bontangpost.id – PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) menandatangani nota kesepahaman dengan Polda Kaltim. Kesepakatan itu terkait pengamanan di Pupuk Kaltim. Juga pengamanan, pengawalan dan penegakan hukum penyaluran pupuk Pupuk Kaltim, dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Kerjasama tersebut ditandatangani Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi, bersama Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto dan disaksikan oleh Plt Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi dan Wali Kota Bontang Basri Rase di Samarinda, pada Senin (7/2).
Diungkapkan Rahmad Pribadi, kerja sama pendampingan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi merupakan kesinambungan sinergi antara Pupuk Kaltim dengan Polda Kaltim. Sejauh ini sudah terjalin dalam hal pengamanan operasional serta proses bisnis perusahaan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas).
Melalui kerja sama ini, Pupuk Kaltim ingin memastikan proses distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kaltim dilakukan dengan tepat sasaran. Sesuai penerima yang telah ditentukan melalui Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK).
“Hal ini sebagai upaya Pupuk Kaltim menekan potensi penyelewengan distribusi, sehingga pupuk bersubsidi dapat tersalurkan dengan tepat sasaran kepada petani yang berhak menerima sesuai alokasi yang ditetapkan Pemerintah,” ujar Rahmad.
Menurut Rahmad, sesuai kebijakan Pupuk Indonesia terkait rayonisasi pupuk bersubsidi, saat ini Pupuk Kaltim memiliki tanggung jawab distribusi di wilayah Kaltim sebesar 22 ribu ton per tahun. Sehingga koordinasi dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi melalui sinergi multipihak penting untuk ditingkatkan, agar terkontrol dengan baik.
Melalui pengawasan oleh aparat kepolisian, potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi dalam proses distribusi ke petani dapat diantisipasi. Dengan memastikan adanya penegakan hukum jika ditemukan peredaran pupuk yang tidak sesuai aturan di lapangan.
“Pupuk Kaltim terus berupaya memastikan produk sampai ke petani sesuai sasaran penerima, karena ketersediaan pupuk merupakan salah satu poin penting terwujudnya ketahanan pangan nasional. Langkah mengamankan proses distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran akan terus dimaksimalkan Pupuk Kaltim, sehingga kendala dan potensi yang merugikan petani di daerah bisa diantisipasi dengan baik,” terang Rahmad.
Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, pengamanan proses distribusi pupuk bersubsidi merupakan salah satu prioritas kepolisian. Mulai tingkat pusat hingga daerah, sebagai bagian dari satuan tugas (satgas) pangan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawal kelancaran penyaluran pupuk dari produsen hingga petani.
Melalui nota kesepahaman ini, Polda Kaltim berkomitmen untuk mengoptimalkan pengawasan dan pendampingan proses distribusi pupuk bersubsidi bagi petani di Kalti. Sehingga segala potensi pelanggaran atau hal lain yang tidak sesuai aturan bisa diantisipasi dengan baik. “Optimalisasi pendampingan dan pengawasan proses distribusi pupuk bersubsidi akan terus ditingkatkan Polda Kaltim, agar kebutuhan petani untuk musim tanam tersalurkan sesuai prinsip 6T. Termasuk proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi,” papar Kapolda.
Kapolda memastikan sinergi dan kerja sama keduanya akan terus diperkuat. Utamanya mewujudkan situasi kamtibmas dalam menjaga operasional perusahaan sebagai salah satu Obvitnas dengan menempatkan personel pengamanan yang bersifat rutin maupun situasional. Adanya kehadiran kepolisian, diharap dapat mendukung langkah strategi Pupuk Kaltim dalam mengelola sistem keamanan di lingkungan perusahaan. Maupun proses distribusi sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Sehingga ke depan makin berkontribusi positif terhadap pendapatan negara.
“Polda Kaltim akan menyiapkan personel sesuai kebutuhan dan situasi lapangan untuk melakukan tugas secara preventif maupun represif. Agar pengamanan perusahaan maupun proses distribusi pupuk bersubsidi bagi petani berjalan aman sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah,” tambah Kapolda.
Plt Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi menyambut optimis kerja sama tersebut. Dirinya menyebut keberadaan Pupuk Kaltim sebagai salah satu Obvitnas di Kaltim, sudah sepatutnya mendapatkan pengamanan, baik operasional perusahaan maupun proses bisnis seperti penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di daerah.
“Pupuk Kaltim memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan produktivitas komoditas pertanian dengan pemenuhan pupuk bersubsidi bagi petani,” terangnya.
Seiring ditetapkannya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN), kebutuhan hasil pertanian sebagai bahan pokok bagi masyarakat dipastikan meningkat. Sehingga peranan Pupuk Kaltim dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian masyarakat dapat semakin berjalan maksimal melalui sinergi bersama pemerintah dan aparat kepolisian.
“Atas nama Pemprov Kaltim kami menyambut baik kerja sama ini, semoga ke depan peningkatan produktivitas pertanian kita makin meningkat dengan ketersediaan pupuk yang memadai, melalui dukungan pengamanan distribusi untuk memastikan pupuk dari Pupuk Kaltim sampai ke petani yang berhak menerima,” pungkas Riza Indra Riadi. (*/rez)
