BONTANGPOST.ID, Bontang – Meski Pemerintah Kota Bontang mengalokasikan anggaran Rp11 miliar untuk revitalisasi dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) pada 2026, sejumlah titik di Jalan Soekarno–Hatta menuju Kelurahan Bontang Lestari belum masuk dalam prioritas program tersebut.
Padahal, jalur ini sebelumnya dikeluhkan warga karena minim penerangan. Di beberapa titik juga terdapat kerusakan jalan serta pekerjaan perbaikan yang dinilai membahayakan pengendara, terutama pada malam hari.
Kepala Dinas Perhubungan Bontang, Taupan Kurnia, menjelaskan belum masuknya ruas tersebut disebabkan kendala infrastruktur kelistrikan. Sejumlah titik belum memiliki travo listrik sehingga lampu tidak dapat langsung dipasang.
“Kami sudah berdiskusi dengan PLN. Mereka menyarankan pengadaan travo dilakukan oleh pemerintah daerah, sementara penyambungan aliran listrik akan ditangani PLN,” ujarnya.
Namun, pengadaan travo membutuhkan anggaran besar. Selain itu, jika pemasangan dilakukan dengan jarak travo yang terlalu jauh, distribusi listrik dan kualitas pencahayaan dinilai tidak akan maksimal.
Di sisi lain, sebagian ruas Jalan Soekarno–Hatta masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga penanganannya tidak sepenuhnya berada di bawah pemerintah kota.
Sebagai alternatif, Dishub Bontang berencana mengusulkan pemasangan lampu berbasis tenaga surya (solar cell) melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Upaya usulan tetap kami lakukan dan semoga bisa terealisasi. Sementara itu, penanganan difokuskan terlebih dahulu pada wilayah dalam kota,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran Rp11 miliar pada 2026 untuk pemasangan sekaligus revitalisasi PJU di sejumlah titik prioritas.
Taupan menjelaskan program tersebut difokuskan pada jalan-jalan protokol. Lampu lama akan diganti dengan PJU bermotif serta perangkat penerangan yang lebih modern.
Selain meningkatkan kualitas pencahayaan, pemerintah juga akan menata jaringan instalasi dengan menanam kabel ke dalam tanah guna memperbaiki estetika kota sekaligus meningkatkan aspek keamanan.
“Anggaran tahun ini sekitar Rp11 miliar, termasuk untuk perencanaan dan pengawasan,” pungkasnya. (*)
