BONTANGPOST.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji akhirnya buka suara terkait polemik anggaran rumah jabatan (rujab) gubernur dan wakil gubernur yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul mencuatnya isu alokasi anggaran lebih dari Rp25 miliar untuk fasilitas rumah jabatan dan ruang kerja pimpinan daerah yang ramai diberitakan di berbagai media.
Dalam keterangannya kepada awak media melalui sambungan telepon, Kamis (2/4/2026) sore, Seno mengaku penjelasan sebelumnya belum sepenuhnya utuh karena keterbatasan waktu saat wawancara.
“Dalam wawancara tadi, saya merasa waktu yang tersedia sangat terbatas, sehingga belum bisa menjelaskan secara lengkap dan mendalam terkait substansi anggaran fasilitas rumah jabatan dan ruang kerja pimpinan daerah,” ujarnya.
Ia memahami kondisi tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa jawabannya belum menjawab keresahan masyarakat.
“Kami sangat menghargai perhatian publik terhadap alokasi anggaran lebih dari Rp25 miliar untuk fasilitas rumah jabatan dan ruang kerja pimpinan daerah di APBD 2025,” katanya.
Seno juga mengakui, pemilihan diksi dalam penjelasan sebelumnya mungkin kurang tepat sehingga memunculkan persepsi negatif di tengah keprihatinan masyarakat.
“Kata-kata yang kami gunakan sebelumnya mungkin kurang tepat, sehingga menimbulkan kesan yang kurang pas. Untuk itu, kami ingin menjelaskan secara lebih terbuka,” lanjutnya.
Ia menegaskan, anggaran tersebut sepenuhnya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.
Menurutnya, rumah jabatan dan ruang kerja pimpinan daerah bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang digunakan untuk menunjang tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
“Rumah jabatan dan ruang kerja gubernur serta wakil gubernur bukan fasilitas pribadi, tetapi aset negara yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik,” tegasnya.
Anggaran tersebut, lanjut Seno, digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari rehabilitasi bangunan lama, peningkatan sistem keamanan, hingga fasilitas pendukung kegiatan resmi pemerintahan.
“Termasuk rehabilitasi bangunan yang sudah berusia puluhan tahun, perbaikan sistem keamanan, ruang operasional, serta perlengkapan kegiatan resmi seperti silaturahmi, penerimaan tamu daerah, koordinasi pembangunan, hingga kegiatan keagamaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, angka Rp25 miliar lebih tersebut bukan satu item tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai komponen belanja.
“Termasuk rehabilitasi ruang kantor gubernur, rumah jabatan, ruang kerja wakil gubernur, serta kebutuhan operasional harian. Tujuannya agar fasilitas tetap layak dan fungsional,” ujarnya.
Seno juga menepis anggapan bahwa rumah jabatan hanya digunakan secara eksklusif oleh kepala daerah dan keluarganya. Ia menyebut, rumah jabatan kerap dibuka untuk masyarakat dalam berbagai kesempatan.
“Seperti saat Idulfitri, rumah jabatan dibuka untuk ribuan warga yang ingin bersilaturahmi, berfoto, dan makan bersama. Ini menunjukkan bahwa rumah jabatan adalah rumah rakyat,” ungkapnya.
Mekanisme Penganggaran
Seno turut menjelaskan mekanisme pengusulan hingga penetapan anggaran tersebut. Ia memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan transparan.
Menurutnya, usulan kebutuhan rehabilitasi maupun pemeliharaan diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), biasanya melalui Sekretariat Daerah atau dinas teknis terkait.
“Selanjutnya dibahas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah, sebelum dibawa ke pembahasan bersama DPRD dalam proses KUA-PPAS hingga Rancangan APBD,” terangnya.
Setelah disepakati, anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dan tetap berada dalam pengawasan serta audit sesuai aturan yang berlaku.
Di akhir keterangannya, Seno menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan pengawasan publik.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan dan pengawasan masyarakat, agar setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk kemajuan Kalimantan Timur,” pungkasnya. (prokal)
