demo gubernur kaltim Arsip - Bontang Post

Gubernur Kaltim Beberkan Alasan Tak Temui Massa Demo: Siap Dialog, Tapi Bukan di Kerumunan

Redaksi Bontang Post — Sat, 25 Apr 2026 01:30:05 +0000

BONTANGPOST.ID – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya angkat bicara terkait keputusannya tidak menemui massa demonstrasi pada 21 April 2026 lalu. Ia menegaskan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan efektivitas dialog.

Hal itu disampaikan Rudy saat menggelar konferensi pers di Hotel Atlet, GOR Kadrie Oening, Samarinda. Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima sehari sebelum aksi, massa berencana menyampaikan tuntutan ke DPRD Kaltim.

“Awalnya tujuan mereka ke DPRD. Tidak ada penyampaian bahwa akan bertemu dengan saya di kantor gubernur,” ujarnya.

Meski demikian, Rudy mengaku telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan perwakilan massa. Namun, ia menolak jika dialog dilakukan di tengah kerumunan.

“Saya siap berdialog, tapi bukan di tengah massa. Pertimbangannya keamanan dan juga protokol. Kami membuka ruang dialog di kantor gubernur maupun rumah jabatan, 1×24 jam,” jelasnya.

Menurut Rudy, dialog dalam suasana yang lebih kondusif dinilai lebih efektif untuk menghasilkan solusi yang konstruktif. Ia juga mengungkapkan sempat menawarkan pertemuan dengan perwakilan massa, namun tidak tercapai kesepakatan karena keterbatasan waktu.

Rudy turut menyinggung situasi yang memanas setelah massa mulai membubarkan diri. Ia menyebut terjadi aksi pelemparan botol hingga batu ke arah aparat keamanan.

“Situasi itu tentu berisiko jika saya berada di tengah kerumunan,” katanya.

Selain faktor keamanan, Rudy menilai tuntutan yang disampaikan massa perlu dikaji secara matang berbasis data sebelum diberikan respons.

“Kami tidak bisa menjawab secara spontan tanpa data. Semua harus berbasis data agar keputusan yang diambil tepat,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Rudy memastikan pemerintah provinsi tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa.

“Kami terbuka menerima masukan. Mari bersama-sama mengawal pembangunan Kaltim agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (KP)

Artikel Gubernur Kaltim Beberkan Alasan Tak Temui Massa Demo: Siap Dialog, Tapi Bukan di Kerumunan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ombudsman Ingatkan Pejabat Kaltim: Terima Aspirasi Demo Bagian dari Pelayanan Publik

Redaksi Bontang Post — Fri, 24 Apr 2026 04:39:48 +0000

BONTANGPOST.ID – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Timur menegaskan bahwa penerimaan aspirasi masyarakat dalam aksi demonstrasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dijalankan oleh pemerintah.

Sorotan ini disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang berlangsung di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada 21 April lalu.

Kepala Perwakilan ORI Kaltim, Mulyadin, menegaskan bahwa pengamanan aksi tidak hanya berfokus pada ketertiban, tetapi juga harus menjamin perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang menyampaikan pendapat.

“Pengamanan harus dilakukan secara humanis, persuasif, dan tidak intimidatif. Ini penting untuk mencegah gesekan dan menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Ia menambahkan, karena pengelolaan demonstrasi merupakan bagian dari pelayanan publik, maka standar operasional prosedur (SOP) harus dijalankan secara konsisten oleh aparat.

Tak hanya aparat kepolisian, ORI juga menyoroti sikap pejabat publik, baik legislatif maupun eksekutif, agar tidak berjarak dari massa aksi. Kehadiran langsung dinilai penting untuk membuka ruang dialog dan meredakan ketegangan.

“Pejabat publik harus responsif. Membuka ruang komunikasi dan menerima aspirasi secara langsung adalah langkah konkret untuk mengurai ketidakpuasan masyarakat,” tegasnya.

