpanjangan penahanan ibu Rita di KPK, masuknya di Desember. Kami khawatir tidak mungkin ibu Rita bisa jadi calon Gubernur Kaltim. Oleh karena itu harus ada cadangan. Makanya, kami lihat hasil survei. Kami tidak mungkin lagi melakukan penjaringan dalam waktu singkat ini,” jelasnya.

Lebih lanjut Hasdam mengaku, jika hasil survei menunjukan elektabilitas dirinya cukup baik dan dipercayakan DPD maupun DPP Golkar maju di Pilgub Kaltim. Secara prinsip, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang kader partai, dirinya selalu siap untuk menjalankan amanat partai.

“Cuman sementara ini kami masih menunggu hasil survei. Tetapi kalau saya pada saatnya nanti ibu Rita tidak bisa, dan saya ditugaskan, saya siap. Survei yang diturunkan DPP bukan berasal dari internal partai. Diambil dari lembaga survei independen, Lembaga Survei Indonesia (LSI),” tuturnya.

Disinggung soal adanya beberapa partai yang berencana membatalkan pencalonan Rita sebagai bakal cagub, dikatakan Sofyan, bahwa hal itu sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja. Menurutnya, setiap partai memiliki pertimbangan masing-masing terhadap bakal calon yang mereka usung. “Mereka yang punya partai. Tergantung mereka. Kami tidak bisa mencampuri. Yang kami urus sekarang hanya Golkar,” ujarnya.

Adapun untuk penunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kaltim, ditegaskan Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kaltim ini, sejauh ini baik DPD hingga DPP belum ada berpikir ke arah itu. “Belum sampai ke arah situ. Semua kebijakan ada di Ketua Harian Golkar Kaltim. Dia yang berperan untuk itu,” tandasnya. (drh)