Berbekal argumen kuat, Isran Noor bisa “mengalahkan” Kemendagri terkait masalah sekprov Kaltim. Namun, apakah di kasus pergantian ketua DPRD Kaltim, Isran akan mengambil langkah serupa atau yang lain, akan dilihat nanti.
bontangpost.id – Hadirnya dua surat keputusan (SK) menteri dalam negeri (mendagri) dalam sengkarut pergantian ketua DPRD Kaltim memantik sawala. Keputusan itu seketika menisbikan sengitnya perselisihan hukum yang bergulir setahun belakangan di Karang Paci, sebutan Kantor DPRD Kaltim. Pengamat administrasi pemerintahan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Budiman, menuturkan bukan tidak mungkin administrasi berjenjang yang seharusnya melewati gubernur selaku perpanjangan tangan pusat, dipangkas.
“Bisa potong kompas. Tapi, harus melihat asas kebermanfaatannya untuk masyarakat,” ucap Budiman kepada Kaltim Post, kemarin (24/8).
Penetapan APBD misalnya, pusat bisa mengambil alih jika terjadi pembahasan yang alot di daerah sementara tenggat waktu penyusunan sudah berakhir. Sedangkan, sambung dia, penerbitan peraturan kepala daerah (perkada) tak memungkinkan. Jika demikian, mekanisme potong kompas bisa dilakukan pusat dalam menentukan kebijakan di daerah agar roda pemerintahan tak tersendat.
Namun terbitnya dua SK Kemendagri bernomor 161.64.5128 tentang pemberhentian Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar (F-Golkar) periode 2019–2024, dan SK Nomor 161.64.5129 tentang pengangkatan Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim menjadi hal baru yang diketahuinya. Khususnya, mengambil alih jenjang administrasi tanpa melewati pemprov. Karena itu, potensi pelanggaran prosedural bisa saja terjadi dalam penerbitan SK yang terbit bersamaan tersebut. “Tapi lihat dulu konsiderannya seperti apa. Serta sejauh apa proses yang sudah berjalan. Pusat tentu tak asal-asalan soal ini,” tegasnya.
Dalam hematnya, SK mendagri tersebut cenderung ke arah politis ketimbang hukum. Mengingat proses hukum yang dilayangkan Makmur terkait penggantian dirinya sebagai ketua dewan, masih bergulir di meja hijau. Publik, kata dia, pasti menyandingkan masalah ini dengan kasus Fahri Hamzah di DPR RI periode 2014–2019. Meski sudah tak berstatus kader PKS, Fahri masih menjabat wakil ketua DPR RI hingga masa jabatan berakhir. “Asumsi muncul ke sana ada, tapi perlu dilihat juga. Dalam kasus itu, Fahri dipecat. Sementara dikasus Makmur tidak. Hanya rotasi AKD (alat kelengkapan dewan) kan,” tuturnya.
Sehingga, perlu melihat secara komprehensif proses administrasi yang sudah ditempuh dalam pergantian pucuk pimpinan Karang Paci. “Logikanya sederhana, semua yang dimulai dari segi politis pasti berakhir di jalur yang sama, politis juga,” imbuhnya. Analisis lainnya diungkapkan pengamat politik Unmul Lutfi Wahyudi. Dia mengungkapkan, sejak SK mendagri terbit pada 16 Agustus 2022, masih ada waktu 60 hari ke depan untuk pergantian ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud. Dalam waktu 60 hari, apapun bisa terjadi.
Lanjut dia, Gubernur Kaltim Isran Noor sejak desakan pergantian ketua DPRD Kaltim, memilih tak berkirim surat ke pusat. Alasannya, ada proses hukum yang masih dilakukan. Menurut Lutfi, ada alasan kenapa langkah ini diambil. Pemprov tentu tahu betul dinamika yang terjadi di DPRD Kaltim. “Saya yakin, Pak Isran pasti tahu kronologis dan polemik Golkar,” kata dia. Dia melanjutkan, bisa jadi, nalar politik sehat yang ingin dibangun Isran. Misalnya tentang kelayakan kepemimpinan seseorang. Sebab, jika berbicara Makmur HAPK dan Hasanuddin Mas’ud, dia menilai Makmur lebih banyak unggul.
Barometernya adalah pemilih Makmur jauh lebih banyak dibandingkan Hasanuddin Mas’ud. Di Golkar, Makmur jadi penyumbang suara terbanyak untuk partai ini pada Pemilu Legislatif 2019. Makmur dipilih Partai Golkar sebagai ketua DPRD Kaltim periode 2019–2024 salah satunya karena dia menyumbang suara besar untuk Golkar. Pada pemilihan legislatif 17 April 2019 lalu, Makmur HAPK mendulang suara terbanyak untuk Golkar sebesar 38.211. Mengalahkan HM Syahrun yang meraup 14.042 suara. Termasuk mengalahkan kandidat lainnya. Yakni, Mahyunadi 21.903 suara, dan Sarkowy V Zahry 11.411 suara. Penunjukan Makmur melalui rapat pleno yang digelar DPP Golkar pada 6 September 2019.
Selain itu, rekam jejak Makmur di dunia politik lebih mumpuni. Bagaimana dia menjadi bupati Berau dua periode dan menjadi legislator dengan suara terbanyak. Berbeda dengan Hasanuddin Mas’ud yang merupakan pendatang baru. Berbicara kontribusi untuk partai, Lutfi menilai, puluhan tahun beralmamater Golkar, tentu tak sedikit pengorbanan Makmur untuk Golkar. Dengan pertimbangan ini, maka jangan heran jika, banyak publik menganggap pergantian ini dipaksakan.
Lutfi menambahkan, sebenarnya langkah Kemendagri kurang tepat dalam polemik ini. Sebab, mereka hanya digunakan alat legitimasi. Apalagi, jika berdasarkan legal formal yang beberapa poinnya bermasalah. “Konsideran yang dipakai kan sidang paripurna penetapan, juga cacat hukum menurut saya. Sebab, persetujuan pemilihan pengganti dilakukan di saat pengadilan negeri sedang berproses,” sambungnya. Lutfi menambahkan, kalau begini, partai bakal terlihat otoriter.
Sebab, karier politik kader partai ini tidak terjamin. Bahkan untuk kader loyal seperti Makmur. Hal ini bisa terjadi pada kader-kader lain juga. Termasuk yang kini mendukung penggantian Ketua DPRD Kaltim.
“Itulah politik bagi pemuja kekuasaan. Bukan untuk memajukan kepentingan bersama,” tegasnya. Disampaikan Lutfi, Isran memang pernah tak mematuhi keputusan Kemendagri, seperti pada polemik sekretaris provinsi beberapa tahun lalu. Tapi, langkah yang dia pilih nantinya pasti juga melalui pertimbangan.
Menurut dia, harusnya Kemendagri bersabar karena gugatan Makmur terhadap keputusan Golkar itu sedang berproses di PN Samarinda. (riz/k8)
