Sarpras Tak Memadai, 23 SMP Tak Siap Gelar UNBK

BONTANG – Ujian nasional berbasis komputer (UNBK) sejatinya bukan ajang adu gengsi antarsekolah. Melainkan untuk meningkatkan kualitas, menghemat anggaran, dan mencegah pelbagai praktik kecurangan. Sayang, tidak banyak sekolah yang tidak bisa menggelar UNBK karena tidak didukung ketersediaan sarana dan prasarana.

Termasuk di Bontang. Dari 33 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bontang, baik negeri maupun swasta, belum seluruhnya siap menggelar UNBK. Tercatat, hanya 10 sekolah yang punya sarana-prasarana (sarpras) lengkap. Artinya 23 sekolah tak siap untuk menggelar UNBK.

Kabid Pendidikan SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang, Usman mengatakan, 10 sekolah itu meliputi enam negeri dan empat swasta. “Lainnya, belum bisa melengkapi sarpras,” kata Usman, beberapa waktu lalu.

Untuk UNBK, kata dia, tentu berbagai kesiapannya harus diperhatikan. Mulai dari laboratorium komputer, servernya, jaringan, spesifikasinya sesuai atau tidak, jumlah komputer untuk klien atau siswa, serta sumber daya manusia (SDM) atau teknisinya.

Kendala yang dihadapi, beber Usman, biasanya pada jaringan internet. Sebab, jika tak ada internet, UNBK tak bisa berjalan. Sementara, jaringan internet pun harus yang kapasitasnya mumpuni. “Harapannya untuk tahun depan, semoga semua SMP sudah bisa melaksanakan UNBK,” ujarnya.

Sementara untuk kendala lainnya, Usman menyatakan jika SDM bisa dilatih. Pasalnya, ada teknisi yang sudah memahami terkait pelaksanaan UNBK. Sehingga yang baru akan melaksanakan UNBK bisa belajar pada mereka yang sudah paham. Juga sebaliknya, mereka bisa membagi ilmunya. “Yang penting ada kemauan,” imbuhnya.

Untuk SMP negeri yang baru akan melaksanakan UNBK yakni SMPN 2 Bontang dan SMPN 7 Bontang. Jumlah komputer yang terpenting adalah satu unit untuk tiga peserta UNBK. Sementara sisanya bisa dilengkapi dengan meminjam laptop milik orang tuanya.

86 SEKOLAH MENUMPANG

Tahun ini, Kaltim memperluas sekolah penyelenggara UNBK untuk semua jenjang. Mulai SMP hingga SMK. Jumlahnya meningkat signifikan. Jika pada 2015 hanya diikuti 14 sekolah, kemudian pada 2016 sebanyak 60 sekolah, maka tahun 2017, sekolah penyelenggara UNBK jumlahnya mencapai 436 sekolah.

Sementara itu, masih ada 818 sekolah lagi di Benua Etam yang masih menggelar ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP). Sekolah penyelenggara UNBK tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota. Bahkan, Balikpapan untuk jenjang SMA/MA/SMK 100 persen menggelar UNBK. Hanya Mahakam Ulu yang hingga saat ini belum menggelar UNBK.

Kabupaten termuda di Kaltim itu masih terkendala faktor teknis. Seperti sarana dan prasarana komputer, listrik, serta akses internet. Meski terjadi peningkatan drastis sekolah penyelenggara UNBK, namun 86 sekolah di antaranya masih berstatus menumpang.

Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini membolehkan sekolah yang siap menggelar UNBK, namun memiliki keterbatasan fasilitas untuk menumpang ke sekolah terdekat. Jarak antara sekolah asal ke sekolah yang ditumpangi maksimal dalam radius 5 kilometer.

Berdasarkan rekapitulasi panitia ujian nasional (UN) Disdikbud Kaltim, dari total 86 sekolah menumpang, 48 berasal dari jenjang SMP/MTs. Kemudian, 21 sekolah jenjang SMA/MA. Sementara sisanya, 17 sekolah berasal dari jenjang SMK. Adapun kesempatan mencicipi UNBK bagi sekolah yang tidak memiliki fasilitas memadai itu banyak dimanfaatkan sekolah negeri maupun swasta.

Tersebar di beberapa kabupaten/kota. Di antaranya, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara. Sekretaris Panitia UN 2017 Disdikbud Kaltim, Simon, menerangkan bahwa sekolah yang menumpang merupakan solusi dari pemerintah. Hal itu karena sekolah tidak memenuhi persyaratan minimal UNBK. Seperti komputer, server, jaringan internet, listrik, hingga genset.

Berdasarkan surat edaran Kemendikbud, lanjut dia, sekolah minimal harus memiliki 20 unit komputer dan 1 unit server untuk bisa menggelar UNBK secara mandiri. “Urusan biaya UNBK menumpang ditanggung sekolah masing-masing,” ucap Simon. Dia membenarkan, UNBK menumpang merupakan upaya perluasan seperti yang dianjurkan Kemendikbud.

Sekaligus meminimalisasi sekolah meminjam laptop siswa supaya tetap bisa menggelar ujian online. “Kami berharap sih tidak ada lagi yang pinjam-meminjam itu. Semua disediakan sekolah, termasuk yang menumpang,” tambah dia.

Sekolah yang melaksanakan UNBK dengan menumpang, terang dia, cukup melakukan pembicaraan nominal biaya yang mesti dikeluarkan.

Itu pun sekadar untuk biaya kebersihan dan listrik. Sementara itu, pungutan kepada siswa tetap dilarang. “Silakan sekolah saling atur kalau masalah biaya itu. Intinya kami (panitia) melarang sekolah memungut biaya pelaksanaan UN kepada siswa. Semua sudah ditanggung pemerintah pusat melalui APBN,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kaltim Sudirman membantah sekolah menumpang menjadi ajang adu gengsi antarsekolah. Menurut dia, sekolah menumpang merupakan iktikad baik demi meningkatkan kualitas UN di Kaltim dengan berbasis online. Pasalnya, keuntungan melaksanakan UNBK jauh lebih besar jika dibandingkan dengan UNKP.

Tingkat kecurangan dan kesalahan dalam pengerjaan soal dapat diminimalisasi. “Tidak ada itu. Niatnya baik untuk memperbaiki kualitas. Lagi pula sekarang tidak menjadi penentu kelulusan, melainkan sebagai tolok ukur dan pemetaan pendidikan di Tanah Air,” ucap Sudirman. (mga/jpg)