Mulyadin juga mengingatkan agar pejabat menghindari pernyataan yang berpotensi memicu emosi massa. Ia menekankan pentingnya mencegah maladministrasi, seperti penyimpangan prosedur, tindakan tidak patut, hingga diskriminasi.

Di sisi lain, ORI turut mengimbau masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar tetap menjaga ketertiban. Fasilitas umum, menurutnya, merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dijaga bersama.

“Menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional. Namun, menjaga aksi tetap damai adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (KP)

Artikel Ombudsman Ingatkan Pejabat Kaltim: Terima Aspirasi Demo Bagian dari Pelayanan Publik pertama kali tampil pada Bontang Post .

Klaim Terbuka Kritik tapi Tak Temui Massa, Pengamat Soroti Responsivitas Gubernur Kaltim

Redaksi Bontang Post — Fri, 24 Apr 2026 02:58:13 +0000

BONTANGPOST.ID – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Sri Murlianti, menyoroti respons Rudy Mas’ud yang tidak menemui massa saat aksi demonstrasi 21 April 2026.

Menurut Sri, absennya kepala daerah dalam aksi yang digelar Aliansi Rakyat Kaltim berpotensi melemahkan makna dialog dalam praktik demokrasi.

“Ketidakhadiran itu bisa ditafsirkan publik sebagai bentuk penghindaran atau ketidaksiapan. Padahal sebelumnya gubernur menyatakan terbuka terhadap kritik,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam demokrasi yang sehat, komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat menjadi hal penting, terutama ketika aspirasi disampaikan melalui aksi massa. Kehadiran pemimpin, kata dia, bukan sekadar formalitas, melainkan simbol tanggung jawab moral dan politik.

Meski secara administratif gubernur dapat diwakili, Sri menilai kondisi lapangan yang penuh tekanan menuntut respons lebih substansial.

“Kehadiran langsung memberi sinyal bahwa suara publik didengar,” katanya.

Sri menambahkan, kehadiran pemimpin memang tidak otomatis menyelesaikan persoalan, namun dapat menjadi pintu awal membuka dialog yang sempat buntu.

Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi antara pernyataan dan tindakan. Jika dialog dijadikan identitas kepemimpinan, maka kehadiran dalam situasi krisis menjadi bagian dari komitmen tersebut.

“Kalau dialog jadi identitas politik, maka kehadiran di momen seperti ini mestinya bukan pilihan, tetapi keharusan,” tegasnya.

Lebih jauh, Sri menilai responsivitas pemimpin tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya tanggapan, tetapi juga kepekaan membaca situasi sosial. Dalam kondisi publik menyuarakan aspirasi secara kolektif, pemimpin dituntut hadir dan mendengar secara langsung.

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, ia menekankan bahwa keduanya tidak cukup sebatas prosedur. Pemerintah harus mampu menyampaikan informasi secara terbuka serta mempertanggungjawabkan kebijakan secara jelas kepada publik.

“Pemimpin seharusnya hadir saat dibutuhkan, bukan hanya ketika situasi kondusif,” pungkasnya. (KP)

Artikel Klaim Terbuka Kritik tapi Tak Temui Massa, Pengamat Soroti Responsivitas Gubernur Kaltim pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pakta Integritas Diteken, DPRD Kaltim Didesak Buktikan Lewat Hak Angket

Redaksi Bontang Post — Thu, 23 Apr 2026 07:00:30 +0000

Tekanan publik terhadap DPRD Kalimantan Timur kian memuncak. Aliansi Rakyat Kaltim mengklaim telah “mengikat” komitmen parlemen melalui penandatanganan pakta integritas oleh dua Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel dan Yenni Eviliana, bersama tujuh fraksi.

Namun, aliansi menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni belaka, melainkan harus diwujudkan dalam langkah nyata. Jenderal Lapangan Aliansi Rakyat Kaltim, Rahmat Fatturahman, menyebut pakta integritas itu lahir dari kegelisahan terhadap tata kelola pemerintahan provinsi dalam setahun terakhir yang dinilai sarat persoalan.

