Rp 227 Miliar untuk Perbaiki Jalan Poros Samarinda-Bontang

bontangpost.id – Jalan Samarinda–Bontang sudah mulai rusak sejak 2020. Namun, sebenarnya, berdasarkan survei International Roughness Index (IRI) pada semester II 2020 lalu oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Besar Nasional (BBPJN) Kaltim mencatat, secara keseluruhan kondisi jalan Samarinda-Bontang dalam kondisi baik.

“Jalan Simpang Tiga (SP 3) Lempake–SP 3 Sambera nilai kemantapan 86,20 persen. Jalan SP 3 Sambera-Santan nilai kemantapan 81,73 persen. Dan Jalan Santan–Bontang nilai kemantapan 84,70 persen. Artinya kondisi jalan tersebut baik,” jelas Kepala BBPJN Kaltim Junaidi melalui PPK 21 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Kaltim Teuku Surya Dharma, Jumat (10/12).

Meski begitu, Teuku memang menyebut terjadi sejumlah kerusakan di beberapa titik. Penurunan kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah. Titik kritis kerusakan jalan pada ruas Samarinda (SP 3 Lempake)–SP Muara Badak (SP 3 Sambera) di di Desa Tanah Datar sepanjang 7 kilometer (km) yaitu mulai STA 14+975 (depan Bandara APT Pranoto) sampai STA 21+810 (Sp 3 Sambera/Sp Muara Badak).

“Kondisi ini disebabkan saat badan jalan tergenang air akibat sedimentasi pada alur Sungai Bawang (anak Sungai Karang Mumus). Dan saluran tepi jalan yang banjir di badan jalan. Diperparah lagi oleh beban truk angkutan barang dan hauling batu bara yang over-dimension dan overloading (ODOL),” terang Teuku.

Banjir di sepanjang ruas Samarinda (SP 3 Lempake)–SP Muara Badak (SP 3 Sambera) disebut akibat aktivitas pertambangan. Mengingat terdapat beberapa lahan konsesi pertambangan batu bara. Akibat perubahan tata guna lahan tersebut, mengakibatkan erosi. Transportasi sedimen dan deposisi di bagian hilir alur sungai.

“Proses hidrologi yang terjadi pada suatu daerah aliran sungai (DAS) berkaitan dengan terjadinya erosi, transpor sedimen, dan deposisi di bagian hilir. Perubahan tata guna lahan dan praktik pengelolaan DAS juga akan memengaruhi terjadinya erosi dan sedimentasi,” bebernya.

Pria yang memiliki wilayah kerja mulai SP 3 Lempake–SP 3 Sambera (SP Muara Badak)– Santan–Bontang–Bontang Kuala, sejak Februari 2021 itu menjelaskan untuk menangani kerusakan jalan Samarinda–Bontang, BBPJN Kaltim berinisiasi membentuk “Tim Sinergisitas”.

Tim itu beranggotakan dari kalangan pemerintah daerah (pemda), penegak hukum, dan kementerian terkait. Sebagai solusi pencegahan pembukaan lahan liar di sepanjang jalur yang berstatus jalan nasional itu. Tak hanya di jalan Samarinda–Bontang, tapi keseluruhan di wilayah Kaltim.

“Tim Sinergisitas merekomendasi agar perlu dilakukan kajian teknis desain kolam pengendapan (settling pond) di titik yang kerap banjir,” ungkapnya.

Settling pond itu untuk menampung air limpasan lahan yang telah terbuka, sehingga air dapat dikontrol baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan memperhitungkan curah hujan dan debit limpasan air hujan. Serta didapat keselarasan antara debit yang masuk ke settling pond dengan kapasitas settling pond itu sendiri. Jadi air yang masuk tidak akan meluap (over flow). Yang dapat mengakibatkan air langsung mengalir ke sungai tanpa dilakukan treatment terlebih dulu. “Ini juga agar perawatan atau pengerukan kolam pengendapan bisa dilakukan secara terus menerus,” ucapnya.

