bontangpost.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) mencapai Rp 23,6 triliun pada 2023.
”Pada 2023, alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke dalam kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi,” kata Suharso seperti dilnasir dari Antara.
Dia menjelaskan, alokasi anggaran IKN terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR. Yakni sebesar Rp 20,8 triliun untuk sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.
Alokasi anggaran IKN sesuai dengan proyeksi yang telah disusun dimana sebanyak 20 persen pembangunan IKN akan diatasi pembiayaannya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya diharapkan partisipasi dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
”Ke depan kami harap ada sektor swasta yang berpartisipasi dalam pendanaan IKN,” tutur Suharso.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan, pembangunan IKN pada 2023 berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan dilakukan dengan anggaran Rp 20,8 triliun dari APBN. Termasuk untuk air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.
”Mudah-mudahan pada 2024, KIPP tahap pertama bisa selesai,” ujar Basuki.
Pada tahun ini, dia mengatakan, pembangunan IKN juga masih fokus di KIPP, baik dari pembangunan perkantoran presiden, wakil presiden, jalan nasional, hingga jalan tol dari Balikpapan ke IKN. Saat ini, seluruh pembangunan tersebut sudah masuk masa sanggah dalam tender yang diharapkan pada akhir bulan ini sudah bisa ditandatangani kontraknya dan segera dilaksanakan.
Jalan tol ke IKN akan dibangun melalui pemotongan tol Balikpapan-Samarinda di kilometer 11, agar nanti perjalanan dari Balikpapan ke IKN hanya memakan waktu 30-40 menit. ”Untuk jalan tol ini sudah ditenderkan dengan total anggaran tahun ini Rp 5,4 triliun,” jelas Basuki. (jawapos)
