Proyek Lama “Bernyanyi” Kembali

Catatan Lukman M, Redaktur Bontang Post

SETELAH sempat “sunyi”, proyek pipanisasi gas Kalimantan-Jawa (Kalija) “bernyanyi” lagi. Proyek yang beberapa tahun lalu mendapat penolakan dari berbagai pihak di Kaltim, khususnya Bontang tersebut kembali muncul ke permukaan untuk direalisasikan. Tentu layaknya yang terjadi kala itu, penolakan kembali muncul atas kabar pipanisasi ini.

Bontang menjadi yang paling keras menolak. Karena apabila proyek ini dilanjutkan, dikhawatirkan pasokan gas yang selama ini menjadi denyut nadi industri Kota Taman akan habis dengan lebih cepat. Ancaman menjadi kota mati pun membayangi Bontang bila gas alam “punah” mendahului dari waktu yang diperkirakan. Sebagaimana diungkapkan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.

Sejak beberapa tahun terakhir, produksi gas di Kaltim diklaim kian menipis. Di Bontang saja yang awalnya ada delapan kilang, kini di 2018 tinggal tersisa tiga kilang. Praktis dalam hal produksi juga sudah mengalami penurunan. Sehingga bila gas yang tersisa tersebut dipaksakan dibawa ke Jawa, dikhawatirkan tidak ada lagi kilang yang beroperasi.

Imbasnya ketika ekonomi semakin menurun lantaran kondisi produksi gas alam yang selama ini menjadi tumpuan, masyarakat akan pikir-pikir untuk tinggal di Bontang. Meninggalkan Bontang lantas menjadi opsi ketika Bontang tak mampu memberikan alternatif pengganti industri gas yang selama ini menjadi magnet utamanya. Bila ini terjadi, Bontang menjadi kota mati layaknya Lhoksumawe.

Dengan kondisi yang masih ketergantungan ini, penolakan memang menjadi hal yang wajar. Dengan harapan kekhawatiran matinya Kota Bontang dapat dihindarkan. Lantas belakangan, dari Badan Pengaturan Hilir (BPH) Migas menyatakan skema pipanisasi ini akan diutamakan untuk penyaluran gas di Kaltim. Mereka mengklaim bahwa pipanisasi yang menggandeng PT Bakrie and Brothers ini tidak akan diekspor ke daerah lain.

Alih-alih Kalija sebagaimana ide awal proyek ini, proyek diubah menjadi “Trans Kalimantan”. Dalam skema ini, Bontang menjadi pusat pipanisasi, lantas gasnya akan disalurkan ke Samarinda, Balikpapan, hingga ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari Banjarmasin, akan disambungkan ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga mencapai Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Kondisi produksi gas di Kaltim yang semakin menipis menjadi dasar dari revisi proyek ini.

Perkembangan terkini ini tentu membuat rencana proyek terus bergulir. Bagaimana kelanjutan proyek ini, tentu akan dipertanyakan. Dengan beragam penolakan dari orang-orang penting di Kaltim, berat bila pipanisasi Kalija diteruskan. Namun bila pipanisasi untuk kebutuhan Kalimantan, khususnya Kaltim yang selama ini terpinggirkan, tentu jadi bahan pertimbangan.

Yang pasti adalah, “dinyanyikannya” kembali proyek pipanisasi ini menjadi peringatan bagi masyarakat Kaltim, terkhusus Bontang. Agar lebih serius dalam menggarap potensi-potensi ekonomi di luar migas dan batu bara. Sehingga pasca migas, ketika pertambangan tak mampu berbicara lagi, daerah ini masih bisa tetap hidup. Mengingat sampai sekarang Kaltim dan Bontang masih sangat bergantung pada migas dan juga batu bara.

Dari pengamatan saya, baik Pemprov Kaltim, Pemkot Bontang, serta pemerintah kabupaten/kota lainnya di Kaltim telah mengupayakan terwujudnya industri pasca migas yang berkelanjutan. Walaupun bukan perkara mudah dan membutuhkan waktu dalam prosesnya. Meski begitu, kondisi ekonomi yang saat ini masih mampu ditopang oleh migas dan batu bara, tentu bisa membuat pemerintah lengah, sehingga bisa jadi kurang serius menggarap industri pasca migas.