“Ini bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kami terhadap rakyat Kaltim. Situasi pemerintahan belakangan menunjukkan persoalan serius dan memprihatinkan,” tegas Fatur, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, DPRD memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan, termasuk menggunakan hak angket sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Karena itu, pakta integritas tersebut disusun sebagai komitmen politik agar wakil rakyat tidak tinggal diam terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat. Dalam dokumen tersebut, Aliansi Rakyat Kaltim juga mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Salah satu sorotan utama adalah dugaan pemborosan anggaran di tengah kebijakan efisiensi, termasuk renovasi rumah dinas, ruang kerja, serta pengadaan fasilitas yang nilainya disebut mencapai Rp 25 miliar.

“Semua kebijakan yang berdampak pada hak dasar masyarakat, menimbulkan kontroversi, atau berpotensi melanggar prinsip keadilan harus diaudit melalui hak angket,” ujarnya.

Selain itu, aliansi turut menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menilai potensi konflik kepentingan di lingkar kekuasaan daerah, termasuk relasi keluarga antara pejabat legislatif dan eksekutif, berisiko memengaruhi kebijakan publik.

Tak hanya itu, DPRD juga didorong menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Fatur menekankan, parlemen daerah tidak boleh bersikap pasif atau kompromistis terhadap kekuasaan eksekutif.

“DPRD harus berdiri sebagai representasi rakyat, bukan perpanjangan tangan kekuasaan,” tegasnya.

Bagi Aliansi Rakyat Kaltim, pakta integritas ini menjadi titik uji keberpihakan. “Ini bukan sekadar dokumen administratif. Ini ujian: DPRD berdiri bersama rakyat atau justru berlindung di balik kekuasaan,” pungkas Fatur. (KP)

Artikel Pakta Integritas Diteken, DPRD Kaltim Didesak Buktikan Lewat Hak Angket pertama kali tampil pada Bontang Post .

Empat Jurnalis Jadi Korban Represi di Aksi 214 Kaltim, Data Liputan Dihapus

Redaksi Bontang Post — Wed, 22 Apr 2026 03:42:26 +0000

BONTANGPOST.ID, Samarinda – Koalisi Pers Kalimantan Timur mengecam dugaan tindakan intimidasi, represif, hingga penghapusan data terhadap jurnalis saat meliput aksi 214 di Kantor Gubernur Kaltim.

Peristiwa tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan pers.

Insiden dilaporkan terjadi di dua lokasi dengan total empat jurnalis menjadi korban. Di dalam area Kantor Gubernur, seorang jurnalis perempuan berinisial IM diduga mengalami intimidasi. Ponselnya dirampas dan data hasil liputan disebut dihapus secara paksa.

Sementara itu, di luar area kantor gubernur, tiga jurnalis yakni Andi Asho (TV One), Rama Sihotang (Kaltim Post), dan Zulkifli Nurdin (Vonis.id) disebut sempat dihalangi saat melakukan peliputan di ruang publik.

Ketua PWI Kaltim Rahman, menegaskan tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi karena merugikan kepentingan publik.

“Kerja jurnalistik adalah kepentingan publik. Ketika wartawan diintimidasi dan dihalangi, yang dirugikan bukan hanya jurnalis, tetapi masyarakat luas yang berhak mendapatkan informasi,” ujarnya.

Ketua AJI Samarinda, Yuda Almerio, juga mengecam keras tindakan tersebut. Ia menegaskan segala bentuk intimidasi terhadap jurnalis tidak dapat dibenarkan.

“Ketika jurnalis diintimidasi, dirampas alat kerjanya, bahkan dihapus datanya, itu merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers,” tegasnya.

Menurut Yuda, perlindungan terhadap jurnalis telah diatur dalam Standar Perlindungan Profesi Wartawan (SPPW) yang ditetapkan Dewan Pers. Aturan tersebut menegaskan bahwa wartawan wajib dilindungi dari ancaman, kekerasan, maupun tekanan saat menjalankan tugas.

