Para anggota DPR yang dilantik kemarin langsung tancap gas dengan sejumlah agenda. Salah satunya, menyusun daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas setahun ke depan.
Penyusunan dilakukan setelah pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk.
Ada beberapa RUU yang menjadi prioritas. Termasuk, menuntaskan lima RUU yang tertunda di DPR periode sebelumnya. Yaitu, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Koperasi.
Legislator PDIP Arteria Dahlan menyampaikan, lima RUU tersebut diprediksi masuk prolegnas prioritas. Termasuk, RUU KUHP. ”Karena kemarin tertunda, tentu harus segera dibahas,” kata Arteria setelah pelantikan DPR kemarin. Dia mengakui, pembahasan RUU tersebut memantik gelombang protes publik, khususnya mahasiswa. Karena itu, aksi demo tersebut akan menjadi pelajaran penting bagi DPR baru. ”Tapi, sesuatu yang jadi PR (pekerjaan rumah, Red) harus diselesaikan,” tegasnya.
Anggota Fraksi PKS Nasir Djamil menyampaikan, RUU KUHP dan RUU lain sudah masuk daftar carry over untuk dibahas DPR periode sekarang. Karena itu, papar dia, sangat wajar jika RUU tersebut masuk prolegnas prioritas tahun ini. Pasal-pasal yang selama ini dipersoalkan harus dibahas secara terbuka. ”Agar tidak berlarut-latut,” imbuh politikus dari Aceh itu.
Pada bagian lain, parpol-parpol penyokong Presiden Joko Widodo mulai mempersoalkan wacana peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Minggu lalu (29/9), misalnya, para sekretaris jenderal (Sekjen) partai menggelar pertemuan. Sekjen PPP Arsul Sani yang ikut hadir dalam pertemuan mengakui, pihaknya memang membicarakan dorongan publik yang meminta presiden mengeluarkan Perppu KPK. Menurut dia, semua partai koalisi penyokong pemerintah sepakat bahwa tidak ada kegentingan yang mengharuskan presiden mengeluarkan perppu. ”Koalisi sepakat perppu adalah opsi terakhir,” tegas Arsul.
Janji Wajah Baru
Sebanyak 575 anggota baru DPR resmi dilantik dalam rapat paripurna awal masa jabatan di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (1/10). Sebanyak 287 orang adalah wajah baru. Mereka pun berjanji memperbaiki citra dan kinerja DPR.
Sebelum pelantikan, Sekjen DPR Indra Iskandar mengumumkan pimpinan sementara DPR yang akan memimpin rapat paripurna. Mereka adalah anggota tertua dan termuda. Abdul Wahab Dalimunthe, 80, adalah anggota tertua dan Hillary Brigitta Lasut, 23, anggota termuda.
Hillary menyatakan, dirinya merasa sangat tersanjung ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPR. ”Ini sangat surprised,” ucapnya saat ditemui seusai pelantikan.
Hillary menyadari, menjadi anggota DPR tidak mudah. Apalagi, saat ini citra dan kinerja DPR dituding rendah. Dia berjanji berupaya meningkatkan citra dewan di mata masyarakat. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, masyarakat harus diberi pemahaman terkait kerja DPR. Dengan begitu, citra dewan akan semakin baik.
Perempuan kelahiran Manado tersebut menerangkan, sosialisasi tentang DPR harus terus digalakkan. ”Harus dimulai dari transparansi antara DPR dan masyarakat,” tutur dia. Dewan harus transparan dengan apa yang mereka lakukan. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui dengan baik.
Sebagai anak muda, Hillary ingin menanamkan nilai-nilai idealisme dan memberikan harapan baru bagi masyarakat. ”Kami bukan anak-anak muda yang disiapkan untuk menghadapi masa depan, tapi anak muda yang disiapkan untuk mengubah masa depan,” terang anak Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut tersebut.
Muchamad Nabil Haroen, anggota baru DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan, sebagian wajah baru di DPR adalah anak-anak muda. Menurut pria 34 tahun itu, mereka akan menjadi darah segar untuk melakukan perubahan di parlemen. Ketua umum Pagar Nusa tersebut menyatakan, pihaknya sudah membentuk kaukus pemuda parlemen yang berisi para wakil rakyat muda dari seluruh pelosok Indonesia. ”Kami sudah beberapa kali bertemu,” ungkap dia. Selama ini ada 20 sampai 40 orang yang ikut berkumpul. Mereka bertemu untuk memikirkan nasib bangsa ke depan.
Anggia Ermarini, anggota baru DPR dari Fraksi PKB, mengatakan, lolos ke Senayan dan dilantik sebagai anggota DPR bukan sesuatu yang harus dirayakan. Hal itu adalah langkah awal untuk berbuat lebih banyak bagi rakyat. ”Bisa berkontribusi bagi masyarakat. Ini merupakan tugas berat,” tutur dia kemarin.
