Tidak Lagi Status Hulu Tetapi Menjadi Hilir
BONTANG – Ketua DPRD Bontang yang baru saja dilantik 1 Februari lalu, Nursalam berjanji memperjuangkan status pajak. Selama ini, pajak perusahaan besar statusnya hulu, tetapi Salam –panggilan akrab Nursalam- bersama Pemkot Bontang akan mencoba memperjuangkan agar statusnya tidak lagi hulu tetapi hilir.
“InsyaAllah ini yang akan saya perjuangkan. Saya akan mengajak teman-teman DPRD lainnya yakni Komisi I dan II, bersama Wali Kota berusaha meminta ke pemerintah pusat untuk mengubah status pajak Badak LNG menjadi hilir,” jelas Salam usai dilantik, Rabu (1/2) lalu.
Dikatakan Salam, pajak yang dikeluarkan Badak LNG itu mestinya masuk pajak perkotaan. Sebab, jika pajak perkotaan maka akan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang.
Sebenarnya, lanjut dia, saat ini pajaknya masuk ke Bontang, tetapi dikirim dulu ke pemerintah pusat, barulah pusat yang membagi ke Bontang dan wilayah lainnya. “Nah ini harus diperjuangkan agar tidak lagi status hulu, tetapi hilir,” ujarnya.
Disinggung mengenai isu pembangunan kilang di Bontang, yang pajaknya juga berstatus hulu, Salam membantahnya. Pasalnya, sampai saat ini, masih banyak hal-hal yang belum bisa dijadikan dasar bahwa pajak itu nanti berstatus hulu.
Karena saat ini masih proses pembangunannya. “Kami akan lihat nanti, kalau pemerintah pusat tidak konsisten dengan apa yang diinginkan Pemkot Bontang, tentu DPRD akan bersikap,” ungkapnya.
Karena, disebutkan Salam, DPRD Bontang dari wakil-wakilnya yang ada di Bontang berasal dari partai politik yang memiliki wakil di Jakarta. Oleh karenanya, pihaknya akan berkoordinasi dengan DPR RI dari partainya masing-masing. (mga)