Koordinator Divisi Advokasi AJI Samarinda, Hasyim Ilyas, menambahkan bahwa tindakan penghalangan kerja jurnalistik berpotensi pidana. Ia merujuk Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana dengan ancaman penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp 500 juta. Ini bukan pelanggaran ringan,” tegasnya.

Ketua IJTI Kaltim, Priyo Puji, menyebut kejadian ini sebagai ancaman serius bagi kebebasan pers. Ia menilai tindakan seperti melarang, mengusir, merampas alat kerja hingga menghapus data liputan merupakan pelanggaran hukum.

“Ini preseden buruk dan harus dihentikan,” ujarnya.

Atas kejadian tersebut, Koalisi Pers Kalimantan Timur menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, untuk menjamin keamanan jurnalis, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku, menghentikan segala bentuk penghalangan kerja pers, serta memastikan pemulihan hak korban.

Koalisi menegaskan kebebasan pers merupakan pilar demokrasi yang tidak boleh diganggu. Mereka meminta ruang publik tetap terbuka bagi kerja jurnalistik tanpa tekanan dan intimidasi. (prokal)

Artikel Empat Jurnalis Jadi Korban Represi di Aksi 214 Kaltim, Data Liputan Dihapus pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua Fraksi Golkar Minta Maaf, Akui Pengawasan DPRD Kaltim Lemah dan Anggaran Tak Masuk Akal

Redaksi Bontang Post — Tue, 21 Apr 2026 14:32:21 +0000

BONTANGPOST.ID, Samarinda – Ribuan massa menggeruduk Kantor Sekretariat DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (21/4/2026). Aksi tersebut langsung direspons pimpinan dan anggota dewan yang turun menemui demonstran.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan massa akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi di DPRD.

“Nanti saya bersama Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, serta para ketua fraksi akan menandatangani pakta integritas,” ujarnya dari atas mobil komando.

Menurutnya, setelah penandatanganan, tuntutan massa akan dibahas dalam rapat internal bersama unsur pimpinan dan fraksi untuk menentukan langkah lanjutan.

“Semua ada tahapannya di DPRD, dan akan kami rapatkan bersama,” tambahnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni evaluasi kinerja dan program Pemerintah Provinsi Kaltim, pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dorongan agar DPRD menggunakan hak angket untuk mengkaji kebijakan gubernur dan wakil gubernur.

Selain pimpinan dewan, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin turut menemui massa. Ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kinerja DPRD yang dinilai belum maksimal.

“Saya sebagai Ketua Fraksi sekaligus anggota DPRD Kaltim meminta maaf. Kami merasa bersalah karena fungsi penganggaran dan pengawasan tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia mengakui DPRD tidak bisa lepas tangan dari berbagai kebijakan yang menuai polemik, termasuk terkait anggaran mobil dinas senilai Rp8,5 miliar hingga pembangunan rumah jabatan gubernur.

“Tidak masuk akal kalau hanya menyalahkan eksekutif. DPRD juga mengetahui proses penganggaran itu. Karena itu kami mohon maaf kepada masyarakat,” tegasnya.

Husni menambahkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim terkait sejumlah kebijakan yang dikritik publik. Bahkan, beberapa proyek disebut telah dibatalkan sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.

“Kami sudah diskusi dengan gubernur, dan ada proyek yang dibatalkan sebagai bentuk mengakomodasi aspirasi masyarakat,” katanya.

Meski demikian, ia menilai persoalan bukan hanya soal legalitas anggaran, tetapi juga menyangkut aspek empati dalam pengambilan kebijakan.

“Secara hukum mungkin benar, tapi empati yang kurang. Masyarakat melihat ada kesan pemborosan di tengah kondisi sulit,” ucapnya.

Ke depan, DPRD Kaltim berjanji akan memperbaiki kinerja, khususnya dalam fungsi pengawasan dan keterbukaan terhadap kritik publik. (KP)

Artikel Ketua Fraksi Golkar Minta Maaf, Akui Pengawasan DPRD Kaltim Lemah dan Anggaran Tak Masuk Akal pertama kali tampil pada Bontang Post .

