bontangpost.id – Dua bulan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono mengumumkan pengunduran dirinya. Informasi ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden, Senin (3/6).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun direncanakan berkantor di IKN setelah pelaksanaan upacara kemerdekaan.
“Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai kepala OIKN,” ujar Pratikno.
Keputusan pengunduran diri ini diikuti dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) yang menghormati Bambang Susantono dan Donny, yang telah diterbitkan. Bambang sebelumnya dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2022, setelah mengalahkan sejumlah kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara.
Ya, sebelum kabar pengunduran diri Bambang, wakilnya di OIKN, Donny Rahajoe sudah lebih dulu mengajukan pengunduran diri tersebut.
Meski bukan sosok baru di pemerintahan, Bambang memiliki rekam jejak yang panjang dalam berbagai jabatan strategis. Lahir pada 4 November 1963 di Jogjakarta, Bambang menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan pendidikan S2 di University of California dengan dua jurusan. Pada tahun 2000, ia meraih gelar doktor dalam bidang perencanaan infrastruktur.
Kariernya di pemerintahan dimulai sejak 2007, di mana ia dipercaya menjabat sebagai Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah hingga tahun 2010.
Selain itu, Bambang juga aktif dalam bidang kajian transportasi dan pernah menjabat sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bambang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan.
Setelah membantu pemerintahan, Bambang bergabung dengan Asian Development Bank pada 2015 dan menjabat sebagai Wakil Presiden untuk Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan.
Pengunduran diri Bambang Susantono dari posisi Kepala Otorita IKN tentu menimbulkan pertanyaan tentang alasan di balik keputusannya tersebut, sementara perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah terkait kepemimpinan IKN. (KP)
