BONTANGPOST.ID, Mahulu – Sejumlah sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terpaksa ditutup sementara akibat aksi mogok kerja yang dilakukan para guru. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tidak adanya kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi tenaga pendidik di daerah tersebut.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mahulu, Margaretha Ulam menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengejar tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya dengan instansi terkait. “PGRI Mahakam Ulu terus menekan instansi terkait dalam ini Pemerintahan Mahakam Ulu. Saat ini, PGRI juga membawa perwakilan rekan-rekan guru untuk mengawal proses ini,” ujar Margaretha, saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (11/2).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aksi mogok kerja harus disertai dengan langkah konkret, seperti dialog dengan pemangku kebijakan agar tuntutan dapat benar-benar diakomodasi. “Jika kita hanya melakukan aksi mogok atau demo tanpa adanya pertemuan dan menekan mereka dalam hal regulasi, maka gerakan ini juga tidak akan membuahkan hasil,” lanjutnya.
Margaretha juga mengimbau agar para guru tetap mengutamakan kepentingan siswa dalam perjuangan mereka. “PGRI menghimbau agar rekan guru bergerak dengan tertib, mengutamakan anak-anak kita agar tetap mendapatkan ilmu pengetahuan. Sepenuhnya, PGRI mendukung apapun gerakan dari rekan guru dengan tetap tertib, mengacu pada kode etik guru,” tegasnya.
Sementara itu, Pemkab Mahulu menegaskan komitmennya untuk mencari solusi terkait tuntutan kenaikan TPP bagi guru. Hal ini disampaikan oleh Asisten III Setkab Mahulu, Kristina Tening, menyusul aksi mogok kerja guru yang menyebabkan sejumlah sekolah tutup sementara.
Kristina menjelaskan bahwa dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang difasilitasi DPRD Mahulu pada Senin (10/2), telah disepakati komitmen bersama antara tim guru dan pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar terbaik. “Kami telah membuat komitmen bersama tim guru dalam RDP kemarin. Saya sudah melaporkan hasil rapat tersebut ke pimpinan, dan kami akan mengadakan rapat internal untuk membahas masalah ini,” sebutnya.
Ia menyebut bahwa beberapa usulan dari pihak guru sudah disampaikan kepada pimpinan. Namun, ia menekankan bahwa aksi mogok bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini. “Dengan aksi mogok yang dilakukan oleh guru, itu bukan solusi. Kita perlu mencari cara yang lebih bijak untuk menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.
Kini, Pemkab Mahulu masih menggodok langkah-langkah yang dapat diambil untuk menanggapi tuntutan para guru. Diharapkan, melalui dialog dan koordinasi yang baik, solusi yang menguntungkan semua pihak dapat segera dicapai.
Sementara itu, Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna menyelesaikan permasalahan yang tengah dunia pendidikan di Mahulu.
“Tentunya pihak pemerintah harus segera bergerak ya ke Kemendagri supaya permasalahan ini segera diatasi,” ujar Devung Paran kepada Kaltim Post.
Hal tersebut merangkum permasalahan TPP tidak bisa diakomodasi dalam tahun anggaran 2025 karena sudah berjalan. Menurutnya, penundaan penyelesaian masalah ini dapat berdampak pada berbagai sektor di Mahulu, termasuk administrasi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya kesejahteraan tenaga pendidik dan juga bisa berimbas kepada peserta didik generasi Mahulu.
Ia berharap Pemerintah Daerah tidak berdiam diri dan segera menjalin komunikasi dengan Kemendagri, agar solusi yang tepat bisa segera ditemukan. “Saya sebagai Ketua DPRD siap mengawal aspirasi ini,” pungkasnya. (*)