Gubernur Kaltim Tak Muncul Temui Pengunjuk Rasa, Aksi 21 April di Samarinda Berujung Ricuh

Redaksi Bontang Post — Tue, 21 Apr 2026 13:00:38 +0000

BONTANGPOST.ID, Samarinda – Aliansi Rakyat Kalimantan Timur mendesak DPRD Kaltim segera menindaklanjuti pakta integritas yang telah disepakati dalam aksi demonstrasi, Selasa (21/4/2026). Kesepakatan tersebut dinilai bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memenuhi tuntutan massa.

Jenderal Lapangan (Jenlap) Aliansi Rakyat Kaltim, Faturahman, menegaskan bahwa seluruh poin yang telah disepakati harus direalisasikan.

“Yang disepakati dengan DPRD itu soal integritas. Artinya semua tuntutan harus dikabulkan dan dipenuhi,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pakta integritas tidak boleh berhenti sebagai dokumen tanpa implementasi. Jika tidak dijalankan, hal itu dinilai sama dengan kebijakan pemerintah yang sebelumnya dikritik oleh massa aksi.

“Kalau hanya ditandatangani tapi tidak dijalankan, sama saja tidak ada gunanya,” ujarnya.

Faturahman mengakui bahwa pakta integritas memiliki tahapan lanjutan dalam mekanisme internal DPRD. Namun, ia meminta proses tersebut tidak berlarut-larut.

“Kami paham ada mekanismenya, tapi harus segera. Fungsi pengawasan ini sudah sering diabaikan,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar DPRD tidak memperlambat realisasi tuntutan yang telah disepakati.

“Jangan sampai pakta integritas ini justru dibuat berlarut-larut. Harus segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Dalam pakta integritas tersebut, terdapat tiga tuntutan utama yang diajukan aliansi. Pertama, DPRD diminta mengaudit seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Kedua, mengaudit jajaran yang memiliki keterkaitan dengan gubernur, baik hubungan keluarga maupun kerabat. Ketiga, DPRD diminta menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap jalannya pemerintahan.

“Intinya DPRD harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan,” pungkasnya.

Sebelumnya, massa aksi telah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama sejumlah anggota dewan. Sementara Ketua DPRD Kaltim tidak hadir menemui massa.

Usai pertemuan, massa bergerak ke kawasan Masjid Islamic Center Samarinda sekitar pukul 13.00 Wita untuk beristirahat. Aksi kemudian dilanjutkan ke kompleks Kantor Gubernur Kaltim sekitar pukul 14.00 Wita.

Namun hingga sore menjelang malam, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tidak menemui massa. Sekitar pukul 18.00 Wita, sebagian massa mulai membubarkan diri. Tak lama berselang, situasi sempat memanas sebelum akhirnya aparat kepolisian berhasil mengendalikan kondisi di Jalan Gajah Mada pada pukul 20.00 Wita. (KP)

Artikel Gubernur Kaltim Tak Muncul Temui Pengunjuk Rasa, Aksi 21 April di Samarinda Berujung Ricuh pertama kali tampil pada Bontang Post .

Demo 21 April, DPRD Kaltim Sepakati Tuntutan Mahasiswa

Redaksi Bontang Post — Tue, 21 Apr 2026 06:48:09 +0000

BONTANGPOST.ID, Samarinda – Gelombang aksi mahasiswa dan elemen masyarakat mewarnai kawasan Gedung DPRD Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026). Massa yang diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang turun ke jalan membawa tiga tuntutan utama.

Dalam aksinya, massa mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mereka juga menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara tegas.

Sekitar 3.000 massa memadati area Gedung DPRD Kaltim, sementara sisanya bersiaga di sekitar Kantor Gubernur Kaltim. Aksi yang berlangsung di depan gedung dewan terpantau kondusif tanpa insiden berarti.