Ketua umum PP Fatayat NU tersebut menyatakan, semua pihak harus bekerja keras untuk menjadikan DPR lebih baik. Baik dari sisi kinerja maupun citra. Partainya akan melakukan konsolidasi untuk merumuskan program apa saja yang dilakukan ke depan. Langkah awalnya adalah memperbaiki kualitas kinerja tenaga ahli (TA) yang akan membantunya melaksanakan tugas.
Selain itu, anggota dewan harus bisa memilih komisi sesuai dengan bidang masing-masing. ”Kalau passion saya di kesehatan. Tapi, saya serahkan ke partai,” terangnya. Anggia juga mengajak anggota dewan yang lain saling mengingatkan dan mengontrol. Dengan cara itu, mereka bisa mencegah terjadinya korupsi di DPR. ”Wakil rakyat itu amanah,” tegas dia.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti mengaku siap bekerja keras untuk memulihkan citra DPR. Dia berharap anggota kaukus pemuda parlemen bisa berperan besar mengubah citra DPR. Menurut dara 26 tahun tersebut, sejauh ini ada 50 anggota yang terlibat dalam kaukus. Mereka adalah legislator yang berusia di bawah 40 tahun.
Legislator dari dapil Gresik-Lamongan itu memiliki beberapa program yang berhubungan langsung dengan anak-anak muda. Misalnya bekerja sama dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan organisasi kepemudaan untuk mendorong pendidikan bagi anak muda. ”Saya kira ini akan sangat positif,” ucapnya.
Farah Puteri Nahlia, legislator berusia 23 tahun, berjanji bekerja keras untuk memperbaiki citra dan kinerja DPR ke depan. ”Saya akan mulai dari diri sendiri. Saya akan bekerja sebaik mungkin membawa aspirasi masyarakat. Tidak mau merusak karir dan masa depan yang masih panjang,” tegasnya.
Terkait penempatan di komisi, Farah menyatakan masih berkoordinasi dengan fraksi. ”Tapi berharap sesuai bidang saya,” imbuhnya. Farah menuntaskan pendidikan luar negeri S-1 dan S-2 di London. Dia mengambil pendidikan magister ilmu hubungan internasional di University of London.
Farah pernah bekerja magang di Kementerian Luar Negeri. Dia juga pernah terlibat dalam pendampingan seorang TKW asal Subang pada Juni 2018. TKW bernama Een Rohayati asal Desa Balingbing, Kecamatan Pegaden Barat, Subang, tersebut berhasil dipulangkan dari Arab Saudi karena tak menerima gaji selama bertahun-tahun.
Anggota Fraksi Partai Gerindra Mulan Jameela juga menyita perhatian. Istri musisi kondang Ahmad Dhani itu melenggang ke Senayan setelah melalui proses pergantian caleg di internal Gerindra. Ditemui seusai pelantikan, Mulan berharap bisa ditempatkan di komisi X, komisi yang membidangi pendidikan, olahraga, seni, budaya, dan sejarah.
”Saya ini kan punya latar belakang sebagai musisi dan industri kreatif. Jadi sesuai dengan bidangnya,” ujar Mulan. Dia juga mengaku mengikuti polemik yang berkembang akhir-akhir ini. Yaitu terkait pembahasan sejumlah RUU kontroversial yang menyulut demonstrasi mahasiswa.
Pesan Ombudsman
Sementara itu, Ombudsman menitipkan pekerjaan rumah bagi anggota DPR yang baru. Khususnya legislator perempuan. Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu mencatat, setidaknya sejumlah rancangan UU harus menjadi perhatian anggota dewan.
Antara lain, revisi UU 1/1974 tentang Perkawinan. Ninik menyebutkan, setidaknya sudah empat kali revisi diajukan dalam program legislasi nasional, tapi belum tuntas hingga sekarang. Hal yang sama berlaku untuk RUU kesetaraan dan keadilan gender. ”RUU kesetaraan dan keadilan gender diusulkan dalam prolegnas berkali-kali sejak 2004. Nyatanya, usulan yang dimaksud tidak pernah jadi pembahasan prioritas,” ungkap Ninik kemarin (1/10).
Kemudian, RUU yang tengah ramai diperbincangkan, yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ombudsman mencatat, RUU itu begitu kontroversial karena kembali ditunda di akhir masa jabatan anggota DPR periode 2014–2019. Padahal, desakan publik sudah sebegitu kuatnya dan menjadi salah satu poin tuntutan dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu belakangan. ”Sampai di ujung periode, ternyata DPR belum mampu menyelesaikan pembahasan tahap satu,” lanjutnya.
Belum sahnya KUHP yang baru menjadi alasan untuk menunda pembahasan RUU PKS. Namun, bagi Ninik, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan karena RUU PKS merupakan lex specialis dan inisiatif DPR sendiri. Sudah ada pertimbangan yuridis, psikologis, dan filosofis yang menguatkan untuk pembahasan RUU PKS.(jpc)