Tahun ini BBPJN Kaltim dalam proses meningkatkan kapasitas dan perbaikan jalan. Akan dilakukan secara permanen dan pemeliharaan secara berkelanjutan. Sebagai komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhadap pelayanan publik.

Melalui BBPJN Kaltim, dilakukan perbaikan dengan kontrak Preservasi Jalan SP 3 Sambera–SP 3 Sambera–Santan sebesar Rp 227.081.823.000 selama tiga tahun anggaran (multiyears contract). “Pelaksanaan perbaikan jalan dimulai dengan dilakukan pembenahan aliran air,” kata Teuku.

Caranya, dengan pembuatan shortcut untuk mengalirkan air dari tepi jalan ke Sungai Bawang yang merupakan anak Sungai Karang Mumus. Dilanjutkan pembuatan saluran permanen dan cross drain (gorong-gorong) di sisi jalan. Selanjutnya baru tahapan pembenahan/perbaikan badan jalan. “Artinya diselesaikan masalah airnya terlebih dulu, baru dilakukan perbaikan jalannya,” imbuh Teuku.

Saat ini, kata dia, pekerjaan dalam tahapan sudah selesai pembuatan shortcut dan galian saluran tanah untuk mengalirkan air ke Sungai Bawang dan sudah lancar. Ditandai ada lokasi yang banjir permanen, dan sekarang sudah kering. Lalu dilanjutkan pembuatan cross draindan saluran permanen.

Di sisi lain, pembukaan lahan di daerah Tanah Datar juga menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan khususnya pada kualitas air terhadap padatan (TSS). Itu karena kemajuan aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat dan pengembang perumahan. Mengakibatkan semakin banyak bukaan area baru yang bisa menyebabkan perubahan arus air atau air limpasan serta menurunkan kualitas baku mutu air. “Ini tidak bisa dibiarkan terus karena akan berdampak terhadap perbaikan jalan yang sudah dilakukan,” ujarnya.

Untuk perbaikan jalan Samarinda–Bontang terdiri dari tiga ruas. Yaitu ruas jalan Sp 3 Sambera–Sp Sambera (034.011) sepanjang 21,90 kilometer, ruas jalan SP Sambera–Santan (034.012) sepanjang 30,81 kilometer, dan ruas jalan Santan–Bontang (034.013) sepanjang 47,92 kilometer. “Pelaksanaan pemeliharaan jalan nasional ruas tersebut dilaksanakan melalui dua kontrak,” tuturnya.

Untuk anggaran preservasi jalan SP Lempake–Sambera-Santan sepanjang 52,71 kilometer menelan biaya Rp 227.081.823.000 dengan waktu pelaksanaan mulai 2021–2023. Terdiri perbaikan saluran drainase dan cross drainserta pelebaran jalan menjadi 11 meter (2-7-2) pada ruas SP 3 Lempake–SP Sambera (21,9 kilometer) dan penutupan lubang-lubang (paching) pada ruas SP Sambera–Santan (30,81 kilometer).

“Untuk preservasi Jalan Santan–Bontang (52 kilometer), waktu pelaksanaan sampai 31 Desember 2021. Biayanya Rp 11.543.614.000. Terdiri dari pengaspalan satu lapis (rehab minor) sepanjang 3 kilometer sebelum Jembatan Santan. Penutupan lubang dan pembuatan cross drain 1 unit,” jelasnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, tentu pihaknya menghadapi sejumlah kendala. Seperti mobilisasi material dari Palu, Sulawesi Tengah. Dengan kondisi sekarang ini, harga batu bara sedang naik, membuat pengangkutan/transportasi sedikit terlambat. Begitu juga faktor cuaca yang sering hujan. Pandemi Covid-19 juga sedikit mengganggu dalam pengadaan tenaga kerja.

“Tapi bagaimana pun, BBPJN Kaltim terus berupaya maksimal menyelesaikan pekerjaan ini. Dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan kegiatan melalui media sosial dan penanganan yang nyata di lapangan,” tutupnya. (KP)