Di tengah aksi, jajaran pimpinan DPRD Kaltim tidak hadir secara lengkap. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, diketahui sedang berada di luar daerah. Meski demikian, perwakilan pimpinan dewan tetap menemui massa aksi.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, bersama Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III, menerima aspirasi mahasiswa dan menyepakati sejumlah tuntutan yang diajukan.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani langsung oleh unsur pimpinan yang hadir sebagai bentuk komitmen terhadap tuntutan massa.

Usai aksi di DPRD, massa melakukan istirahat, salat, dan makan (isoma) di kawasan Islamic Center Samarinda. Mereka dijadwalkan kembali melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur. (KP)

Artikel Demo 21 April, DPRD Kaltim Sepakati Tuntutan Mahasiswa pertama kali tampil pada Bontang Post .

Demo 21 April Kaltim, Massa Desak Audit Pemprov dan Hentikan KKN

Redaksi Bontang Post — Tue, 21 Apr 2026 04:35:03 +0000

BONTANGPOST.ID, Samarinda – Aksi unjuk rasa mewarnai kawasan Gedung DPRD Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026). Sejak pagi, massa dari berbagai elemen masyarakat mulai berdatangan untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Sebelum bergerak ke lokasi aksi, peserta terlebih dahulu berkumpul di kawasan Islamic Center Samarinda. Sekitar pukul 11.30 Wita, massa kemudian melakukan long march menuju Gedung DPRD Kaltim.

Aksi ini diikuti oleh mahasiswa, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, komunitas atlet disabilitas, serta sejumlah kelompok masyarakat lainnya. Jumlah massa yang terus bertambah membuat suasana di sekitar lokasi semakin ramai.

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui spanduk berukuran besar yang dipasang di ruang publik. Spanduk itu berisi kritik terhadap dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi daerah.

Selain itu, massa juga menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni meminta audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, menghentikan praktik KKN, serta mendesak DPRD Kaltim agar lebih tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Spanduk yang dibawa massa turut menampilkan ilustrasi tikus berdasi sebagai simbol sindiran terhadap praktik korupsi, memperkuat pesan protes yang disuarakan.

Aksi ini mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum transparan. Massa berharap DPRD Kaltim segera merespons tuntutan tersebut. (KP)

Artikel Demo 21 April Kaltim, Massa Desak Audit Pemprov dan Hentikan KKN pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pengamanan Diperketat, Wartawan Dilarang Masuk ke Kantor Gubernur Kaltim

Redaksi Bontang Post — Tue, 21 Apr 2026 04:29:42 +0000

BONTANGPOST.ID, Samarinda – Pengamanan di kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur diperketat jelang aksi 21 April, Selasa (21/4/2026). Aparat kepolisian melakukan penjagaan berlapis dengan memasang kawat berduri di sejumlah titik strategis.

Akses keluar-masuk ke area kantor gubernur juga dibatasi. Petugas keamanan melakukan penyaringan terhadap setiap orang yang hendak masuk, termasuk wartawan yang ingin melakukan peliputan.

Sekitar pukul 10.49 Wita, sejumlah awak media mencoba memantau situasi di dalam kawasan kantor gubernur di tengah rencana aksi besar oleh Aliansi Masyarakat Kaltim.

Namun, upaya tersebut terhenti di pintu masuk. Petugas keamanan meminta identitas dan keperluan, lalu menolak akses masuk bagi wartawan.

“Dari mana, mas? Dari media ya? Maaf, belum bisa masuk,” ujar salah satu petugas di lokasi.

Saat ditanya alasan pembatasan, petugas mengaku hanya menjalankan instruksi pimpinan.

“Maaf, kami hanya menjalankan perintah atasan. Untuk detailnya kami kurang tahu,” tambahnya.

Dari luar pagar, aktivitas aparatur sipil negara (ASN) terlihat tetap berjalan normal. Sejumlah pegawai masih lalu lalang, sementara akses pintu dibuka-tutup secara terbatas oleh petugas.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memastikan kegiatan pemerintahan tetap berjalan seperti biasa meski ada rencana aksi. (KP)

Artikel Pengamanan Diperketat, Wartawan Dilarang Masuk ke Kantor Gubernur Kaltim pertama kali tampil pada Bontang Post .