BONTANG – Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) ke-VI sekaligus pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bontang telah usai. Aminullah yang sebelumnya menjabat sebagai ketua, kini kembali terpilih secara aklamasi periode 2019-2023.
“Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak. Pada pemilihan ini ada 52 cabang olahraga yang memilih,” ucapnya kepada bontangpost.id usai mengikuti agenda tersebut, Sabtu (4/5/2019).
Dia menjelaskan, terpilihnya kembali sebagai ketua, tentu banyak tugas di depan mata yang mesti diselesaikan. Salah satunya persiapan pekan olahraga nasional (PON) di Papua. Selain itu, program yang sebelummya belum berjalan, akan dilanjutkan selama 4 tahun ke depan.
“Masalah maupun kendala yang lalu akan diperbaiki. Sebelumnya kami juga terganjal beberapa perwali. Tapi sudah ada yang disetujui dan tidak berlaku lagi. Contohnya perwali terkait kejurda,” terangnya.
Meski prestasi selama kepemimpinannya belum maksimal kurun waktu 4 tahun terakhir, Emil – sapaan karibnya, pun mengakui hal ini. Pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kutai Timur tahun 2018, Kota Taman hanya berhasil menduduki peringkat 6.
Perhelatan pemilihan Ketua Umum KONI Bontang berlangsung damai. Siapa pun yang terpilih menjadi Ketua Umum KONI selama 4 tahun masa kepemimpinannya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta agar dapat memajukan olahraga di Bontang.
Hal ini diutarakan Istri mantan Wali Kota Bontang 2 periode, Sofyan Hasdam tersebut kala diwawancarai bontangpost.id usai membuka Musorkot ke-VI KONI, di Gedung Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang.
“Apapun bentuk pemilihannya, baik aklamasi dan lainnya, yang jelas saya tidak mau ada keributan. Apapun harus memajukan olahraga di Bontang,” katanya.
Ditanya mengenai capaian prestasi KONI Bontang pada Porprov di Kutai Timur tahun lalu, yang menempati urutan keenam, Neni pun mendorong agar selalu memberikan yang terbaik.
“Berusaha sebaik mungkin untuk meraih prestasi,” ucapnya.
Dia mebambahkan, terdapat tiga tantangan dalam memajukan olahraga. Pertama tuntutan publik terhadap prestasi olahraga. Kedua menjadikan olahraga sebagai instrumen pembangunan. Terakhir desentralisasi olahraga. (mam/adv)
