Ratusan Triliun untuk 23 Tahun Pembangunan IKN

Pembangunan IKN di Kaltim membutuhkan dana sekitar Rp466 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan pembangunan selama 23 tahun ke depan. Hingga ibu kota negara baru beroperasi sepenuhnya pada 2045.

bontangpost.id – Keseluruhan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menelan biaya Rp466 triliun itu, terdiri dari Rp89,4 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), lalu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp123,2 triliun, serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan swasta Rp253,4 triliun.

Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya menegaskan, masyarakat sering keliru dengan konsep pendanaan senilai Rp 466 triliun itu. Seolah-olah dana Rp 466 triliun itu dihabiskan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. “Makanya dianggap sebagai suatu pemborosan luar biasa. Padahal itu untuk 23 tahun. Dan tentunya terbagi dalam beberapa segmen. Di mana 20 persen di antaranya itulah yang disyaratkan menjadi basis dari APBN, 80 persen harus mendapatkan pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha maupun investasi lainnya,” katanya.

Dia melanjutkan, untuk mendapatkan investasi tersebut, pihaknya harus membangun kredibilitas dari lembaga yang akan menjadi pengelola ibu kota itu sendiri. Dalam hal ini, Otorita IKN dan proyek pembangunan ibu kota negara baru. “Dengan demikian, kita perlu menerapkan prinsip environment social governance (ESG) atau tata kelola lingkungan dan sosial yang baik. Agar kita dipercaya sebagai lembaga yang nantinya jika memerlukan pembiayaan dari pendanaan internasional, baik multinasional company maupun pemerintahan asing, tentunya harus dilihat sebagai lembaga yang terpercaya mengelola dana investasinya,” imbuh Jaka.

Pria ramah ini melanjutkan, pembangunan IKN selama 23 tahun itu dibagi beberapa fase. Fase pertama harus selesai di 2024. Dan ini merupakan fase baby step yang sangat penting. Karena belajar dari pembangunan ibu kota negara baru di Korea Selatan yang berada di Sejong, sudah 15 tahun dibangun. Pada lima tahun pertama, pembangunan mereka stagnan. Tidak ada pembangunan karena mengalami pergantian pemerintahan. Lanjut dia, pemerintahan barunya ragu-ragu untuk melakukan aksi. Tetapi setelah dikaji kembali, mulai membangun pada 10 tahun terakhir. Strategi ini berbeda dengan yang dilakukan Indonesia.

“Sudah hampir 40 instansi saat ini pindah ke Sejong, tapi presiden dan beberapa menteri seniornya itu belum pindah. Dan ini membuat Sejong masih terlihat seperti kota administrasi yang sepi. Tidak terlalu ramai, sama juga dengan Putrajaya yang tidak terlalu jauh dari Kuala Lumpur. Sehingga kalau malam orang kembali ke Kuala Lumpur, malam (Putrajaya) menjadi kota sepi,” jabarnya.

Oleh karena itu, belajar dari hal-hal tersebut dan melihat betapa pentingnya langkah yang diambil, maka presiden memutuskan pada 2024 di fase pertama itu sudah harus bisa diwujudkan kepindahan itu.

Diterangkan Jaka, Presiden Joko Widodo ingin mulai berkantor di IKN sekaligus bisa upacara 17 Agustus 2024. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan percepatan penyelesaiannya adalah yang bisa mendukung rencana itu di fase pertama ini. “Itulah kenapa teman-teman dari Kementerian PUPR mengerjakan 24 jam. Dibagi tiga sif, tidak ada libur sama sekali di IKN. Siang dan malam tenaga kerja bergantian mewujudkan rencana tersebut. Dan ini tentunya pembangunan yang kita lakukan itu di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Yang harus diselesaikan di tahun 2024, kurang lebih 1.000 hektare,” ujar Jaka.

Akademisi yang sebelumnya mengajar di program studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Djuanda, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menyebut, luas KIPP adalah 6.671 hektare. Atau seluas Bumi Serpong Damai (BSD) City yang merupakan proyek kota terencana dengan total luas lahan terbesar di Indonesia, yaitu seluas 6 ribu hektare di Banten. Akan tetapi, yang akan selesai dilakukan pembangunan di 2024 itu seluas 1.000 hektare. Atau kurang lebih seluas Alam Sutera. Sebuah kota terencana yang dikembangkan oleh Alam Sutera Realty di Banten dengan luas sekira 800 hektare.

“Di sana (KIPP) akan sudah berdiri tentunya istana dan kantor presiden. Lalu di depan itu ada empat Kompleks Kementerian Koordinator (Kemenko). Di mana tahun depan itu, di setiap Kemenko itu juga berkantor menteri-menteri di bawahnya. Jadi sharing office, bukan masing-masing punya gedung sendiri, ” jelasnya. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono dalam kegiatan Konsultasi Publik mengenai Peluang Penanaman Modal, Insentif Penanaman Modal, dan Kemudahan Berusaha di IKN, di Jakarta, Jumat (1/12) lalu menyampaikan, hingga saat ini, sudah ada Rp 35 triliun komitmen investasi swasta yang diwujudkan dalam pembangunan di IKN.

“Setara dengan besarnya APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN. Jadi, IKN ini sudah dibangun bukan hanya dengan uang negara, namun juga uang masyarakat melalui investasi swasta yang nilainya setara,” katanya. Untuk diketahui, investasi swasta di IKN sejauh ini didominasi dari dalam negeri berupa gabungan investasi dari konsorsium sepuluh perusahaan besar. Yakni Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group. Dari sisi infrastruktur, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perkembangan konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 38,1 persen per Agustus 2023 dan seluruh kegiatan masih berjalan sesuai jadwal pelaksanaan.

Beberapa infrastruktur dasar tersebut, antara lain Jalan Tol Akses IKN Tahap 1, istana negara, kantor presiden, dan Bendungan Sepaku Semoi. Selain itu, untuk tahap 2, mencakup proyek-proyek yang kontraknya dimulai April sampai Mei 2023. Seperti Bangunan Kementerian Koordinator dan Rusun ASN (aparatur sipil negara) yang mulai dikerjakan. (kip/riz/k16)