Maka menyeruaknya kembali proyek pipanisasi ini menjadi teguran, agar Kaltim berikut daerah-daerah di dalamnya untuk lebih menggenjot usaha penciptaan industri berjelanjutan pasca migas. Proyek pipanisasi ini mesti dijadikan sebagai “alarm”, sebagai “sinyal merah”, bahwa kondisi daerah saat ini dalam keadaan darurat, yang harus segera diselamatkan.

Dengan meyakinkan diri tentang kedaruratan ini, tentu akan membangkitkan semangat mempercepat upaya-upaya penciptaan industri berkelanjutan yang selama ini didamba-dambakan. Dalam hal ini, pendapatan Kaltim dari sektor migas dan batu bara sudah seharusnya dimanfaatkan dengan optimal untuk penciptaan industri baru tersebut. Jangan sampai ketika hasil-hasil migas dan batu bara ini tak bisa lagi dikeruk, tak ada lagi modal yang bisa digunakan untuk menciptakan industri penggantinya.

Kaltim sudah banyak belajar tentang potensi alamnya yang selama ini lewat begitu saja tak berbekas. Setelah industri perkayuan mencapai usia senjanya, kini industri migas dan pertambangan menampakkan sinyal akan menyusul. Sementara faktanya, kondisi Kaltim tetap saja tak mengalami perubahan nasib secara signifikan.

Masih banyak ditemukan daerah-daerah yang terisolasi dengan akses yang serba terbatas. Sulitnya transportasi menjadikan distribusi beragam kebutuhan kerap terkendala, imbasnya pada ketidakadilan harga-harga di beberapa daerah. Perkembangan informasi yang masih belum merata, ketergantungan ekonomi pada daerah lain, serta masalah kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakatnya.

Padahal oleh masyarakat di luar sana, Kaltim dianggap sebagai daerah yang kaya raya. Ironis memang, bagi daerah penghasil dan produksi, dengan segala sumber daya yang dimilikinya, bila sampai sekarang Kaltim belum bisa naik kelas. Lantas tahun-tahun yang telah terlewati dengan berbagai sumber daya yang dikeruk setiap detiknya tak berdampak apa-apa.

“Periode emas” Kaltim nyatanya telah terlewati. Namun begitu, periode tersebut belum habis. Nah, dalam momen jelang penghabisan tersebut, saatnya migas dan batu bara dapat digenjot untuk penciptaan bentuk-bentuk usaha lainnya yang bisa menghasilkan sekaligus berkelanjutan. Kaltim dan Bontang sejatinya memiliki beragam potensi tersembunyi yang menanti diberdayakan. Pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata, merupakan beberapa di antaranya.

Kini tinggal bagaimana pemerintah masing-masing dapat lebih menggenjot upaya-upaya penciptaan industri-industri baru tersebut. Tentunya, masyarakat dan stakeholder lainnya juga harus ikut mendukung. Di satu sisi, pemerintah pusat harus ikut memberikan perhatian. Sebagaimana perhatian yang gencar diberikan kepada Papua dewasa ini. Jangan hanya bisa mengeruk kekayaan Kaltim untuk membangun Jawa saja. Karena Kaltim juga bagian dari Indonesia, bahkan keberadaannya punya peran penting dalam pembangunan di Indonesia.

Tentunya kita berharap kebijakan pipanisasi ini bisa berakhir dengan baik. Jangan sampai ketakutan Bontang menjadi kota mati benar terjadi. Kita sama-sama berharap kebijakan pengelolaan gas di Kaltim benar-benar dirasakan masyarakat Kaltim itu sendiri. Baik untuk masyarakat sekarang, besok, dan seterusnya. Sehingga ketika proyek-proyek seperti pipanisasi ini “dinyanyikan”, Kaltim tidak perlu ikut “bernyanyi”. (luk)